Penggeledahan dilakukan oleh unit kejahatan siber Kejaksaan Paris, bekerja sama dengan kepolisian Prancis serta badan penegak hukum Uni Eropa, Europol. Penyelidikan ini telah dibuka sejak Januari 2025 dan terus diperluas seiring munculnya laporan-laporan baru terkait aktivitas di platform milik miliarder Amerika Serikat Elon Musk tersebut.

Dalam pernyataan resminya, kejaksaan menyebut penyelidikan difokuskan pada dugaan “keterlibatan” dalam kepemilikan dan penyebaran gambar pornografi anak di bawah umur, konten deepfake seksual tanpa persetujuan, serta unggahan yang mengandung penyangkalan Holocaust, yang merupakan tindak pidana di Prancis.

Selain konten ilegal, jaksa juga menyelidiki dugaan manipulasi sistem pemrosesan data otomatis yang dilakukan secara terorganisir. Dugaan ini mengarah pada kemungkinan adanya algoritma atau mekanisme internal platform yang dinilai membiarkan, atau bahkan memperkuat, penyebaran konten terlarang.

Penyelidikan awal tersebut disebut bermula dari laporan seorang anggota parlemen Prancis yang mencurigai bahwa algoritma X bersifat bias dan berpotensi mendistorsi sistem pemrosesan data otomatis, sehingga berdampak pada penyebaran informasi berbahaya dan melanggar hukum.

Seiring berjalannya penyelidikan, cakupan kasus diperluas setelah muncul laporan bahwa platform X memungkinkan pengguna membagikan gambar eksplisit seksual hasil rekayasa AI tanpa persetujuan, serta unggahan yang menyangkal Holocaust.

Kejaksaan Paris juga mengajukan permintaan “wawancara sukarela” terhadap Elon Musk selaku pemilik X, serta Linda Yaccarino, yang menjabat sebagai CEO X pada periode 2023–2025. Keduanya dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada 20 April 2026.

Selain itu, sejumlah karyawan X dipanggil pada pekan yang sama untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Langkah ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak hanya menyasar kebijakan perusahaan secara umum, tetapi juga praktik operasional internal platform.

Hingga kini, pihak X belum memberikan pernyataan resmi. Juru bicara perusahaan tidak segera menanggapi permintaan komentar dari media. Namun, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, X dan Elon Musk menepis penyelidikan oleh Prancis, Uni Eropa, maupun Inggris sebagai serangan bermotif politik terhadap kebebasan berbicara.

]]> https://dunia.eranasional.com/97524/tekanan-hukum-eropa-meningkat-kantor-x-di-paris-digeledah-jaksa/feed 0 Aditya https://dunia.eranasional.com/96497/langkah-berani-indonesia-blokir-grok-dunia-internasional-ikut-menyorot https://dunia.eranasional.com/96497/langkah-berani-indonesia-blokir-grok-dunia-internasional-ikut-menyorot#respond Mon, 12 Jan 2026 21:31:21 +0000 https://dunia.eranasional.com/96497/langkah-berani-indonesia-blokir-grok-dunia-internasional-ikut-menyorot Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Sejumlah media internasional menyoroti langkah pemerintah Indonesia yang memblokir aplikasi kecerdasan buatan Grok, chatbot besutan perusahaan milik Elon Musk. Indonesia bahkan disebut sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi menghentikan akses terhadap aplikasi tersebut.

Media asal Qatar, Al Jazeera, melaporkan bahwa keputusan Indonesia diambil karena kekhawatiran serius terhadap potensi penyalahgunaan teknologi AI, khususnya dalam pembuatan konten pornografi palsu atau deepfake seksual tanpa persetujuan.

“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memblokir chatbot Grok milik Elon Musk karena risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan,” tulis Al Jazeera dalam laporannya.

Dalam pemberitaan tersebut, Al Jazeera mengutip pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, yang disampaikan pada Sabtu (10/1/2026). Meutya menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya merusak martabat korban, tetapi juga mengancam rasa aman warga negara di ruang digital.

“Atas dasar perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan masyarakat luas, pemerintah memutuskan untuk memblokir sementara akses ke Grok,” ujar Meutya dalam keterangannya.

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah teknologi digunakan secara tidak etis dan merugikan, terlebih jika berpotensi menimbulkan eksploitasi seksual berbasis digital.