Penunjukan ini diumukan oleh Mayor Jenderal Amerika Serikat, Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2/2016).

ISF dibentuk untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina, dengan mandat mengawasi gencatan senjata dan stabilitas keamanan.

Dalam pernyataanya, Jeffers menyebut Indonesia adalah satu dari lima negara yang paling pertama berkomitmen mengirim pasukan militer ke Gaza dalam kerangka ISF ini.

“Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF. Dengan langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng,” kata Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers, kepada media.

Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Deputy Commander atau Wakil Komandan ISF, menandai peran penting negara tersebut dalam struktur komando misi stabilisasi internasional.

“Indonesia telah diterima sebagai Wakil Komandan dari ISF,” tandasnya.

Komitmen Indonesia di Gaza

Komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza tidak hanya merupakan wujud kepedulian terhadap situasi yang terjadi di wilayah tersebut, tetapi juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional dan misi kemanusiaan.

Indonesia siap menjamin bahwa kehadiran pasukannya di Gaza akan berfokus pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan misi konfrontatif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman global tentang kontribusi Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkepanjangan di wilayah konflik.

Indonesia akan mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza. Pasukan ini akan bertugas dalam misi non-tempur, meliputi operasi kemanusiaan, medis, serta rekonstruksi infrastruktur.

ISF juga melibatkan negara lain seperti Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania. Kehadiran pasukan multinasional ini diharapkan mampu menciptakan kondisi stabil agar pemerintahan sipil di Gaza dapat berjalan dengan baik.

Undangan resmi telah dikirimkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia pada pekan lalu. Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa selain menghadiri pertemuan BoP, Indonesia juga berharap dapat menandatangani perjanjian perdagangan dengan AS selama kunjungan tersebut. Hal ini menandai langkah diplomasi penting bagi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Board of Peace sendiri awalnya dibentuk sebagai badan terbatas yang bertugas mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pasca serangan Israel. Namun, menurut rancangan piagam terbaru, mandat BoP diperluas untuk menangani konflik di berbagai belahan dunia. Menariknya, draf piagam yang dikirimkan kepada negara-negara calon anggota tidak lagi secara eksplisit menyebut Gaza, melainkan menekankan misi global dalam menjaga perdamaian.

Pertemuan ini disebut-sebut juga akan menjadi ajang penggalangan dana. Pejabat AS mengungkapkan bahwa ada klausul iuran senilai 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap BoP. Meski rincian teknis masih dibicarakan, isu mengenai iuran ini menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia siap berkontribusi dalam jumlah besar demi menjadi bagian dari organisasi baru tersebut.

JAKARTA – Penggelapan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) SMKN 53 mencapai Rp 3,9 miliar.

Jumlah tersebut merupakan hasil hitung sementara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang saat ini sedang menangani kasus korupsi ini.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reopan Saragih mengungkapkan, dana BOP yang dikorupsi itu merupakan anggaran tahun 2018.

“Rp 7,8 miliar itu seluruh anggaran. Yang kami temukan ini hampir setengahnya lah,” ungkap Reopan, Rabu (26/5/2021).

Untuk itu, total penggelapan itu diperkirakan mencapai Rp 3,9 miliar. Tapi untuk angka pastinya, Kejaksaan saat ini masih menunggu hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Kami sudah minta audit BPK dari bulan Januari,” jelasnya

Saat ini Kejari Jakbar telah menetapkan dua tersangka dalam penggelapan dana BOP tahun anggaran 2018 ini. Seorang tersangka adalah W, yang menjabat sebagai kepala sekolah SMKN 53 Jakbar saat penggelapan itu dilakukan.

Sementara seorang staf Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Barat berinisial MF juga ditetapkan menjadi tersangka. W dan MF diduga bekerjasama menggelapkan dana BOP dengan modus pengadaan barang dan jasa fiktif.

Atas perbuatannya, MF dan W dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Namun, W dan MF belum ditahan oleh Kejari Jakarta Barat dengan alasan saat ini pihak Kejari Jakarta Barat masih menunggu pemeriksaan BPK.

Editor: Redaksi