JAKARTA, Eranasional.com – Ferdy Sambo masih memiliki celah untuk terhindar dari hukuman mati usai divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023) kemarin.

Pertama, vonis hukuman mati Ferdy Sambo itu belum berkekuatan hukum tetap. Sebab, mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Artinya, belum ada kepastian Ferdy Sambo benar-benar dihukum mati.

Di sisi lain, KUHP yang baru juga membuat terpidana hukuman mati memiliki celah untuk lolos dari eksekusi.

Dalam KUHP Nasional, ketentuan hukuman mati diatur pada Pasal 100 Ayat 1 yang menyebutkan terpidana hukuman mati menjalani masa percobaan selama 10 tahun.

Selama rentang waktu itu, terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan apakah terpidana akan dieksekusi, yakni rasa penyesalan terpidana dan ada harapan memperbaiki diri. Kemudian, peran terdakwa dalam tindak pidana atau adanya alasan yang meringankan.

“Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan,” bunyi Ayat (2) Pasal tersebut.

Selain itu, celah lainnya bagi terpidana mati untuk lolos dari eksekusi tercantum diatur juga di Ayat (4) yang menyatakan, “jika selama masa percobaan 10 tahun terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Eksekusi hukuman mati baru bisa dilaksanakan jika selama masa percobaan 10 tahun terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, serta tidak ada harapan untuk memperbaiki.

“Pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung,” sebagaimana dikutip dari Ayat (5) Pasal 100.

IRAN, Eranasional.com – Majidreza Rahnavard pria berusia 23 tahun yang akan dieksekusi akibat protes anti-pemerintah yang meledak di Pemerintah Iran. Meminta setelah dirinya dieksekusi mati tidak ingin ada orang yang meratapi kematiannya, dan melarang siapa pun untuk membaca Quran di makamnya.

Diketahui Majidreza mendapat hukuman gantung di depan umum pada hari Senin, 12 Desember 2022, di kota Mashhad. Eksekusi Rahnavard terjadi empat hari setelah Mohsen Shekari, dieksekusi atas tuduhan melukai seorang anggota pasukan keamanan.

Eksekusi itu adalah kasus pertama hukuman mati yang digunakan pemerintah terhadap pengunjuk rasa. Sebuah video muncul hari ini yang menunjukkan Rahnavard mengungkapkan apa yang menjadi keinginan terakhirnya.

Dalam video tersebut, Rahnavard, dengan mata tertutup dan diapit oleh dua penjaga bertopeng, terlihat berbicara ke kamera.

“Saya tidak ingin ada yang meratapi kuburan (kematian) saya. Saya tidak ingin mereka membaca Al-Qur’an atau berdoa di makam saya. Rayakan kematian saya dengan memainkan musik,” ujarnya, dikutip dari NDTV, Jumat, 16 Desember 2022.

Rahnavard dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan karena menikam hingga mati dua anggota pasukan keamanan dan melukai empat orang lainnya. Namun, Direktur kelompok Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo, Mahmood Amiry-Moghaddam, mengatakan Rahnavard dijatuhi hukuman mati berdasarkan pengakuan paksaan setelah persidangan.

“Eksekusi publik terhadap seorang pengunjuk rasa muda, 23 hari setelah penangkapannya, adalah kejahatan serius lainnya yang dilakukan oleh para pemimpin republik Islam,” tuturnya.

Pemantau protes saluran media sosial 1500 tasvir mengatakan keluarganya telah diberitahu tentang eksekusi tersebut. Protes anti-pemerintah telah mengguncang rezim selama berbulan-bulan. Pemerintah Iran menyebut protes itu adalah tindakan kerusuhan dan mengatakan mereka (massa) didorong oleh musuh asing Iran.

Protes dimulai empat bulan lalu setelah kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun, seorang Kurdi-Iran yang ditangkap oleh polisi moralitas karena diduga melanggar kode berpakaian ketat republik Islam untuk wanita.