Dalam unggahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusan UNESCO tersebut, sejumlah warga Malaysia memberikan komentar.

Menurut penduduk negara tetangga tersebut, seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu. Sebab, bahasa yang digunakan bangsa Indonesia termasuk bahasa Melayu.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI Muhammad Abdul Khak berpendapat anggapan yang menyatakan bahasa Indoneska adalah bagian dari bahasa Melayu kurang tepat.

Dia menekankan, bahasa Indonesia adalah bahasa daerah. Sedangkan bahasa Melayu merupakan bagian dari bahasa daerah di Indonesia.

“Kalau kita dudukkan dengan benar, menurut saya tidak tepat bahasa Indonesia disebut bagian dari bahasa Melayu. Dan nama yang kita ajukan ke UNESCO adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Malaysia dalam hal ini tidak terlibat sama sekali,” jelas Khak, Kamis, 28 Desember 2023.

Kembali lagi dengan bahasa Melayu, kata Khak, ada lebih dari 80 bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah di Indonesia.

“Kalau menurut kajian kami, di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu sebagai bahasa daerah,” jelasnya.

Sementara itu, soal klaim Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi setuju bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, dia memastikan itu tidak benar.

Dia tegaskan kembali, Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. (*)

Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri apalagi bahasa Indonesia juga telah disetujui oleh UNESCO pada 20 November 2023 menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO.

Keputusan tersebut diadopsi secara konsentus dalam sidang pleno atau sidang umum ke-2 UNESCO di kantor pusat UNESCO, Paris, Prancis.

Bahasa Indonesia telah terbukti penghubung antaretnis yang beragam di Indonesia.

Dengan beragam di Indonesia. Bahasa Indonesia juga telah melanglang dunia masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 54 negara di dunia.

Dalam seminar Kemendikbud RI, secara virtual, Jumat 15 Desember 2023, upaya pengakuan upaya de jure agar bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi.

Hal itu disampaikan pada sebuah lembaga internasional setelah secara de facto membangun kantong penuntun bahasa Indonesia di berbagai negara.

Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42 C/28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO.

Duta Besar (Dubes) RI untuk Prancis, Andorra dan Monako, Mohamad Oemar mengatakan dengan penetapan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO.

Sembilan bahasa lainnya yang diakui UNESCO yaitu bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis.

“Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928, sehingga mampu menghubungkan etnis yang beragam di Indonesia,” kata Oemar dilansir Antara, Selasa (21/11/2023).

Lanjut Oemar menjelaskan, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur, telah mendunia dengan masuknya kurikulum Bahasa Indonesia di 52 negara. Dan saat ini, sedikitnya ada 150.000 penutur asing yang aktif berbahasa Indonesia.

Dirinya menegaskan bahwa pengakuan ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia, sekaligus bagian dari upaya global untuk mengembangkan konektivitas antarbangsa, memperkuat kerja sama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional.

“Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di seluruh dunia,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya dengan mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi,

“Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.”

Usulan ini juga merupakan upaya de jure (berdasarkan hukum) agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional, setelah secara de facto (berdasarkan fakta), pemerintah Indonesia telah membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. (*)