Sorotan tersebut muncul karena proyek yang disebut bersumber dari APBD Kota Depok itu diduga menggunakan metode penunjukan langsung, bukan melalui proses tender terbuka.

Pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan tersebut disampaikan warga Kalimulya, Cilodong, Depok, Atet Handiyana Sihombing, bertepatan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026.

Handiyana mempertanyakan dasar penggunaan metode penunjukan langsung untuk proyek dengan nilai belasan miliar rupiah tersebut.

“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau memang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” kata Handiyana kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga transparansi proses pengadaan proyek maintenance Biskita Depok.

Handiyana menilai masyarakat perlu mengetahui alasan dan dasar hukum pemerintah menggunakan metode penunjukan langsung untuk pekerjaan tersebut.

“Saya melihat dengan anggaran sekitar Rp19 miliar, sementara petugas Biskita kurang dari 60 orang, ini perlu dijelaskan secara terbuka. Dasar penunjukan langsungnya apa, lingkup pekerjaannya apa, dan bagaimana perhitungan anggarannya,” ujarnya.

Handiyana juga menyoroti penjelasan mengenai komponen anggaran proyek Biskita Depok.

Ia menyebut, selain biaya maintenance bus, pemerintah juga memasukkan sejumlah kebutuhan pendukung operasional, termasuk gaji petugas dan aplikasi.

Namun, menurut dia, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai besarnya nilai proyek.

“Jika dibantah dengan pembelian aplikasi yang dimaksud oleh Kabid Angkutan di Dishub Depok, rasanya kelebihan biaya itu masih sangat besar,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya informasi bahwa kelebihan anggaran akan dikembalikan apabila terdapat sisa penggunaan.

“Terlebih ada keterangan yang menyebut akan dikembalikan jika berlebihan, itu aneh,” lanjut Handiyana.

Secara aturan pengadaan pemerintah, penunjukan langsung bukan metode yang otomatis dilarang berdasarkan besarnya nilai proyek, tetapi digunakan untuk kondisi tertentu sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, dasar penunjukan langsung pada proyek Biskita Depok menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.

Sementara itu, LKPP juga menjelaskan bahwa pengadaan langsung memiliki batas nilai tertentu, sedangkan penunjukan langsung merupakan metode pemilihan penyedia untuk kondisi tertentu. Untuk barang/jasa lainnya, batas pengadaan langsung saat ini maksimal Rp200 juta, sehingga proyek sekitar Rp19 miliar jelas memerlukan penjelasan mengenai metode pemilihan penyedia yang digunakan.

Minta Pengadaan Dibuka ke Publik

Handiyana meminta Pemkot Depok dan Dinas Perhubungan menjelaskan secara terbuka proses pengadaan proyek tersebut.

Menurutnya, publik perlu mengetahui dokumen perencanaan, nilai pagu, harga perkiraan sendiri (HPS), penyedia yang ditunjuk, serta alasan pemerintah memilih metode penunjukan langsung.

“Harus jelas siapa penyedianya, dasar penunjukannya apa, berapa HPS-nya, berapa nilai kontraknya dan apa saja pekerjaannya. Jangan sampai masyarakat hanya tahu angka Rp19 miliar tanpa mengetahui detail penggunaannya,” katanya.

Selain persoalan pengadaan, Handiyana juga menilai keberadaan Biskita perlu dievaluasi dari sisi manfaat dan beban terhadap APBD Kota Depok.

Ia berpendapat layanan tersebut perlu memiliki skema pengelolaan yang lebih mandiri agar tidak terus membebani keuangan daerah.

“Mungkin bisa dengan dikuatkan BUMD khusus angkutan umum. Itu malah jelas menguntungkan,” ujarnya.

Diketahui, Program Layanan Transportasi Biskita Depok merupakan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Depok. Dalam program tersebut, Kemenhub menghibahkan 15 armada bus beserta halte.

Sementara Pemkot Depok melalui Dinas Perhubungan menyiapkan kebutuhan pendukung operasional, termasuk maintenance dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Aan Syurahman disebut menjadi pejabat yang mengusulkan proyek maintenance serta sejumlah kebutuhan pendukung operasional Biskita.

Saat dikonfirmasi mengenai sorotan terhadap mekanisme pengadaan proyek tersebut, Aan Syurahman meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Kepala Bidang Angkutan.

“Mangga ke Kabid Angkutan aja langsung, silakan ke bidang ya,” ujar Aan.

Hingga berita ini ditulis, penjelasan lebih rinci dari Bidang Angkutan Dishub Depok terkait dasar penggunaan metode penunjukan langsung, nilai kontrak, penyedia, serta rincian pekerjaan proyek sekitar Rp19 miliar tersebut belum diperoleh.

Publik kini menunggu penjelasan: apa dasar penunjukan langsung proyek Biskita Depok senilai sekitar Rp19 miliar dan mengapa pengadaan tersebut tidak dilakukan melalui tender?

Pandangan itu mengemuka dalam peluncuran buku “Pontjo Sutowo: Jihad Melawan Ketidakadilan” yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Acara tersebut menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta pemilik PT Indobuildco, Pontjo Sutowo.

Dalam kesempatan itu, Bagir Manan menyoroti penggunaan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara Hotel Sultan.

Menurutnya, instrumen hukum tersebut sejatinya bersifat luar biasa dan hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, ketika fakta dan pembuktian perkara sudah jelas.

Setelah mempelajari penjelasan mengenai sengketa yang berlangsung, Bagir menilai perkara Hotel Sultan justru memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan persoalan hak atas tanah, bangunan, investasi, hingga hubungan hukum antara negara dan warga negara.

“Perkara yang kompleks antara negara dan warga negara tidak semestinya diperlakukan sebagai perkara sederhana yang dapat diselesaikan melalui putusan serta-merta,” ujar Bagir.

Ia mempertanyakan apakah perkara tersebut benar-benar memenuhi syarat untuk dilaksanakan melalui mekanisme putusan serta-merta.

Pengaturan lalu lintas tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama yang mengatur penerapan sistem satu arah atau one way, contraflow, hingga kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di sejumlah ruas tol utama di Pulau Jawa. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, mengurangi potensi kemacetan, serta memastikan mobilitas masyarakat selama masa mudik dapat berlangsung lebih lancar.

Setiap tahun, periode Lebaran menjadi salah satu momentum dengan mobilitas masyarakat terbesar di Indonesia. Tradisi pulang kampung atau mudik menyebabkan peningkatan volume kendaraan secara signifikan, terutama di jalur tol Trans Jawa yang menghubungkan wilayah Jakarta dengan berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan pengaturan lalu lintas secara terencana agar kepadatan kendaraan dapat dikelola secara efektif.

Kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut juga bertujuan memaksimalkan kapasitas jalan tol yang ada, sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan akibat kepadatan kendaraan. Pemerintah menilai pengaturan seperti one way dan contraflow terbukti cukup efektif dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurai kemacetan panjang saat puncak arus mudik maupun arus balik.

Pada periode arus mudik Lebaran 2026, sistem one way atau satu arah akan diberlakukan mulai dari ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pada kilometer 47 hingga ruas Jalan Tol Semarang–Solo pada kilometer 421. Sistem ini mulai diterapkan pada Selasa, 17 Maret 2026 pukul 12.00 WIB dan berlangsung hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Penerapan sistem satu arah tersebut bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi kendaraan yang bergerak menuju arah timur atau menuju daerah tujuan mudik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan skema ini, sebagian jalur tol akan difungsikan secara khusus untuk kendaraan yang bergerak ke arah tersebut sehingga aliran lalu lintas diharapkan lebih lancar.

Sementara itu, saat periode arus balik Lebaran, kebijakan one way akan diterapkan dengan arah sebaliknya. Sistem satu arah akan dimulai dari ruas Jalan Tol Semarang–Solo kilometer 421 menuju ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek kilometer 70. Pengaturan ini akan berlaku mulai Senin, 23 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/99868/catat-ini-jadwal-one-way-dan-contraflow-tol-saat-mudik-dan-arus-balik-lebaran-2026/feed 0 Angie https://daerah.eranasional.com/99781/kasus-dugaan-pelecehan-di-krl-rute-jakarta-nambo-viral-di-media-sosial https://daerah.eranasional.com/99781/kasus-dugaan-pelecehan-di-krl-rute-jakarta-nambo-viral-di-media-sosial#respond Sun, 15 Mar 2026 15:15:11 +0000 https://daerah.eranasional.com/99781/kasus-dugaan-pelecehan-di-krl-rute-jakarta-nambo-viral-di-media-sosial Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di dalam kereta rel listrik kembali menjadi sorotan publik setelah seorang penumpang perempuan mengaku menjadi korban tindakan tidak pantas oleh penumpang lain di dalam gerbong kereta. Peristiwa tersebut disebut terjadi di layanan KRL Commuter Line Jakarta dengan rute perjalanan dari wilayah Jakarta menuju Nambo pada Sabtu malam, 14 Maret 2026.

Pengakuan korban pertama kali mencuat setelah ia membagikan ceritanya melalui media sosial yang kemudian menyebar luas dan menjadi perbincangan warganet. Dalam unggahan tersebut, korban menuturkan bahwa dirinya mengalami dugaan pelecehan seksual ketika berada di dalam kereta yang sedang dipenuhi penumpang.

Korban menyampaikan kisahnya melalui akun media sosial yang kemudian viral di platform Threads. Dalam unggahannya, ia menuliskan peringatan keamanan kepada pengguna transportasi publik lainnya. Ia juga menyebut bahwa pria yang diduga melakukan tindakan tersebut disebut-sebut berprofesi sebagai dosen.

Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika korban menaiki kereta terakhir menuju Nambo dari Stasiun Tebet sekitar pukul 20.37 WIB. Pada saat itu kondisi gerbong kereta dilaporkan sangat padat karena banyak penumpang yang hendak pulang pada malam hari.

Menurut keterangan korban, ia berdiri di dalam gerbong sambil berbincang dengan temannya yang berada tepat di depannya. Posisi mereka berdiri cukup berdekatan dengan penumpang lain karena ruang gerbong yang terbatas.

Ia menjelaskan bahwa di tengah kondisi kereta yang padat, seorang pria berdiri tidak jauh dari posisinya. Pria tersebut disebut membawa tas ransel yang disampirkan di salah satu bahunya.

Korban mengaku awalnya tidak menaruh curiga terhadap pria tersebut. Namun beberapa saat kemudian ia merasa ada gerakan yang mencurigakan di bagian tubuhnya.

Kejadian itu disebut berlangsung ketika kereta melintasi jalur antara Stasiun Universitas Pancasila menuju Stasiun Universitas Indonesia sekitar pukul 21.00 WIB.

Menurut pengakuan korban, pria tersebut memegang bagian belakang tas ranselnya dengan tangan kiri. Namun dalam posisi tersebut, ia diduga melakukan tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian sensitif tubuh korban.

Reporter : Zailani

Reporter : Zailani

Lonjakan jumlah pelanggan ini menunjukkan bahwa moda transportasi kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian jarak menengah dan jauh, khususnya saat momen libur panjang. Selain faktor kenyamanan dan ketepatan waktu, ketersediaan jadwal perjalanan yang beragam juga menjadi daya tarik utama.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa peningkatan volume penumpang sudah terlihat sejak hari pertama libur panjang. Banyak masyarakat memanfaatkan waktu libur untuk pulang ke kampung halaman, berwisata, maupun melakukan perjalanan keluarga ke berbagai kota tujuan favorit.

“Pada Kamis, 15 Januari 2026, jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai sekitar 37 ribu orang. Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi, yakni sekitar 15 ribu penumpang, disusul Stasiun Gambir dengan sekitar 14 ribu penumpang,” ujar Franoto.

Memasuki hari kedua, Jumat, 16 Januari 2026, arus keberangkatan masih terpantau tinggi. KAI Daop 1 Jakarta mencatat sekitar 34 ribu penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Pola keberangkatan pun masih didominasi oleh Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir.

“Pada Jumat, Stasiun Pasar Senen melayani sekitar 13 ribu penumpang, sementara Stasiun Gambir melayani sekitar 12 ribu penumpang. Angka ini mencerminkan konsistensi minat masyarakat terhadap layanan kereta api, terutama saat libur panjang,” tambahnya.

Sementara itu, pada Sabtu, 17 Januari 2026 hingga pukul 08.00 WIB, jumlah penumpang yang tercatat berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 16.412 orang. Dari jumlah tersebut, Stasiun Pasar Senen kembali menjadi stasiun dengan volume tertinggi, melayani sekitar 6.680 penumpang, diikuti Stasiun Gambir dengan sekitar 4.723 penumpang.

Franoto menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan dinamis. Hal ini dikarenakan penjualan tiket masih terus berlangsung hingga menjelang jadwal keberangkatan kereta api.

“Jumlah penumpang masih berpotensi bertambah seiring dengan masih tersedianya tiket dan adanya pembelian tiket mendekati waktu keberangkatan,” jelasnya.

Untuk mengakomodasi tingginya kebutuhan perjalanan masyarakat selama libur panjang Isra Mikraj ini, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 77 perjalanan kereta api per hari. Jumlah tersebut terdiri dari 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan yang dioperasikan secara khusus guna mengantisipasi lonjakan penumpang.

Secara keseluruhan, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan rata-rata 39 ribu tempat duduk per hari selama periode libur panjang. Berdasarkan data sementara, tingkat okupansi untuk keberangkatan pada tanggal 17 dan 18 Januari 2026 masih berada di kisaran 40 persen, sehingga masyarakat yang belum merencanakan perjalanan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket.

“Dengan tingkat keterisian tersebut, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan ketersediaan tiket yang masih ada, terutama bagi pelanggan yang ingin bepergian secara mendadak,” ujar Franoto.

Adapun beberapa kota yang menjadi tujuan favorit penumpang dari wilayah Daop 1 Jakarta selama libur panjang ini antara lain Yogyakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Purwokerto. Kota-kota tersebut dikenal sebagai destinasi wisata, pendidikan, serta pusat aktivitas ekonomi yang banyak diminati masyarakat.

KAI Daop 1 Jakarta juga mengingatkan para pelanggan untuk melakukan pemesanan tiket hanya melalui kanal resmi KAI, seperti aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, maupun mitra penjualan resmi lainnya. Selain itu, pelanggan diimbau untuk datang lebih awal ke stasiun, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta memastikan data perjalanan sesuai dengan yang tertera pada tiket.

Sebagai bagian dari komitmen pelayanan, KAI terus berupaya menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan andal, termasuk dengan menjaga ketepatan waktu perjalanan, kebersihan sarana, serta pelayanan kepada pelanggan di stasiun maupun di atas kereta.

“Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan yang menyenangkan bersama kereta api selama libur panjang ini. KAI akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi mendukung mobilitas masyarakat,” tutup Franoto.

Gangguan operasional tersebut terjadi akibat curah hujan ekstrem yang melanda wilayah lintas Semarang–Kendal dan sekitarnya, sehingga menyebabkan beberapa titik jalur rel tergenang air. Kondisi tersebut memaksa KAI melakukan langkah-langkah pengamanan perjalanan demi menjaga keselamatan penumpang dan sarana perkeretaapian.

Sebagai bentuk antisipasi, KAI menerapkan penyesuaian operasional pada lintas terdampak, antara lain dengan melakukan pembatasan kecepatan perjalanan kereta api serta pengaturan ulang pola perjalanan.

“Keselamatan dan keamanan perjalanan menjadi prioritas utama KAI. Akibat kondisi jalur yang terendam air, sejumlah kereta api dari arah Semarang mengalami keterlambatan dan berdampak pada waktu kedatangan di wilayah Daop 1 Jakarta,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, dalam keterangan resminya.

Hingga pukul 05.30 WIB, KAI Daop 1 Jakarta mencatat sembilan perjalanan kereta api mengalami keterlambatan kedatangan di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Rentang keterlambatan tercatat antara 120 menit hingga 280 menit.

]]> https://daerah.eranasional.com/96688/hujan-lebat-ganggu-jalur-semarang-kai-catat-keterlambatan-sejumlah-ka-ke-jakarta/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/96614/faomasi-laia-ingatkan-jaksa-soal-kuhp-baru-kasus-2018-dinilai-tak-sah-dilanjutkan https://daerah.eranasional.com/96614/faomasi-laia-ingatkan-jaksa-soal-kuhp-baru-kasus-2018-dinilai-tak-sah-dilanjutkan#respond Wed, 14 Jan 2026 14:00:11 +0000 https://daerah.eranasional.com/96614/faomasi-laia-ingatkan-jaksa-soal-kuhp-baru-kasus-2018-dinilai-tak-sah-dilanjutkan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026), langsung diwarnai perdebatan hukum. Kuasa hukum terdakwa, Faomasi Laia, menegaskan bahwa penuntutan perkara tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum karena telah melewati masa kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Faomasi menyampaikan hal tersebut usai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, perkara yang peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 2018 tidak seharusnya lagi disidangkan pada tahun 2026, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif sejak 2 Januari 2026.

“Jaksa sudah tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penuntutan. Ancaman pidana atas pasal yang didakwakan maksimal hanya tiga tahun, sementara peristiwa hukumnya terjadi pada 2018. Artinya, sudah lebih dari enam tahun dan kewenangan penuntutan jelas gugur,” ujar Faomasi.

Faomasi Laia menjelaskan, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP baru secara tegas mengatur mengenai hapusnya kewenangan penuntutan pidana apabila telah melampaui tenggang waktu tertentu. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan mandat undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan itu, jangka waktu kedaluwarsa ditentukan berdasarkan ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan. Untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal tiga tahun penjara, kewenangan penuntutan hapus setelah enam tahun.

“Ini bukan tafsir sepihak, tapi norma yang tertulis jelas dalam undang-undang. Ketika undang-undang menyatakan kewenangan menuntut gugur, maka negara tidak boleh lagi memaksakan proses hukum,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, secara terbuka mempertanyakan langkah Perumda Pasar Jaya yang dinilai hanya melakukan pengecatan ulang, padahal kondisi fisik bangunan pasar disebut sudah rawan dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Josephine mempertanyakan apakah pada tahun anggaran 2026 tidak ada pengajuan revitalisasi menyeluruh untuk Pasar Sunan Giri. Menurutnya, perbaikan kosmetik berupa pengecatan tidak menyentuh akar persoalan bangunan pasar yang sudah tua dan mengalami kerusakan struktural.

“Apakah di tahun ini tidak ada pengajuan untuk melakukan revitalisasi Pasar Sunan Giri? Karena di paparan yang saya lihat, ini sudah dilakukan pengecatan. Saya jujur kaget waktu 2025 melihat perkembangan Pasar Sunan Giri,” ujar Josephine dalam rapat tersebut.

Josephine menilai kebijakan pengecatan ulang justru tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Ia menegaskan bahwa Pasar Sunan Giri seharusnya dibangun ulang atau direvitalisasi secara menyeluruh, bukan hanya dipercantik secara visual.

“Yang jadi pertanyaan saya, kok malah dicat, bukan dibangun ulang? Mestinya ini bukan sekadar dicat ulang,” tegasnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/96611/plafon-rusak-dan-rawan-roboh-josephine-psi-pertanyakan-revitalisasi-pasar-sunan-giri/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/96599/viral-dugaan-gas-beracun-di-tambang-antam-nanggung-kapolsek-buka-suara https://daerah.eranasional.com/96599/viral-dugaan-gas-beracun-di-tambang-antam-nanggung-kapolsek-buka-suara#respond Wed, 14 Jan 2026 11:47:57 +0000 https://daerah.eranasional.com/96599/viral-dugaan-gas-beracun-di-tambang-antam-nanggung-kapolsek-buka-suara Bogor, ERANASIONAL.COM – Warga Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihebohkan oleh beredarnya informasi yang menyebutkan ratusan pekerja tambang PT Antam meninggal dunia akibat dugaan menghirup gas beracun di area pertambangan, Rabu (14/1/2026). Informasi tersebut menyebar luas dari mulut ke mulut hingga media sosial dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Dalam kabar yang beredar, disebutkan bahwa sekitar 700 orang yang diduga merupakan karyawan tambang berada di dalam lubang pertambangan saat peristiwa terjadi. Mereka dikabarkan terjebak setelah muncul kepulan asap yang diduga mengandung gas beracun atau zat kimia berbahaya.

Namun hingga saat ini, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Kapolsek Nanggung, AKP Ucup Supriatna, menegaskan bahwa pihak kepolisian belum dapat memastikan kebenaran kabar yang menyebut adanya ratusan korban jiwa di area pertambangan Antam tersebut.

“Kami belum bisa memastikan kebenaran informasi itu. Baik soal jumlah korban maupun penyebab kejadian, apakah karena gas beracun atau faktor lain,” ujar AKP Ucup.

Sebagai salah satu ajang pencarian bakat dangdut paling prestisius di Indonesia, KDI tahun ini menghadirkan panggung yang lebih megah serta sistem kompetisi yang dikemas lebih modern dan menantang.

Pada edisi 2025, peserta muda berbakat dari berbagai daerah akan diuji melalui tantangan 40 lagu karya para legenda dangdut nasional, yang dirancang untuk mengukur kemampuan vokal, teknik, dan performa panggung mereka.

Deretan juri yang sudah malang melintang di industri musik dangdut juga kembali memperkuat acara ini.

Mereka adalah Inul Daratista, Iis Dahlia, Hetty Koes Endang, Ayu Ting Ting, dan Karen Delano, lima sosok berpengalaman yang siap menilai sekaligus membimbing para kontestan menemukan karakter terbaik mereka.

Sementara itu, Vega Darwanti dan Okky Lukman dipercaya menjadi pemandu acara, membawa suasana kompetisi tetap segar dengan gaya khas mereka.

KDI 2025 akan tayang perdana pada Jumat, 21 November 2025 pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung di MNCTV. Program ini akan hadir setiap hari Jumat di jam yang sama, mengajak penonton menjadi saksi kelahiran bintang-bintang dangdut masa depan.

Dengan konsep baru dan skala produksi yang lebih besar, Kontes Dangdut Indonesia 2025 siap menjadi tontonan yang bukan hanya menghibur, tetapi juga membuka jalan bagi talenta-talenta muda menuju panggung musik nasional.

Menhub Dudy menyebut pelantikan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat organisasi dan menyegarkan kepemimpinan di lembaga-lembaga strategis. Ia menegaskan, BMKG memiliki peran krusial dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor transportasi yang sangat bergantung pada informasi cuaca dan iklim.

“BMKG memegang peran esensial dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dudy, dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, ketepatan data dan kecepatan informasi dari BMKG menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk memastikan keselamatan perjalanan masyarakat di darat, laut, maupun udara.

Dudy berharap, di bawah kepemimpinan Prof. Teuku Faisal Fathani, BMKG mampu mempercepat transformasi menuju lembaga yang semakin modern, berbasis data, dan berteknologi tinggi.

“Semoga momentum ini menjadikan BMKG semakin solid, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,” tuturnya.

Selain itu, Menhub menekankan pentingnya sinergi lintas sektor menjelang periode padat angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran 2026. Kolaborasi antara BMKG dan Kemenhub dinilai penting untuk memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat selama perjalanan.

“Saya berharap kerja sama antara BMKG dan Kemenhub dalam mengantisipasi aspek meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat berjalan optimal demi menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dudy juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BMKG sebelumnya, Prof. Dwikorita Karnawati, atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat.

“Terima kasih atas capaian dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan. Kepemimpinan beliau menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kinerja BMKG,” ujarnya.

Pelantikan turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, serta jajaran pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenhub.

Dengan kepemimpinan baru ini, pemerintah berharap BMKG semakin memperkuat perannya sebagai penyedia informasi cuaca dan iklim yang andal, guna mendukung keselamatan nasional serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penandatanganan kontrak dilakukan pada Kamis (23/10/2025) malam waktu Indonesia. Dengan kesepakatan baru ini, Messi akan tetap mengenakan seragam The Herons selama tiga tahun lagi setelah kontraknya sebelumnya berakhir pada Desember 2025.

Dalam pernyataannya di situs resmi klub, Messi mengungkapkan rasa bahagianya bisa melanjutkan petualangan di Miami.

“Sungguh membahagiakan bisa terus berada di sini dan melanjutkan proyek ini. Apa yang dulu hanya impian, kini telah menjadi kenyataan indah bermain di stadion ini, di Miami Freedom Park. Sejak tiba di Miami, saya merasa sangat bahagia, dan saya benar-benar senang bisa bertahan lebih lama,” ujar pemilik delapan trofi Ballon d’Or tersebut, dikutip eranasional, Jumat (24/10/2025).

Pemilik Inter Miami, Jorge Mas, menyebut perpanjangan kontrak Messi sebagai langkah penting dalam perjalanan klub menuju masa depan yang lebih besar.

“Kami berjanji kepada para penggemar untuk bermimpi besar dan membangun klub ikonik yang mencerminkan semangat dan kerja keras kota ini. Perpanjangan kontrak Leo hingga 2028 adalah bentuk penghormatan bagi Miami yang luar biasa. Kami tak sabar menulis bab baru bersama di Miami Freedom Park,” kata Jorge Mas.

Messi bergabung dengan Inter Miami pada 2023 setelah meninggalkan Paris Saint-Germain. Sejak saat itu, La Pulga telah tampil dalam 82 pertandingan, mencetak 71 gol dan 37 assist. Ia turut membawa klub memenangkan Leagues Cup 2023 serta menjadi juara musim reguler MLS 2024.

Musim 2025 ini, Messi kembali membawa Inter Miami tampil impresif dengan finis di peringkat ketiga klasemen Wilayah Timur sekaligus memastikan tempat di babak playoff. Ia kini berpeluang mempersembahkan trofi MLS Cup pertamanya.

“Pernyataan Pak Menteri Keuangan benar adanya. Dana Rp 14,6 triliun itu memang milik Pemprov DKI dan masih berada di Bank Jakarta. Saya pastikan hal itu betul seribu persen,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Menurut Pramono, kondisi tersebut bukan hal baru. Ia menjelaskan, pola belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di penghujung tahun, sehingga dana daerah tampak menumpuk sementara waktu di bank.

“Jakarta selalu mengalami lonjakan belanja di akhir tahun. Sebagai contoh, pada akhir 2023 jumlahnya sekitar Rp 16 triliun, dan pada 2024 mencapai Rp 18 triliun,” jelasnya.

Pramono menegaskan bahwa dana Rp 14,6 triliun itu akan segera digunakan untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah pada November dan Desember mendatang, dengan nilai pengeluaran yang diperkirakan serupa dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dana itu akan segera dibelanjakan untuk program dan proyek yang sudah direncanakan. Jadi tidak ada yang menganggur,” katanya.

Ia juga memastikan kondisi keuangan Pemprov DKI dalam keadaan sehat, dengan pendapatan pajak daerah yang melampaui target.

“Alhamdulillah, pendapatan pajak kita tercapai bahkan sedikit di atas target,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2025, terdapat Rp 234 triliun dana pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang masih tersimpan di bank akibat lambatnya realisasi belanja daerah.

“Realisasi belanja APBD di triwulan ketiga masih rendah. Akibatnya, uang daerah yang mengendap di bank terus menumpuk hingga Rp 234 triliun,” kata Purbaya dalam rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan bahwa permasalahan ini bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena lambatnya pelaksanaan program di tingkat daerah.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dananya. Sekarang tinggal memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.