Namun jadwal pelaksanaan gencatan senjata kedua belah pihak belum dikonfirmasi.

Melansir Reuters, Kamis (9/10/2025), kantor media pemerintah Gaza yang dikendalikan Hamas mendesak warga untuk tetap berhati-hati dan menghindari pergerakan hingga pengumuman resmi Palestina yang mengonfirmasi gencatan senjata.

Dalam sebuah pernyataan, kantor media tersebut memperingatkan warga Gaza tentang adanya potensi pelanggaran Israel.

Israel saat ini juga telah mengurangi aksi militernya di Gaza atas perintah Presiden AS Donald Trump, namun belum menghentikan serangan sepenuhnya.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah menewaskan beberapa militan di Kota Gaza, pusat kota utama Gaza, yang dikatakan sedang dalam perjalanan untuk menyerang tentara Israel.

Otoritas medis Gaza melaporkan delapan orang tewas dalam serangan Israel dalam 24 jam hingga Rabu malam, jumlah korban terendah selama berminggu-Minggu.

Jumlah korban tewas harian sekitar 10 kali lebih tinggi selama sebulan terakhir seiring pasukan Israel bergerak maju ke Kota Gaza. []

Dikutip dari AP, Selasa (24/6/2025), televisi pemerintah Iran mengumumkan gencatan senjata dalam sebuah gambar di layar. Namun, Iran tidak mengomentari rentetan rudal yang ditembakkan ke arah Israel, tidak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata.

Setidaknya Israel telah mengeluarkan 6 kali peringatan rudal dalam 2 jam terakhir. Israel meminta warganya untuk segera berlindung dan tetap berada di tempat perlindungan sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dalam rentetan rudal yang ditembakkan Iran, 3 orang di Israel dilaporkan tewas di kota Beer Sheva dan lainnya dilaporkan terluka.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya mengatakan belum ada kesepakatan gencatan senjata antara negaranya dengan Israel. Tapi, dia memastikan Iran akan menghentikan serangan asalkan Israel terlebih dulu berhenti menyerang.

“Sampai saat ini, tidak ada kesepakatan tentang gencatan senjata atau penghentian operasi militer,” kata Araghchi dikutip dari CNN.

Berbagai laporan mengumumkan Iran telah menyepakati gencatan senjata yang diusulkan Trump. Trump bahkan dilaporkan meminta Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani agar melobi Iran menyepakati gencatan senjata.

Berbagai laporan juga sempat mengungkapkan Al Thani berhasil memastikan Iran menyepakati gencatan senjata.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian yang akhirnya disetujui ini nantinya akan memiliki 3 fase.

Pada fase 1, semua proses akan berlangsung selama 6 minhhu, termasuk gencatan senjata sepenuhnya dan penarikan pasukan Israel.

“Perjanjiannya dikonstruksikan dalam 3 fase, fase pertama akan berlangsung selama 6 minggu, dan ini akan termasuk gencatan senjata sepenuhnya, penarikan seluruh pasukan Israel dari area populasi Gaza, termasuk penculikan sandera oleh Hamas, termasuk wanita, yang terluka, dan orang-orang tua,” kata Joe Biden, Kamis 16 Januari 2025.

Joe Biden kemudian mengatakan bahwa dirinya dan Kamala Harris sudah tidak sabar untuk menyambut para warga AS ke negara mereka, setelah menjadi tawanan Hamas.

“Wakil Presiden (Kamala Harris) dan saya, tak sabar untuk menyambut mereka pulang,” kata Joe Biden.

Tak ketinggalan, Joe Biden mengatakan bahwa Israel juga akan melepaskan ratusan sandera warga Palestina.

Ia menjanjikan bahwa warga Palestina yang pulang setelah menjadi tawanan Israel akan bisa pulang ke seluruh wilayah Gaza.

“Dan sebagai tukarannya, Israel akan melepaskan ratusan sandera warga Palestina. Dan selama fase pertama, warga Palestina juga bisa pulang ke rumah mereka di seluruh wilayah di Gaza,” lanjutnya.

Tak hanya menghentikan perang, Joe Biden mengatakan gencatan senjata ini juga akan meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut gencatan senjata tersebut adalah sesuai dengan usulan yang disampaikannya pada 31 Mei 2024 dan disepakati secara bulat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)

“Kesepakatan ini akan mengakhiri pertempuran di Gaza, membuat bantuan kemanusiaan yang amat dibutuhkan warga Palestina di Gaza semakin melimpah, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarganya,” ucap Biden melalui media sosial X, dipantau Kamis.

Ia pun menyambut gencatan senjata ini memberi harapan bagi kepulangan tiga warga negara AS yang disandera di Gaza dan bertekad “mengembalikan mereka semua ke tanah air”.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut tercapainya gencatan senjata, yang ia katakan sebagai “kabar yang tertunda lama”, menjadi peluang untuk “melimpahkan bantuan kemanusiaan yang benar-benar dibutuhkan untuk mengakhiri penderitaan di Gaza”.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial X itu, PM Inggris juga mendorong gencatan senjata ini untuk diteruskan dengan upaya mencapai solusi permanen demi mengakhiri konflik antara Israel dengan Palestina berdasarkan solusi dua negara.

Dalam sebuah op-ed yang diterbitkan Sabtu (18/11), Biden mengatakan selama Hamas berada di wilayah tersebut maka gencatan senjata tidak akan mampu menciptakan perdamaian di Gaza.

“Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi kehancurannya, gencatan senjata bukanlan perdamaian,” kata Biden dalam artikel di Washington Post.

Justru, Biden beranggapan, gencatan senjata akan dimanfaatkan Hamas untuk membangun kembali persediaan roket untuk menyerang kembali Israel.

“Mereka (Hamas) akan melakukan pembunuhan kembali dengan menyerang orang tidak bersalah,” ujar Biden.

Dia menegaskan tujuannya saat ini adalah memastikan tidak hanya terjadinya gencatan senjata, tetapi mengakhiri masalah itu untuk selamanya. Dia juga ingin memutus siklus kekerasan di Gaza yang tiada henti, serta membangun sesuatu yang lebih kuat di Gaza dan di seluruh Timur Tengah.

Biden mengaku dirinya telah menasehati para pejabat Israel selama perjalannya ke Tel Aviv agar tidak membiarkan rasa sakit dan kemarahan menyesatkan mereka untuk membuat kesalahan yang telah dibuat di masa lalu.

Menurut Biden, solusi satu-satunya untuk mengatasi konflik berkepanjangan di Gaza yaitu harus ada pemerintahan di bawah kendali Otoritas Palestina.

“Ketika kita berjuang untuk perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah struktur pemerintahan tunggal, pada akhirnya di bawah Otoritas Palestina yang direvitalisasi, karena kita semua bekerja menuju solusi dua negara,” ucapnya.

Selain itu, Joe Biden juga menyoroti konflik di Tepi Barat belakangan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil.

Dia menegaskan AS siap mengeluarkan larangan visa bagi para pelaku kekerasan di Tepi Barat.

“Saya telah bicara tegas dengan para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus bertanggung jawab,” tegasnya

Sejak agresi militer Israel di Gaza dilakukan pada 7 Oktober lalu, komunitas internasional berulang kali menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata.

Desakan ini tak hanya ditujukan kepada Israel selaku pihak berkonflik, tetapi juga Amerika Serikat yang menjadi sekutu terbesar Negeri Zionis tersebut.

Seruan salah satunya disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Biden beberapa waktu lalu..

Jokowi  meminta Biden untuk berbuat lebih banyak guna mengakhiri agresi militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina. Salah satu desakan ini yaitu meminta AS membantu mewujudkan gencatan senjata.

Namun saat ditanya bagaimana respons Biden atas desakan Indonesia terkait gencatan senjata, Jokowi enggan menjelaskan.

“Ya tanyakan kepada Presiden Biden,” tutup Jokowi.

Selain Jokowi, seruan juga disampaikan Brunei Darussalam dan Malaysia. Bersama-sama Indonesia, mereka juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan secara cepat, tahan lama, dan berkelanjutan di Gaza.

Mereka menyerukan hal itu kala menghadiri pertemuan puncak dua hari forum APEC Economic Leaders’ Golden Gate Declaration di San Francisco, Jumat (17/11) waktu setempat.

“Kami menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Gencatan senjata yang tahan lama dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan di Jalur Gaza,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

Indonesia, Brunei dan Malaysia menyatakan bahwa seruan ini dikeluarkan untuk memberikan refleksi yang lebih baik dan adil di tengah diskusi mengenai situasi Gaza dalam forum internasional tersebut.

“Kami mencatat dengan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan manusia yang luar biasa dan dampak buruk dari perang, juga konflik di seluruh dunia. Kami menggarisbawahi bahwa konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global,” tegas pernyataan bersama itu. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah Ukraina menolak saran dari Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Ukraina curiga, Indonesia adalah “kaki tangan” Rusia.

Prabowo menyampaikan sarannya itu pada pertemuan puncak pertahanan di Singapura. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov dengan tegas menyatakan menolak saran dari Prabowo.

“Kok seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” kata Menhan Ukraina Olekssi Reznikov, dikutip dari The Kyiv Post dan AFP, Senin (5/6/2023).

“Kami tidak butuh mediator (Indonesia) ini datang kepada kami dengan rencana anehnya,” sambungnya.

Untuk diketahui, Prabowo mengusulkan 5 saran terkait perang Rusia-Ukraina, salah satunya adalah referendum.

“Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan saran kepada saudara-saudara kita di Ukraina dan Rusia agar secepatnya menghentikan permusuhan,” kata Prabowo Subianto di acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Adapun 5 saran Prabowo Subianto, pertama gencatan senjata, kedua saling mundur masing-masing 15 kilometer ke belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Saran ketiga, membentuk pasukan pemantau dan menyarankan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) diterjunkan di sepanjang zona demiliterasi baru kedua negara tersebut.

Dan, keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Terakhir, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

“Mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La ini akan memiliki substansi dan makna yang lebih,” ucap Prabowo.

Kata Prabowo, langkah-langkah yang ditawarkannya itu terbilang efektif dalam sejarah. Sebagai contoh yang pernah terjadi di Korea.

“Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea,” imbuhnya.

“Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik,” pungkas Prabowo.

RUSIA, Eranasional.com – Pemimpin Ortodoks Rusia Patriark Kirill meminta Presiden Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata sementara perang Rusia-Ukraina pada Jumat (6/1/2023) hingga Sabtu (7/1/2023). Alasannya karena perayaan Natal umat Kristen Ortodoks yang berlangsung pekan ini.

Pemimpin Ortodoks Rusia, Patriark Kirill menyerukan kedua belah pihak yang berperang di Ukraina untuk melakukan gencatan senjata Natal.

“Saya, Kirill, Patriark Moskow dan seluruh Rusia, memohon kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan tembakan dan menetapkan gencatan senjata Natal dari pukul 12:00 pada 6 Januari hingga 24:00 pada 7 Januari,” katanya Kamis (5/1/2023) waktu setempat dikutip Reuters.

“Sehingga orang-orang Ortodoks dapat menghadiri kebaktian pada Malam Natal dan Hari Natal,” katanya.

Bak gayung bersambut, seruan Kirill langsung dijawab Putin. Atas dasar saran Kirill, ujar Putin, ia memerintahkan gencatan senjata sementara di Ukraina pada malam Natal.

“Dengan mempertimbangkan seruan Yang Mulia Patriark Kirill, saya menginstruksikan Menteri Pertahanan Federasi Rusia untuk memperkenalkan gecatan senjata dari pukul 12:00 pada 6 Januari 2023 hingga 24:00 pada 7 Januari 2023 di sepanjang garis kontak antara pihak-pihak di Ukraina,” kata Putin, seperti dilaporkan The National.

Gereja Ortodoks Rusia sejauh ini merupakan gereja terbesar dalam persekutuan Ortodoks Timur, yang berpisah dengan Kekristenan Barat pada Skisma Besar tahun 1054. Saat ini gereja tersebut memiliki sekitar 100 juta pengikut di dalam Rusia dan lebih banyak lagi di luar.

Tetapi serangan Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari telah memecah belah dua jemaat Slavia terbesar itu. Gereja Ortodoks Rusia di Rusia diketahui mendukung serangan yang disebut Putin “operasi militer khusus”.

Ini memicu perselisihan memang sudah ada dalam Kekristenan Ortodoks Slavia yang telah berlangsung lebih dari seribu tahun sejak akar Rusia dan Ukraina. Semenjak Uni Soviet pecah dan menjadi negara sendiri, Kristen Ortodoks Ukraina memiliki autocephaly atau pemerintahan sendiri. **