Undangan resmi telah dikirimkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia pada pekan lalu. Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa selain menghadiri pertemuan BoP, Indonesia juga berharap dapat menandatangani perjanjian perdagangan dengan AS selama kunjungan tersebut. Hal ini menandai langkah diplomasi penting bagi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Board of Peace sendiri awalnya dibentuk sebagai badan terbatas yang bertugas mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pasca serangan Israel. Namun, menurut rancangan piagam terbaru, mandat BoP diperluas untuk menangani konflik di berbagai belahan dunia. Menariknya, draf piagam yang dikirimkan kepada negara-negara calon anggota tidak lagi secara eksplisit menyebut Gaza, melainkan menekankan misi global dalam menjaga perdamaian.

Pertemuan ini disebut-sebut juga akan menjadi ajang penggalangan dana. Pejabat AS mengungkapkan bahwa ada klausul iuran senilai 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap BoP. Meski rincian teknis masih dibicarakan, isu mengenai iuran ini menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia siap berkontribusi dalam jumlah besar demi menjadi bagian dari organisasi baru tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan MUI dan menilai dialog sebagai langkah penting untuk meluruskan perbedaan pandangan.

“Kami nanti akan berdialog dengan MUI,” ujar Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan terkait alasan Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif.

“Nanti kami akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” katanya.

Prasetyo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. Justru sebaliknya, kehadiran Indonesia di dalam forum tersebut dinilai sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik Indonesia secara langsung di tingkat internasional.

“Itu bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan pendapat, khususnya dalam rangka mendorong pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Prasetyo.

Ia menekankan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

Terkait isu kewajiban membayar iuran keanggotaan dalam BoP yang turut disoroti MUI, Prasetyo menyatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam forum internasional.

“Itu bagian dari komitmen sebagai anggota,” katanya singkat.

Indonesia resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Keanggotaan tersebut kemudian menuai kritik dari MUI. Melalui pernyataan di laman resminya, MUI meminta pemerintah menarik diri dari BoP karena menilai forum tersebut tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak wajar. Ia menyoroti fakta bahwa forum tersebut melibatkan Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.

Menurut MUI, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan dan berpotensi melemahkan posisi Palestina dalam upaya penyelesaian konflik.

Selain itu, MUI juga mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina.

Dalam pernyataannya, MUI bahkan menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai bentuk neokolonialisme, serta menolak konsep “perdamaian semu” yang dinilai tidak berbasis keadilan.

MUI menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika Palestina diakui sebagai bangsa yang terjajah dan hak-haknya dipulihkan sepenuhnya. Tanpa pengakuan tersebut, MUI menilai forum internasional apa pun berpotensi justru melanggengkan pendudukan Israel dengan kemasan perdamaian.

Pemerintah berharap dialog dengan MUI dapat menjadi ruang untuk saling memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan.

Hingga kini, pemerintah belum menyatakan sikap akan menarik diri atau tetap bertahan dari Dewan Perdamaian Gaza, dan menegaskan bahwa seluruh masukan akan dipertimbangkan dalam kerangka kepentingan nasional dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dalam keterangannya pada Jumat (23/1/2026), Menlu menjelaskan bahwa BoP kini telah resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, serta upaya rehabilitasi di Gaza, dan secara lebih luas di wilayah Palestina. Namun, ia menekankan bahwa mandat tersebut bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap PBB.

“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, upaya-upaya ini perlu kita dukung, dan Indonesia memutuskan untuk bergabung,” ujar Sugiono.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional dan perjuangan rakyat Palestina. Indonesia, kata dia, sejak awal selalu menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi luar negeri.

Menurut Menlu, kehadiran Indonesia dalam BoP justru bertujuan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh badan tersebut tetap selaras dengan hukum internasional, prinsip multilateralisme, serta mandat PBB.

“Indonesia berpandangan bahwa peran PBB tetap sentral dalam menjaga perdamaian dunia. Board of Peace ini hadir sebagai upaya tambahan untuk memastikan stabilisasi dan rekonstruksi berjalan efektif, terutama di Gaza,” jelasnya.

Sugiono menjelaskan bahwa penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses dialog panjang dan pertemuan intensif antarnegara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yang membahas situasi kemanusiaan dan keamanan di Palestina.

]]> https://eranasional.com/97045/indonesia-masuk-dewan-perdamaian-gaza-menlu-sugiono-sebut-bukan-pengganti-pbb/feed 0 Aditya https://dunia.eranasional.com/96874/dewan-perdamaian-gaza-trump-ditolak-macron-mandat-terlalu-luas-jadi-sorotan https://dunia.eranasional.com/96874/dewan-perdamaian-gaza-trump-ditolak-macron-mandat-terlalu-luas-jadi-sorotan#respond Tue, 20 Jan 2026 20:52:14 +0000 https://dunia.eranasional.com/96874/dewan-perdamaian-gaza-trump-ditolak-macron-mandat-terlalu-luas-jadi-sorotan Paris, ERANASIONAL.COM – Presiden Perancis Emmanuel Macron memutuskan menolak tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan internasional baru yang dirancang untuk mengawasi langkah lanjutan pascaperang di Jalur Gaza.

Penolakan tersebut didasari kekhawatiran serius Pemerintah Perancis terhadap struktur, mandat, dan kewenangan dewan, yang dinilai berpotensi terlalu luas dan dapat melemahkan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik internasional.

Istana Elysee dalam pernyataannya menegaskan bahwa keputusan Paris untuk tidak bergabung diambil setelah menelaah piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dinilai melampaui tujuan awal tata kelola transisi di Gaza.

“Piagam Board of Peace memberikan kewenangan yang sangat luas, tidak terbatas pada Gaza, dan menimbulkan pertanyaan serius, khususnya terkait prinsip-prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tidak dapat dipertanyakan,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Perancis.

Perancis menilai bahwa pembentukan dewan baru dengan mandat luas berisiko menggeser peran sentral PBB sebagai lembaga multilateral utama dalam penyelesaian konflik dan pemeliharaan perdamaian internasional.

Menurut Paris, tata kelola transisi Gaza seharusnya tetap berada dalam kerangka hukum internasional yang telah mapan, dengan PBB sebagai pilar utama, bukan digantikan oleh mekanisme ad hoc yang dibentuk sepihak.

Kekhawatiran ini menjadi salah satu alasan utama Presiden Macron menolak terlibat dalam inisiatif yang digagas Trump tersebut, meskipun sejumlah negara lain telah menyatakan minat untuk bergabung.

]]> https://dunia.eranasional.com/96874/dewan-perdamaian-gaza-trump-ditolak-macron-mandat-terlalu-luas-jadi-sorotan/feed 0 Aditya