Menko AHY mengatakan mayoritas masyarakat yang mudik Lebaran 2026 menggunakan mobil pribadi. Jumlahnya mencapai sekitar 52 persen dari total pemudik.

“Fasilitas transportasi umum seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan semua kita siapkan. Diantaranya armada kapal, pesawat, dan termasuk kereta akan terus ditingkatkan sehingga bisa mengakomodasi masyarakat yang diperkirakan sekitar 143 juta orang akan melakukan perjalanan selama masa lebaran,” ucap Menko AHY saat ditemui di Masjid Babah Alim, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Menko AHY menyatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan arus mudik Lebaran Idulfitri 1447 Hijiriah dan membutuhkan lintas sektor bukan hanya kementerian/lembaga (K/L) termasuk jajaran Polri hingga pemerintah daerah (Pemda).

“Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk transportasi selama mudik dan balik lebaran nanti tentunya juga pihaknya ingin memastikan semuanya siap dan jalan-jalan yang rusak harus segera diperbaiki,” tandas Menko AHY.

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sekaligus wujud implementasi Asta Cita Presiden.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mendapatkan pendidikan yang baik, berkualitas, dan gratis. Infrastruktur pendidikan seperti ini akan berdampak langsung dan positif bagi masyarakat,” ujar Menko AHY.

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat tiga proyek pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kota Pontianak, satu milik Pemerintah Kota Singkawang di lokasi yang ditinjau, serta satu milik Pemerintah Provinsi yang juga dibangun di Singkawang.

“Di Provinsi Kalimantan Barat ada tiga proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Yang pertama di Kota Pontianak, yang kedua milik Pemerintah Kota Singkawang di lokasi ini, dan yang ketiga milik Pemerintah Provinsi yang juga dibangun di Singkawang,” jelas Menko AHY.

Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 11,47 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2026. Setiap lokasi pembangunan membutuhkan anggaran sekitar Rp240 miliar, dengan total keseluruhan di Kalimantan Barat mencapai kurang lebih Rp750 miliar.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama faktor cuaca serta kebutuhan tenaga kerja karena bersifat padat karya.

Menko AHY menegaskan pentingnya percepatan pekerjaan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas konstruksi.

“Kita dorong agar bisa selesai tepat waktu. Kalau memang perlu tambahan tenaga kerja, harus diupayakan. Tapi saya titip pesan, boleh kita bekerja cepat, namun keselamatan nomor satu. Safety first. Dan kualitas konstruksi juga tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.

Lanjut ia mengatakan Sekolah Rakyat di Singkawang dirancang sebagai kompleks pendidikan terintegrasi dengan sistem asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan.

Fasilitas Yang Dibangun

Menko AHY mengungkapkan fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, laboratorium, gedung serbaguna, serta sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan jogging track.

“Kompleks ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.200 siswa, lengkap dengan tenaga pengajar, wali asuh, dan perangkat pendidikan lainnya,” ujarnya.

Menko AHY mengaku memiliki kedekatan emosional dengan konsep sekolah berasrama tersebut. Ia mengenang masa pendidikannya sebagai taruna di SMA Taruna Nusantara, Magelang, yang juga menerapkan sistem pendidikan terpadu dalam satu kompleks.

“Saya membayangkan konsepnya sangat ideal. Dalam satu kompleks yang sama ada sentra pendidikan, fasilitas olahraga, pembinaan karakter, dan asrama. Sekolah seperti ini tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter, kedisiplinan, serta jiwa dan raga yang sehat,” ungkapnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul yang memiliki kapasitas dan integritas. Hal ini sejalan dengan visi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Infrastruktur pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Dari sinilah akan lahir kader-kader generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Ini bagian dari upaya besar kita menyiapkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menko AHY.

Ia berharap, setelah rampung, Sekolah Rakyat di Singkawang dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan menjadi model pengembangan pendidikan berbasis pemerataan akses dan kualitas di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Hadir dalam pengecekan Sekolah Rakyat di Pangmilang, Kota Singkawang ini Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Jonny Zainuri Echsan, Perwakilan PT Wijaya Karya (WIKA), dan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol. Arif Rachman dan Tenaga Ahli, Yudhi Prasetyo.

Menko AHY menghadiri perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang sekaligus memastikan pembangunan berbagai infrastruktur strategis berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan dimulai pada Senin (2/3/2026) dengan kedatangan di Bandara Singkawang, dilanjutkan peninjauan proyek akses jalan Bandara Singkawang guna memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, Menko AHY meninjau Proyek Sekolah Rakyat di Jalan Sagatani, Pangmilang, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan bagi masyarakat.

Agenda hari pertama dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat serta kunjungan ke Ramadan Fair atau Pasar Takjil resmi Pemerintah Kota Singkawang di Taman Burung. Menko AHY juga berbuka puasa dan melaksanakan salat Magrib di Masjid Raya Singkawang.

Setelah salat Tarawih, Menko AHY berdiskusi bersama generasi Z dan milenial dari berbagai unsur mahasiswa dan kampus di Kota Singkawang, di Kafe Aming, untuk menyerap aspirasi terkait isu pembangunan dan tantangan masa depan daerah.

Pada Selasa (3/3/2026), Menko AHY menghadiri pembukaan Festival Cap Go Meh dan menyaksikan Pawai Tatung yang menjadi ikon budaya Kota Singkawang serta daya tarik wisata nasional. Kehadiran Menko AHY dalam perayaan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap tradisi masyarakat Tionghoa yang telah lama menjadi bagian dari identitas dan kekayaan budaya daerah.

Menurut Menko AHY, pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga, memperkuat konektivitas, membuka peluang usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mengawal proyek-proyek strategis agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk merawat harmoni sosial dan keberagaman budaya, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat berjalan terintegrasi demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko AHY didampingi Deputi Nazib Faizal; Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina dan Herzaky Mahendra Putra; serta Irjen Pol. Arif Rachman.

Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY kepada wartawan usai melakukan Perayaan Imlek Nasional 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

“Kita tetap mengantisipasi. Saya rasa ini sesuatu yang memang harus bisa kita mitigasi, termasuk mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu penerbangan,” ucap Menko AHY.

Meskipun demikian, ia yakin maskapai penerbangan dunia bakal memperhitungkan risiko termasuk persoalan keselamatan para penumpang.

“Maskapai-maskapai juga akan menghitung kembali faktor keselamatan nomor satu, karena lintasannya tidak pernah bisa kita prediksi ya, namanya perang apalagi menggunakan misil, rudal jarak jauh,” katanya.

Ia pun berharap persoalan geopolitik ini dapat segera berakhir, karena jika tidak, bisa menyebabkan persoalan sekunder yakni tragedi kemanusiaan, keamanan hingga tantangan pada ekonomi dunia termasuk kawasan Asia Tenggara.

“Sekali lagi kita berharap ini bisa segera berakhir ya. Karena memang ini mengakibatkan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga akan menyebabkan berbagai tantangan yang berat di sektor ekonomi, termasuk energi dunia,” tandas Menko AHY.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Selasa (25/2/2026).

Dalam arahannya, Menko AHY menekankan keamanan siber merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional.

“Cyber security adalah national security. Kita ingin Indonesia semakin kokoh, berdaulat di ruang digital, dan aman di ruang siber untuk mendukung ekonomi yang semakin maju serta menjaga keamanan bangsa secara umum,” ujar Menko AHY.

Ia menjelaskan perkembangan global menunjukkan serangan siber mampu melumpuhkan infrastruktur vital dan menimbulkan dampak strategis luas. Serangan ransomware terhadap Colonial Pipeline di Amerika Serikat pada 2021 mengganggu pasokan energi nasional.

Serangan NotPetya pada 2017 melumpuhkan rantai pasok global, sementara peretasan Bank Sentral Bangladesh pada 2016 menjadi salah satu kejahatan siber finansial terbesar di dunia.

Serangan WannaCry terhadap National Health Service Inggris pada 2017 memperlihatkan dampak langsung terhadap layanan kesehatan dan keselamatan manusia, sedangkan kasus SolarWinds pada 2020 menunjukkan skala luas operasi spionase siber terhadap pemerintahan.

Satu Titik Infrastruktur Vital

Menurut Menko AHY, berbagai peristiwa tersebut menegaskan satu titik infrastruktur vital yang lumpuh dapat menimbulkan efek domino terhadap ekonomi dan stabilitas negara.

“Karena itu, ketahanan siber, kesiapsiagaan krisis, dan rencana kontinjensi harus menjadi bagian dari desain pembangunan nasional,” ucap Menko AHY.

Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti posisi strategis nasional sebagai kekuatan digital sekaligus target potensial di ruang siber.

“Dengan sekitar 229 juta pengguna internet atau lebih dari 80 persen populasi, serta nilai ekonomi digital yang telah melampaui 95 miliar dolar AS pada 2024, Indonesia memiliki ekosistem digital besar yang harus dilindungi,” tambahnya.

Ketergantungan layanan publik, keuangan, energi, transportasi, hingga pertahanan pada sistem digital membuat gangguan siber berdampak langsung pada stabilitas nasional.

Kasus kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri, termasuk insiden Bjorka pada 2022, menjadi pengingat pentingnya tata kelola dan perlindungan data publik yang kuat.

Menko AHY menegaskan keamanan siber harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan, bukan ditambahkan setelah terjadi insiden.

“Prinsip security by design perlu diterapkan sejak tahap perencanaan infrastruktur dan sistem digital guna meminimalkan risiko dan gangguan layanan,” ujar Menko AHY.

Ia juga menekankan penguatan tata kelola nasional melalui koordinasi whole-of-government lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan dan respons tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka regulasi yang selaras dan tegas, menjadi fondasi perlindungan infrastruktur informasi vital.

“Berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kami, siap menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur informasi vital yang sangat fundamental dalam menopang pembangunan bangsa ke depan,” tegasnya.

Selain itu, penguatan keamanan siber nasional memerlukan investasi berkelanjutan pada kapasitas dan kemitraan. Kolaborasi publik–swasta dinilai krusial karena sebagian besar infrastruktur digital dikelola oleh sektor industri.

Pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi keamanan mutakhir, serta penguatan mekanisme respons insiden di tingkat nasional dan daerah perlu dilakukan secara simultan agar gangguan siber tidak berkembang menjadi krisis nasional.

Menko AHY juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas Keamanan Siber dan Sandi 2026 sebagai forum strategis untuk menghadirkan solusi terbaik dalam memperkuat sistem pertahanan siber nasional.

Ia menilai BSSN memiliki peran sentral dalam menyatukan, mengoordinasikan, dan mengorkestrasi kebijakan serta langkah pengamanan siber di Indonesia.

Rakornas Keamanan Siber dan Sandi TA 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat ketahanan siber nasional, menjaga kedaulatan digital, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, andal, dan berdaya saing.

Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY dalam Forum Water Security di Kantor Kemenko Infra, Thamrin, Jakarta, pada Selasa 24 Februari 2026.

“Water security adalah national priority berdasarkan Asta Cita, kita ingin memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Dengan mendorong kemandirian bangsa, termasuk melalui swasembada pangan, energi, dan air, ini sudah menjadi kewajiban kita,” kata Menko AHY.

Lanjut dia mengatakan upaya mewujudkan ketahanan air memerlukan kerjasama antar Pemerintah Pusat, Kepala Daerah, dunia usaha, hingga partisipasi masyarakat di daerah.

Menko AHY menekankan ketahanan air masuk ke dalam program prioritas nasional. Menurutnya, ketahanan air merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto.

Menko AHY menjelaskan, upaya mewujudkan ketahanan pengelolaan air melalui peningkatan konservasi air untuk menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan.

Menurutnya, Pemerintah baru dapat menyediakan kebutuhan air pipa bagi masyarakat sebesar 20 persen yang dinilai persentasenya masih rendah.

“Harus kita terus tingkatkan, pertama adalah conservation ya, konservasi air. Kita ingin semua memiliki ketersediaan air untuk bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan hari ini dan mendatang,” ucapnya.

Menko AHY berharap ada kebijakan penggunaan air secara efektif dan efesien mulai di pemerintahan, dunia usaha, hingga masyarakat. Pemanfaatan air bersih secara sistematis dinilai penting dilakukan, untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.

“Kita harus mengelola dan mengembangkan, menggunakan ini dengan sebaik mungkin, jangan kita istilahnya menggunakan tanpa tujuan yang tepat. Dan upaya memitigasi kekurangan ketersediaan air, destruktif power dari air ini sendiri,” ujar dia.

Kebutuhan air untuk mencapai swasembada pangan mencapai 74 persen mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara kebutuhan air keperluan rumah tangga 9 persen, industri 6 persen, komersil 3 persen, dan lainnya 8 persen.

“Karena ini memang kebutuhan yang paling besar, tapi ingat ini semua membutuhkan ketersediaan air bersih juga. Kalau kita lihat rasionya, 43,5 persen yang warna merah ini bisa dikatakan setiap tahunnya itu kekurangan,” papar Menko AHY.

Teknologi dan Inovasi 

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arief Satria menyampaikan beberapa teknologi dan inovasi untuk ketahanan pengelolaan air. Seperti teknologi Arsinum yang telah digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

BRIN juga mendukung upaya mewujudkan ketahanan pengelolaan air melalui berbagai kerja sama dengan negara lain. Hal ini, untuk mencapai target pemenuhan ketersediaan air hingga 40 persen pada 2029 di kota besar seluruh Indonesia.

“Masalah diverifikasi terkait dengan air, Arsinjm, teknologi pengelolaan air bersih, air minum kemudian pengelolaan air baku. Air tercermar itu juga bisa diolah, kemudian bisa juga desalinasi air asin, sebenarnya air itu melimpah laut,” tandas dia.

Penegasan itu disampaikan saat Safari Ramadan di Ma’had Islam Rafiatul Akhyar Institute (MIRA Institute), Pandeglang, Banten, Sabtu (21/2/2026).

Didampingi Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menko AHY bersilaturahmi dan berdiskusi bersama Ustadz Adi Hidayat. Kunjungan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan ulama dalam merespons tantangan pembangunan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan Ramadan menjadi momentum refleksi dan penguatan niat dalam menjalankan amanah publik.

“Ini adalah momen yang spesial. Di bulan suci Ramadan, kita tidak hanya menyambung silaturahim, tetapi juga melakukan refleksi, kontemplasi, dan membasuh hati,” ujar Menko AHY.

Ia mengaku mendapatkan penguatan moral dari diskusi tersebut.

“Kalau diminta memberikan motivasi, sebetulnya saya yang dimotivasi oleh Pak Ustadz. Dalam waktu yang singkat, beliau menyampaikan banyak hal yang penuh makna, nilai filosofi, dan kebenaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis,” tuturnya.

Menurut Menko AHY, kepemimpinan memerlukan fondasi spiritual agar setiap kebijakan berpijak pada keadilan dan kemaslahatan. Tantangan dalam proses pengabdian harus dimaknai sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar.

“Ketika kita merasa berat menjalani proses dan perjuangan, ingatlah kita mendedikasikan semua itu untuk masyarakat luas. InsyaAllah, Allah SWT akan membalas dan menaikkan derajat kita,” ucapnya.

Dalam konteks tugas Kemenko Infra mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, Menko AHY menekankan keadilan sosial sebagai prinsip utama.

“Penyelesaian persoalan agraria, pembangunan jalan, jembatan, bendungan, perumahan, serta penguatan konektivitas nasional harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan karakter bangsa,” tambahnya.

Ia menilai sinergi ulama dan umara menjadi fondasi moral dalam menghadirkan solusi kebangsaan.

“Saya meyakini jika ulama dan umara kokoh bersatu dalam sinergi dan kolaborasi, saling mengingatkan, serta terus bertafakur dan mawas diri, pembangunan akan memiliki arah yang lebih kuat dan bermakna,” kata Menko AHY kepada awak media.

Menko AHY juga mengapresiasi MIRA Institute sebagai model pendidikan yang tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, tetapi juga pembentukan karakter generasi muda.

“Saya sangat mengapresiasi. Meski usianya masih muda, institusi ini berpotensi menjadi Center of Excellence yang mencetak ulama-ulama masa depan Indonesia,” tambahnya.

Pembangunan Fisik dan Penguatan Spritual

Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan spiritual dalam arah kebangsaan.

“Mencoba menyeimbangkan narasi pembangunan kebangsaan dengan dasar intelektualitas dan fisikal, serta ditopang kekuatan spiritual yang kokoh,” ujarnya.

Safari Ramadan ini menegaskan pembangunan nasional harus menghadirkan keseimbangan antara infrastruktur yang berdampak dan pembinaan nilai serta integritas. Sinergi pemerintah dan ulama diharapkan menjadi pijakan kokoh dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

AHY menjelaskan Batam memiliki peran strategis sebagai salah satu pintu gerbang ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Pembangunan Batam perlu terus dikawal agar sektor industri, bisnis, dan pariwisata semakin berkembang sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Saat ditemui di kawasan Nagoya, Menko AHY kembali menegaskan Batam merupakan miniatur Indonesia yang menunjukkan kekuatan keberagaman hidup berdampingan dalam harmoni.

“Saya rasa ini menunjukkan Batam menjadi salah satu miniatur Indonesia, pusat keberagaman yang dirayakan secara toleran dalam harmoni yang indah. Ini kekuatan bangsa kita dan mudah-mudahan Indonesia terus rukun serta fokus pada transformasi ekonomi menuju Indonesia yang semakin maju,” ungkap Menko AHY.

Ia juga mengapresiasi suasana perayaan Imlek yang meriah, menampilkan perpaduan seni budaya dari berbagai daerah dan memperlihatkan karakter Batam yang inklusif.

“Perpaduan seni budaya bukan hanya khas Tionghoa, tetapi juga ada Melayu, Jawa, Minang, dan lainnya. Inilah racikan yang hanya dimiliki Indonesia,” tambahnya.

Menko AHY menegaskan pentingnya penguatan industri Batam sebagai kawasan khusus dengan skema Free Trade Zone (FTZ), sekaligus mendorong hilirisasi dan penguatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

“Industrinya harus terus diperkuat. Hilirisasi menjadi bagian penting, kita tidak bisa hanya mengekspor sumber daya alam, tetapi harus memiliki nilai tambah. Industri yang semakin maju juga perlu menggunakan teknologi terkini sekaligus menyerap tenaga kerja kita,” jelasnya.

“Industrinya harus terus diperkuat. Hilirisasi menjadi bagian penting, kita tidak bisa hanya mengekspor sumber daya alam, tetapi harus memiliki nilai tambah. Industri yang semakin maju juga perlu menggunakan teknologi terkini sekaligus menyerap tenaga kerja kita,” jelasnya.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung penguatan sumber daya manusia, termasuk peningkatan keterampilan generasi muda yang produktif.

Menko AHY menyampaikan rasa bahagia dapat merayakan Imlek bersama masyarakat Tionghoa di Batam.

Ia menilai perayaan Imlek di berbagai daerah menjadi wujud nyata persatuan Indonesia yang hidup dalam semangat toleransi.

“Kami tentunya terus bersuka cita karena ini merupakan sebuah ekspresi yang begitu hangat. Imlek kini dirayakan di seluruh Indonesia karena kita satu kesatuan. Semangat malam hari ini menunjukkan kita bisa rukun, bersatu dalam harmoni dan toleransi walaupun Indonesia adalah negara yang sangat besar, majemuk, dan beragam,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menegaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, melainkan telah membumi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Batam yang dikenal sebagai kota multikultural dan terus berkembang.

“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar jargon, melainkan benar-benar membumi, terutama di Batam yang terkenal sebagai kota damai, multikultural, dan terus menghadirkan kemajuan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menyampaikan harapan agar Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api, menjadi momentum menghadirkan energi dan keberanian untuk melanjutkan pembangunan bangsa, termasuk pembangunan infrastruktur.

“Mudah-mudahan di Tahun Kuda Api kita semua memiliki energi kuat, keberanian, dan semangat tinggi yang menyala untuk melanjutkan pembangunan bangsa, termasuk pembangunan infrastruktur,” kata Menko AHY.

Mendukung Pengembangan Wilayah 

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan dukungan koordinasi bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah serta menjaga situasi kondusif bagi investasi.

“Kami secara rutin melaporkan perkembangan kepada beliau dan bekerja sama mendukung BP Batam serta Pemerintah Kota Batam. Selama satu tahun terakhir situasinya semakin damai dan kondusif sehingga menghadirkan iklim investasi yang nyaman. Ini akan terus kami bangun,” ujar Menteri Iftitah.

Ia juga menyampaikan pemerintah telah menyalurkan 16 kapal nelayan agar relokasi masyarakat tetap disertai penguatan mata pencaharian.

“Saat ini ada 16 kapal nelayan yang sudah kami berikan kepada masyarakat. Harapannya, mereka tidak hanya pindah ke tempat baru, tetapi juga memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta unsur Forkopimda Kepulauan Riau. Menko AHY didampingi Staf Khusus Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya.

Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan rasa bahagia dapat merayakan Tahun Baru Imlek di Batam untuk pertama kalinya. Ia mengapresiasi suasana kebersamaan, pertunjukan budaya, serta semangat persatuan yang tercermin dalam perayaan Imlek Nusantara yang mengedepankan harmoni dan keberagaman.

“Batam sejak dulu dikenal sebagai kota multikultural, tempat bertemunya berbagai suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Semuanya hidup rukun, bersatu, dan saling menghormati. Inilah wajah Indonesia, miniatur kebinekaan yang patut kita jaga bersama,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menegaskan tidak semua bangsa memiliki kekuatan persatuan dalam keberagaman seperti Indonesia.

Momentum perayaan Imlek bukan hanya simbol pergantian tahun, melainkan juga penguatan semangat persatuan untuk mewujudkan Indonesia Emas.

Mengangkat tema Harmoni Imlek Nusantara, Menko AHY mengajak seluruh elemen masyarakat terus menumbuhkan semangat kebersamaan dari Aceh hingga Papua, dari 38 provinsi, ratusan kabupaten/kota, hingga ribuan pulau di seluruh Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

“Pembangunan infrastruktur harus benar-benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air, termasuk di Batam,” tegasnya.

Menko AHY menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan status kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), Batam sejak awal dirancang menjadi gerbang ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Ia juga mengingatkan perencanaan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran para pendiri, termasuk B. J. Habibie, yang merancang Batam sebagai jendela ekonomi Indonesia di kawasan regional.

“Pertumbuhan ekonomi yang sudah baik harus terus kita kawal dan tingkatkan. Namun yang lebih penting adalah pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujar Menko AHY.

Pada kesempatan tersebut, Menko AHY turut mengapresiasi peran strategis komunitas Tionghoa, khususnya melalui PSMTI, dalam dunia usaha dan industri yang berkontribusi membuka lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian daerah.

Ia juga menyambut komitmen Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam membangun infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menutup sambutannya, Menko AHY berharap Tahun Baru Imlek 2577 yang dilambangkan sebagai Tahun Kuda Api membawa semangat, energi, keberanian, dan tekad untuk terus melakukan transformasi menuju bangsa yang lebih baik.

“Semoga tahun ini membawa kekuatan, keberanian, dan semangat perubahan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat Tahun Baru Imlek 2577,” pungkas Menko AHY.

Turut hadir Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta unsur Forkopimda Kepulauan Riau. Menko AHY didampingi Staf Khusus Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya.

Dalam kunjungan tersebut, Menko AHY menegaskan percepatan penyelesaian jembatan sangat penting agar dapat difungsikan pada momentum mudik Lebaran 2026.

Kehadiran Jembatan Musi V dinilai krusial karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini kerap terjadi.

“Signifikansinya adalah yang biasanya tanpa ada jalan tol dari Palembang menuju Betung itu bisa tiga hingga empat jam. Insya Allah dengan hadirnya jalan tol termasuk jembatan ini bisa hanya satu jam saja,” ujar Menko AHY dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu(14/2/2026).

Ia menjelaskan pemangkasan waktu perjalanan dari sekitar tiga jam menjadi satu jam akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas masyarakat dan efisiensi distribusi logistik di Sumatra Selatan dan wilayah sekitarnya.

Kelancaran mobilitas tersebut juga akan sangat terasa manfaatnya saat periode arus mudik dan arus balik Lebaran yang biasanya diwarnai lonjakan volume kendaraan.

Karena itu, Menko AHY berharap sebelum periode mudik mendatang jembatan ini sudah dapat difungsikan sebagai jalan tol fungsional.

“Sebentar lagi kita juga akan menghadapi Lebaran, berarti akan ada arus mudik dan arus balik. Insya Allah sebelum itu terjadi, ini sudah bisa difungsikan sebagai jalan tol fungsional,” tegas Menko AHY.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama. Menko AHY meminta seluruh pihak memastikan proses uji kelayakan dan uji kekuatan jembatan dilakukan secara cermat dengan melibatkan para ahli dan pakar sebelum dioperasionalkan penuh.

Jembatan Musi V Miliki Panjang 1.684 meter

Jembatan Musi V memiliki panjang total 1.684 meter, dengan bentang tengah 100 meter + 180 meter + 100 meter, serta jalan pendekat masing-masing 656 meter (Bengkinang) dan 648 meter (Gandus).

Struktur jembatan dirancang dengan kapasitas beban hingga 1.800 ton secara bersamaan, dengan standar minimal operasional sekitar 70 persen dari kapasitas tersebut atau sekitar 1.200 ton.

Menko AHY juga menegaskan peran Kemenko Infra dalam mengawal proyek-proyek konektivitas strategis antarwilayah guna membuka potensi ekonomi daerah.

Tol Trans-Sumatra yang menghubungkan wilayah dari Aceh hingga Lampung diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas Pulau Sumatra sekaligus mendorong pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Nilai Investasi Rp13 Triliun 

Proyek konstruksi ruas tol ini memiliki nilai investasi sekitar Rp13 triliun. Selain percepatan konstruksi, Menko AHY turut menyoroti pentingnya penyelesaian pembebasan lahan agar tidak menghambat progres di lapangan.

“Kita lakukan terus kolaborasi dan pengawalan ketat. Mudah-mudahan cuaca juga terus mendukung sehingga penuntasan proyek ini sesuai dengan timeline,” tutup Menko AHY.

Dengan progres yang terus dikebut, Jembatan Tol Musi V diharapkan dapat difungsikan pada mudik Lebaran 2026 dan menjadi infrastruktur kunci dalam memangkas waktu tempuh, sekaligus memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

“Tentunya kami menyambut baik inisiatif GALANG RTHB ini karena terus terang ini merupakan satu perubahan mindset yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Bagaimana mem-value ruang terbuka hijau dan biru di-incorporate dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Wamen Ossy dalam acara Town Hall Meeting dan Pencanangan GALANG RHTB yang berlangsung di Tebet Eco Park, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

Penguatan RTHB tidak lagi dapat diposisikan sekadar sebagai pelengkap pembangunan, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan.

“RTHB ini justru harus menjadi inti pembangunan nasional itu sendiri. Dan perubahan tersebut dapat dimulai dengan berusaha memberikan edukasi melalui Town Hall Meeting kepada masyarakat untuk meningkatkan apresiasi terhadap RTHB,” kata Wamen ATR/Waka BPN.

Menurut Wamen Ossy, upaya peningkatan dan perluasan RTHB memiliki dasar yang kuat, tidak hanya dari mandat global seperti Sustainable Development Goals SDGs, tetapi juga telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan RTHB menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan.

RTHB sebagai Gerakan Indonesia ASRI

Sebagai pencetus pengembangan ini, Menko AHY menjelaskan bahwa RTHB sejalan dengan Gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gerakan tersebut mengusung visi mewujudkan Indonesia yang semakin aman, sehat, resik, dan indah.

“RTHB ini penting, sangat mendasar dan sesuai dengan mandat undang-undang kita menuju 30% ruang terbuka hijau dan biru, agar masyarakat bisa memiliki ruang yang sehat, produktif dan juga kreatif dan ini penting untuk keberlanjutan lingkungan hidup kita,” jelas Menko AHY usai pencanangan GALANG RTHB.

Melalui GALANG RTHB ini, pemerintah juga mendorong langkah dekarbonisasi dan memperluas pengembangan ruang terbuka hijau.

“Seperti ini (GALANG RTHB, red) yang mudah-mudahan akan berkontribusi signifikan terhadap upaya kita menuju net zero emission, termasuk kita menunjang semangat dekarbonisasi dan menciptakan lingkungan yang asri,” pungkas Menko AHY.

Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY dalam kegiatan Town Hall Meeting di Ecopark Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RTHB sebagai infrastruktur transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045. Lebih detail lagi kita bisa liat disini tadi, kalau kita liat proporsinya maka kita fokus disini. Prinsipnya tentu non regression, yang sudah menjadi RTHB jangan sampai mundur menjadi tidak lagi ruang terbuka,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menyatakan bahwa mandat hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, target mutlak adalah 30 persen dari wilayah kota harus merupakan ruang terbuka.

Lebih lanjut Menko AHY menyerukan kepada Wali Kota, mari evaluasi, kontemplasi apakah ini bukan tanggung jawab satu generasi, ini tanggung jawab lintas generasi, lintas kepemimpinan, dan lintas pemerintah.

“Urgensi dari pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Biru. Yang kedua, mari kita teliti kembali apa yang menjadi mandat atau dasar kebijakan RTHB ini. Lalu arah kebijakan menjawab tantangan yang ada. Bagaimana kita mengembangkan RTHB ini ke depan bersama-sama. Kita mulai dari urgensi, selalu ada dorongan untuk berbuat lebih baik, mewujudkan sesuatu yang lebih baik,” ucap Menko AHY dalam sambutannya di Jakarta, Jumat.

Menko AHY menyatakan bahwa mandat hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, target mutlak adalah 30 persen dari wilayah kota harus merupakan ruang terbuka.

“Jadi kita disini berupaya untuk bisa memenuhi Undang-Undang yang tidak mudah untuk kita capai, 30 persen, 10 persen privat, 20 persen publik,” sambung Menko AHY.

“Mandat dan dasar kebijakan RTHB. Bagi yang belum sangat menguasai, mari kita ingat di sini, komitmen global, kita tentu sebagai bangsa yang bertanggung jawab untuk dunia, kita juga ingin menjalankan agenda Sustainable Development Goals (SDG),” ujar Menko AHY.

Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY usai Rapat Koordinasi di Markas Polda Sumatra Selatan yang membahas penanganan kendaraan ODOL, menyusul robohnya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, pada Juni 2025 akibat kendaraan bermuatan berlebih.

Menko AHY menekankan, persoalan ODOL merupakan isu serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur nasional.

“Di tingkat pusat kami mengorkestrasi dan mengoordinasikan semangat untuk meniadakan kendaraan ODOL atau kebijakan Zero ODOL yang insya Allah mulai berlaku efektif Januari 2027,* ujar Menko AHY dalam keterangan persnya di Polda Sumsel, Rabu (11/2/2026).

Dia mengatakan terlalu banyak kecelakaan terjadi akibat ODOL. Korbannya juga tidak sedikit, satu nyawa terlalu banyak.

Karena itu, dikatakan dia, semangatnya adalah menertibkan agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa, terutama mereka yang tidak berdosa.

“Karena itu, kebijakan Zero ODOL menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian, serta mewujudkan sistem logistik yang lebih tertib dan berkelanjutan,” ucap Menko AHY.

Pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengawal implementasi kebijakan Zero ODOL secara intensif dan terkoordinasi. Menko AHY menegaskan, penertiban ODOL tidak dapat dilakukan secara parsial maupun semata-mata represif.

Selain mengancam keselamatan, kendaraan bermuatan berlebih juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, sehingga membebani anggaran negara untuk preservasi infrastruktur setiap tahunnya.

“Kita sering mendengar kendaraan ODOL tidak bisa dikendalikan, rem blong, menghantam kendaraan lain atau pengguna jalan. Bahkan sampai robohnya jembatan, padahal jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian. Puluhan triliun rupiah setiap tahun harus dikeluarkan untuk perbaikan dan preservasi jalan. Ini yang harus kita tekan,” tambahnya.

Implementasi Zero Odol

Menko AHY menjelaskan, implementasi Zero ODOL dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi dan pembinaan sebelum penegakan hukum diterapkan secara penuh.

“Penindakan nantinya menyasar seluruh rantai tanggung jawab, tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik usaha, pemilik kendaraan, hingga pihak karoseri,” ucap Menko AHY.

Lanjut dia mengatakan ada fase sosialisasi, kemudian pembinaan bagi yang membutuhkan pendampingan untuk melakukan konversi. Setelah itu baru diiringi dengan penegakan hukum. Penegakan hukum harus adil. Selama ini sering kali hanya pengemudinya yang disalahkan.

Padahal harus dicek siapa pemilik perusahaannya, siapa pemilik kendaraannya, termasuk karoseri yang membiarkan perombakan atau modifikasi hingga menjadi over dimensi,” tegas Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan kebijakan Zero ODOL, termasuk peran Kementerian Perhubungan, jajaran Polri, hingga pemerintah daerah.

“Itu sebabnya kami melibatkan semua pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan, karena kita juga bicara soal nasib dan keberlangsungan para pengemudi kendaraan angkut dan kendaraan besar,” jelasnya.

Komitmen Jajaran Kepolisian 

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumatra Selatan Brigjen Pol Rony Samtana menegaskan komitmen jajaran kepolisian daerah dalam mendukung kebijakan Zero ODOL serta pentingnya sinergi lintas sektor.

“Permasalahan kendaraan over dimensi dan over muatan merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada keselamatan lalu lintas, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keamanan perjalanan, meningkatnya risiko kecelakaan, serta kerugian ekonomi yang tidak kecil bagi negara dan masyarakat. Penanganan ODOL harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Rony.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas hunian mahasiswa sekaligus kesiapan fasilitas infrastruktur sebagai penunjang kegiatan pendidikan tinggi.

“Kita saat ini berada di rumah susun yang dibangun untuk hunian mahasiswa UNSRI, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kota Palembang maupun dari luar negeri,” ujar Menko AHY dalam keterangan persnya di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.

Ia menambahkan, rumah susun tersebut dibangun untuk menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan mendukung aktivitas belajar mahasiswa.

Menko AHY menilai kondisi Rusun UNSRI sudah sangat memadai dan nyaman untuk menunjang kegiatan akademik. Menurutnya, fasilitas hunian menjadi faktor penting agar mahasiswa dari berbagai fakultas dapat menempuh pendidikan dengan optimal.

“Tadi saya lihat kondisinya sangat baik dan nyaman untuk mahasiswa. Mulai dari tempat tidur, ruang belajar, kamar mandi dan sanitasi, hingga sirkulasi udara yang cukup,” tuturnya.

Rumah Susun Universitas Sriwijaya berlokasi di Jalan Masjid Al Ghazali, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Bangunan ini terdiri atas satu tower dengan tiga lantai dan memiliki 43 unit hunian bertipe Wiyata 24 dengan luas masing-masing 24 meter persegi. Total luas bangunan mencapai 2.146,80 meter persegi di atas lahan seluas 3.260,50 meter persegi.

Rusun ini diperuntukkan bagi mahasiswa UNSRI, khususnya yang berasal dari luar daerah dan luar negeri, serta mendukung mobilitas akademik perguruan tinggi.

Selain berfungsi sebagai hunian mahasiswa, Rusun UNSRI dirancang dengan konsep green campus yang menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH). Konsep ini mencakup efisiensi energi dan air, kualitas udara dalam ruang, pengelolaan limbah, serta penggunaan material ramah lingkungan. Kawasan rusun juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang terbuka hijau, area duduk, kantin, penerangan jalan, dan aksesibilitas yang memadai.

Penyedian Hunian yang Layak

Menko AHY menegaskan penyediaan hunian yang layak merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi.

Menurutnya, asrama atau rumah susun yang terjangkau dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa.

“Kita berharap kampus-kampus di Indonesia, termasuk Unsri, terus dilengkapi fasilitas yang memadai. Bukan hanya untuk pengajaran, melainkan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kapasitasnya sebagai menteri koordinator, Menko AHY juga menekankan peran koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam sektor perumahan. Pembangunan rumah susun perlu didukung infrastruktur dasar lainnya agar dapat berfungsi secara optimal.

“Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan tugas dan fungsi kementerian terkait perumahan dan kawasan permukiman, agar pembangunan rumah susun terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya,” jelas Menko AHY.

Menutup kunjungan, Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada Universitas Sriwijaya atas pengelolaan rumah susun yang telah dibangun.

“Saya mengucapkan selamat kepada Pak Rektor. Rumah susun ini agar terus dikelola dengan sebaik-baiknya, tetap bersih dan nyaman, sehingga dapat mendukung lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas,” pungkasnya.

Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan penguatan tata ruang agar menjadi kunci utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, serta Pembangunan Tiga Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).

Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN berusaha melindungi ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Tata Ruang.

“Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam tata ruang provinsi telah mencapai sekitar 67,87%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 87% dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai sawah abadi,” ungkap Suyus Windayana.

Tantangan dalam upaya perlindungan tersebut ada di tingkat kabupaten dan kota. Dari sekitar 504 kabupaten/kota, baru 41,32% luas LBS yang dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Baru ada 104 kabupaten kota yang telah memenuhi RTRW-nya dan sekitar 400 kabupaten/kota yang masih perlu direvisi RTRW-nya

“Untuk daerah yang belum sesuai, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional, sementara kita lakukan _freeze_ terlebih dahulu terhadap alih fungsi lahan di kawasan pangan. Kawasan tersebut harus tetap digunakan sebagai kawasan pangan dan tidak boleh beralih,” tegas Dirjen Tata Ruang.

Suyus Windayana juga mengungkapkan ada reformasi kebijakan dalam regulasi perencanaan tata ruang yang menetapkan perubahan RTRW tidak lagi harus menunggu lima tahun.

“Revisi tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial dan lebih cepat, khususnya untuk menyesuaikan kebijakan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana,” jelasnya.

Tata Ruang Faktor Utama 

Dalam pertemuan ini, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa memang tata ruang merupakan faktor utama dalam pembangunan di daerah.

“Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, sebelum merencanakan pembangunan infrastruktur di sektor apa pun, arah dan batasan spasial harus ditetapkan terlebih dahulu,” ucapnya.