Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat pemulihan lahan terdampak.

Di lokasi, Tito menjelaskan sekitar 1.500 hektare sawah milik masyarakat mengalami kerusakan berat akibat tertutup lumpur tebal. Ketebalan lumpur di sejumlah titik mencapai 50 sentimeter hingga 1 meter, bahkan sebelumnya disebut lebih dalam. Selain itu, terdapat ribuan hektare lahan lain yang terdampak ringan hingga sedang.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu lumbung pangan daerah dengan total luas pertanian sekitar 8.800 hektare. Karena itu, kerusakan lahan tersebut berpotensi mengurangi produksi padi apabila tidak segera ditangani.

“Karena ini kasian juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Tito berharap Kementan segera memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Percepatan rehabilitasi lahan dinilai penting agar sawah yang tertutup lumpur dapat kembali difungsikan sebagai lahan tanam.

“Mudah-mudahan nanti Pak Mentan (Menteri Pertanian), Pak Amran Sulaiman memberikan perhatian segera [terhadap kondisi lahan tersebut] untuk bisa kembali produktif,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat memberikan laporan dalam kegiatan panen raya nasional, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (7/1/2026).

“Yang kami copot dari kementerian luar dan dalam, Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat yang kami copot, ada yang kami pecat, bahkan ada yang masuk penjara,” ujar Amran dalam laporannya.

Amran menegaskan bahwa pencopotan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk penindakan tegas terhadap aparatur yang tidak berintegritas, tidak mencapai target, atau bermain-main dengan kewenangan.

Menurutnya, jika pola penegakan disiplin ini dijalankan secara konsisten selama satu periode pemerintahan penuh, jumlah pejabat yang dicopot bisa mencapai angka yang jauh lebih besar.

“Kalau lima tahun, kalau kami ditakdirkan tidak di-reshuffle, itu bisa dua kali lipat. Bisa sampai 1.000 pejabat, Bapak Presiden,” kata Amran.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada serius, menegaskan komitmennya dalam menjalankan reformasi birokrasi di sektor pertanian yang selama ini kerap disorot publik.

Amran menyebut, kebijakan keras ini dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menekankan pentingnya kinerja, integritas, dan pelayanan kepada rakyat.

Ia menegaskan, setiap aparatur yang tidak menunjukkan kinerja optimal atau terbukti menyalahgunakan kewenangan akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Kami sampaikan secara terbuka, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot. Kami hanya menjalankan perintah dan patuh kepada Presiden,” tegasnya.

Menurut Amran, tidak ada toleransi bagi pejabat yang menghambat program strategis pertanian nasional, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada, dan kesejahteraan petani.

Lebih jauh, Amran membeberkan bahwa pencopotan pejabat tidak jarang dilakukan secara massal dan cepat. Bahkan, dalam satu hari, ia pernah mencopot hingga belasan pejabat eselon tinggi.

“Eselon I pernah kami copot delapan orang dalam satu hari, Bapak Presiden. Pernah juga sebelas orang dalam satu hari,” ungkapnya.

Ia bahkan mengibaratkan level jabatan tersebut setara dengan perwira tinggi di lingkungan militer.

“Kalau di tentara itu bintang tiga. Saya copot sebelas dalam satu hari. Tidak capai target, ya menjadi target,” ujarnya dengan nada tegas.

Langkah tersebut, menurut Amran, diperlukan agar organisasi bergerak cepat dan tidak terhambat oleh pejabat yang tidak sejalan dengan visi kementerian.

Amran menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan keras ini adalah memastikan aparatur negara benar-benar bekerja untuk rakyat, khususnya petani.

Ia menyoroti masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan mafia pertanian yang merugikan negara dan petani, mulai dari distribusi pupuk, tata niaga hasil pertanian, hingga pengadaan program strategis.

“Target utama aparatur negara itu melayani rakyat. Kalau masih ada korupsi, kolusi, dan mafia, itu harus diputus,” tegas Amran.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian nasional dan stabilitas sosial, sehingga harus dikelola oleh aparatur yang bersih dan profesional.

Pernyataan Amran di hadapan Presiden Prabowo juga dibaca sebagai sinyal kuat arah pemerintahan baru, yang menempatkan reformasi birokrasi dan penegakan disiplin sebagai prioritas.

Dengan latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer, pendekatan tegas terhadap kinerja aparatur negara dinilai sejalan dengan gaya kepemimpinan yang menuntut hasil konkret dan kecepatan eksekusi.

Langkah Amran ini sekaligus menjadi pesan kepada jajaran kementerian lain bahwa era toleransi terhadap kinerja buruk dan penyimpangan semakin sempit.

Meski menuai apresiasi, kebijakan pencopotan massal juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kesinambungan program dan memastikan pengganti pejabat memiliki kapasitas yang mumpuni.

Namun Amran menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, sehingga penyaringan pejabat harus dilakukan secara ketat.

Sementara mengenai inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak, apabila ditarik rerata capaian inflasi pangan secara tahunan selama 12 bulan di 2 tahun terakhir, maka dapat terlihat pergerakan yang cukup baik. Pada 2024, rerata inflasi pangan dalam 12 bulan berada di tingkat 4,88 persen. Sementara pada 2025 menurun ke 3,32 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun menjadi cerminan efektivitas sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia mengapresiasi kerja keras semua pihak.

“Inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” ucap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian, pada Senin (5/1/2026)

Sepanjang tahun 2025, Bapanas bersama pemerintah daerah secara konsisten melakukan berbagai intervensi untuk membantu pengendalian inflasi. Salah satu instrumen utama adalah Gerakan Pangan Murah (GPM).

Hingga akhir tahun, GPM telah dilaksanakan di 11.968 lokasi yang tersebar di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Program ini mencatat tingkat realisasi anggaran yang tinggi serta memperoleh nilai kepuasan masyarakat sebesar 85,20 persen dengan kategori baik. Ini juga mencerminkan manfaat nyata GPM bagi masyarakat.

Selain itu, Bapanas juga mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna memperlancar arus pasokan antarwilayah. Sepanjang tahun 2025, FDP terealisasi sebanyak 1.064 ton untuk 8 komoditas strategis, dengan capaian volume mencapai 118,3 persen dari target. Penyaluran didominasi oleh komoditas beras, kedelai, minyak goreng, dan gula, terutama untuk wilayah dengan keterbatasan pasokan.

Strategi intervensi lainnya diperkuat melalui pengembangan Kios Pangan sebagai alternatif distribusi pangan pokok kepada masyarakat. Hingga akhir tahun 2025, jumlah Kios Pangan telah mencapai 1.737 kios yang tersebar di 34 provinsi, dengan sebaran terbesar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Di sisi lain, Bapanas berkolaborasi dengan Perum Bulog terus mengakselerasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebagai instrumen stabilisasi harga di tingkat konsumen. Berdasarkan realisasi per 31 Desember 2025, penyaluran SPHP beras telah mencapai 802,9 ribu ton.

Selain intervensi harga, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebagai bantalan perlindungan sosial. Sepanjang tahun 2025, bantuan pangan disalurkan dalam dua periode. Pertama, bantuan Pangan Beras alokasi Juni–Juli sebesar 365,49 ribu ton.

Sementara itu, Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah mencapai 95,04 persen dan diterima oleh 17,37 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Titiek Soeharto bertanya-tanya mengapa Indonesia masih saja bergantung pada impor kedelai. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi olahan kedelai, seperti tahu dan tempa.

Titiek mengatakan kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai 2,9 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya 300 ribu hingga 400 ribu ton.

“Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya, Pak,” ujar Titiek pada rapat dengan Kementan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11).

Titiek mengapresiasi pemerintah yang berupaya melakukan swasembada beras dan jagung. Namun, ia bertanya mengapa tak ada upaya swasembada kedelai.

Politikus Partai Gerindra itu pun mendorong pemerintah agar bisa swasembada kedelai. Menurutnya, Perum Bulog pernah mempunyai program peningkatan produksi tiga komoditas utama, yaitu Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale).

“Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu, Pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” ujar Titiek.

Dalam kesempatan itu, Amran menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri.

“Kedelai sudah ada 73 ribu, ada rencana, Bu, tapi belum seperti, kami sudah pembahasan, kami sudah ratas dua kali, Bu, ada program tanah-tanah yang kita mau tanami itu sangat luas. Tapi kami nanti laporkan lagi setelah dananya fix, anggarannya, tapi sudah 60-70 persen,” tandas Mentan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/12/2025).

Mengatakan bahwa melalui surat Menteri Pertanian Nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025, Kementan terus mengingatkan bahwa peningkatan kasus PMK yang terjadi pada Desember 2024 harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut, Kementan menyarankan beberapa langkah antisipatif kepada pemerintah daerah, yakni pertama, memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit.

“Hari ini kita kolaborasi, tanda tangan komitmen untuk mencapai swasembada (pangan) secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto),” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Kementerian Pertanian melakukan Rapat Koordinasi Swasembada Pangan bersama jajaran TNI Angkatan Darat dan Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, dan provinsi di seluruh Indonesia baik secara langsung dan daring, untuk memperkuat kesiapan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Mentan menuturkan bahwa persiapan program percepatan swasembada pangan telah dilakukan dengan memastikan ketersediaan pupuk, alat mesin pertanian, serta koordinasi lapangan dari wilayah Merauke hingga Aceh.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan Jaksa KPK banding atas vonis terdakwa SYL, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.

“Baik, kami menyampaikan bahwa per hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK, Mas Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan, sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS, dan MH,” kata Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (16/7/2024).

Namun, dia belum bisa menjelaskan secara detail terkait dengan alasan banding dari Jaksa KPK. Pasalnya, Jaksa KPK juga masih membaca secara jelas amar putusannya.

“Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah disampaikan,” pungkas Tessa.

Diketahui, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo alias SYL, dengan pidana penjara selama 10 tahun. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis siang 11 Juli 2024.

Permohonan bebas itu diminta, karena SYL mengeklaim tak bersalah sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Hal itu disampaikan SYL dalam pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7/2024).

“Saya bukan penjahat, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat, tapi saya adalah pejuang,” kata SYL.

SYL menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab bila benar terbukti melakukan pemerasan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa.

“Namun saya ingin bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya, di umur 70 tahun ini.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas izin Allah SWT dan dilandasi hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang seadil-adilnya,” pungkas dia.

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa KPK meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang pungli mencapai Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang berasal dari hasil pungli terhadap pejabat Kementan. Uang yang terkumpul diyakini dipakai untuk kepentingan pribadi SYL dan juga keluarganya.

Selain pidana penjara, SYL juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, SYL juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000, yang dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.

Melalui pleidoi atau pembelaannya, SYL menanggapi diksi tamak tersebut. Dia merasa kaget dengan penyematan sifat itu kepada dirinya.

“Saya merasa sangat terkejut, dalam tuntutan jaksa menggunakan terminologi kata tamak dalam pertimbanganya untuk memberatkan saya, saya sangat tidak mengerti dan paham dengan kata itu karena tak pernah mendengar dalam dakwaan dan juga hal tersebut tidak pernah ada dalam fakta persidangan selama ini,” kata SYL dalam pembelaannya yang dibacakan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7/2024).

SYL menilai penyematan sifat tamak ke dirinya itu adalah hanya sebagai asumsi. Sebuah pendapat yang terbangun dengan motif penuh kebencian.

“Padahal faktanya saya tidak pernah meminta uang dan fasilitas kepada bawahan saya, apalagi secara aktif menagih-nagih, baik secara tatap muka atau langsung, dan telepon maupun melalui WhatsApp,” kata dia.

menganggap SYL telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak saat membacakan amar tuntutan pidana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Jaksa menganggap SYL telah melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono.

SYL, Kasdi, dan Hatta diduga telah melakukan pemerasan hingga mencapai Rp44.269.777.204 dan USD$30 ribu. Selain pidana badan, jaksa juga meminta agar SYL membayar uang pengganti sejumlah tersebut.

Adapun Hatta dan Kasdi juga menghadapi sidang pembacaan tuntutan pidana hari ini.

Berdasarkan fakta persidangan, SYL disebut sejumlah saksi telah memberi perintah kepada mantan anak buahnya termasuk Hatta dan Kasdi untuk menarik iuran sharing dari pejabat eselon I Kementan. SYL juga mengancam menonjobkan pejabat Kementan yang tidak patuh untuk mengumpulkan iuran tersebut.

Selain itu, SYL disebut menggunakan uang diduga hasil memeras untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, serta mengalirkan uang ke Partai NasDem. SYL juga menggunakan travel Suita dan Maktour untuk perjalanan ke luar negeri termasuk melaksanakan ibadah umrah.

Namun, di beberapa kesempatan persidangan, politikus Partai NasDem yang juga merupakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu membantah keterangan saksi-saksi tersebut.

mengaku mengetahui istrinya, Ayun Sri Harahap, mendapat uang bulanan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Namun ia meyakini uang yang diterima istrinya selama dirinya menjabat sebagai mentan, berasal dari anggaran resmi.

Dia mengatakan uang bulanan tersebut merupakan prosedur tetap (protap) setiap pejabat.

Pernyataan tersebut disampaikan SYL saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan tahun 2023 Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi yang juga menjeratnya, Senin 24 Juni 2024 dikutip dari Kompas TV.

“Apakah saudara tahu, bu menteri, istri sah saudara, menurut keterangan saksi yang lain itu, selain menerima biaya makan atau uang per hari ada yang Rp 2-3 juta sesuai kebutuhan, ibu menteri dalam hal ini, istri saudara, juga ada menerima uang bulanan, tahu enggak, saudara?” tanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh.

“Yang Mulia, itu uang rumah tangga, kemudian uang Dharma Wanita. Ini semua protap semua menteri, ini semua protap pejabat termasuk gubernur. Ada uang rumah tangga, ada uang Dharma Wanita. Istri saya mendampingi bu presiden ke mana-mana dan mempersiapkan acaranya,” jelas SYL.

“Jadi saudara mengetahui bahwa istri saudara atau ibu menteri menerima uang per bulan ya selain dari yang tadi?” tanya hakim memastikan.

Isu mengenai tata kelola, tata niaga, dan legalitas tanaman kratom dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diikuti sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

“Kita tadi ratas tentang kratom. Dari sisi pertanian untuk sementara ini masuk ke tanaman hutan, tetapi saran kami nanti kalau regulasinya sudah diatur, mungkin kita bisa budi daya, sehingga nilai ekonomi dan kualitasnya meningkat,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dilansir Antara, Kamis (20/6/2024).

Dalam rapat tersebut dibahas penurunan harga kratom yang disebabkan banyak faktor, antara lain kualitas produk, distribusi, dan sebagainya.
Jika nantinya pemerintah menetapkan tata kelola kratom di bawah Kementan, Amran menyatakan siap melakukan pembinaan kepada para petani dan membentuk korporasi, sehingga ada jaminan kualitas produk, terutama untuk diekspor.

“Ini kan tanaman di hutan, nanti bisa kita budidayakan, bisa kita tata, tetapi dalam bentuk korporasi. Kalau ada koperasi mengelola ini, kita korporasikan, sehingga kualitas dan kuantitas terjamin karena itu syarat untuk ekspor,” ucap Amran.

Dia meyakini dengan adanya regulasi yang jelas, budi daya tanaman kratom bisa lebih berkembang, karena potensi ekonominya sangat besar yaitu pernah mencapai USD30 per kilogram.

“Sekarang ini harganya jatuh USD2 hingga USD5 dolar, ini terlalu rendah,” kata Amran.

Tata kelola dan tata niaga tanaman kratom dibahas oleh pemerintah guna merespons keluhan dari masyarakat, terutama 18 ribu keluarga di Kalimantan Barat yang kesulitan mengekspor kratom, karena belum ada pengaturan mengenai standardisasi produknya.

Kasdi memberi kesaksian untuk mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. Kasdi merupakan saksi mahkota karena merupakan terdakwa dalam kasus yang sama.

“Namanya saksi mahkota Saudara ya, jadi Saudara bersaksi untuk terdakwa SYL dan terdakwa M. Hatta,” kata Hakim kepada Kasdi.

Sebelum bersaksi, Kasdi sempat disumpah terlebih dahulu sebagai saksi. Hakim pun mengingatkan agar Kasdi berkata jujur.

“Kami mengharapkan Saudara berkata yang jujur. Jangan sampai, Saudara untuk melindungi kepentingan Saudara, untuk bahan pembelaan Saudara, Saudara malah memberatkan atau meringankan para terdakwa ini. Jadi Saudara berkata apa adanya saja,” kata Hakim.

“Siap Yang Mulia,” jawab Kasdi.

SYL bersama Kasdi dan Hatta didakwa memungut pungli dari sejumlah pejabat Kementan. Nilai totalnya Rp 44,5 miliar. Diduga, uang dipakai untuk kepentingan SYL dan keluarganya.

“Hari ini untuk kepastiannya kami menunda Pak Ahmad Sahroni, selain itu kami juga mendapat info dari staf Pak Ahmad Sahroni kemarin siang,” kata Jaksa KPK, Meyer Simanjuntak, Rabu (29/5/2024).

Alasan Sahroni absen menjadi saksi di persidangan, karena ada kegiatan di Komisi III DPR RI sehingga tidak dapat ditinggalkan.

“Dapat kami sampaikan minggu depan kami masih punya jadwal untuk menghadirkan saksi-saksi. Berdasarkan timeline kami mingu depan sudah kemungkinan besar habis saksi dalam berkas, oleh karena itu kami bisa memanggil saksi-saksi di luar berkas,” jelas dia.

Sebelumnya, agenda sidang hari ini Jaksa KPK akan menghadirkan pedangdut Nayunda dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni sebagai saksi.

“Untuk persidangan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk, besok (hari ini, Rabu 29 Mei) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Tim Jaksa akan hadirkan saksi-saksi, Nayunda Nabila Nizrinah (Penyanyi),” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/5).

“Saksi di luar berkas perkara yang akan dihadirkan yaitu Ahmad Sahroni (Anggota DPR RI),” sambung Ali.

Beberapa saksi lainnya yang juga turut dimintai keterangannya juga ada dari pihak Kementan yakni Yuli Yudiyani Wahyuningsih (Staf Laboratorium / Analisis Kesehatan Klinik Utama, Biro Umum dan Pengadaan Kementan).

Lalu Oky Anwar Djunaidi (Supir pada Subbagian Rumah Tangga Pimpinan, Biro Umum dan Pengadaan Kementan) dan juga salah seorang ART SYL, Nur Habibah Al Majid.

Hal tersebut disampaikan Joice saat menjadi saksi di sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa eks Mentan SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Joice yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum (Wabendem) NasDem mengaku mendapat perintah dari SYL untuk menemui Sekjen Kementan saat itu, yakni Kasdi Subagyono, terkait pendanaan acara bakal calon legislatif (bacaleg) Partai NasDem.

“Apakah saudara pernah enggak untuk kepentingan partai saudara, Nasdem, mengusulkan atau menerima sejumlah uang?” tanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan.

“Saya mendapatkan perintah dari Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Pak Sekjen, Pak Kasdi, untuk pendanaan sebuah acara di Partai NasDem dalam rangka penyerahan formulir bacaleg DPR RI ke gedung KPU,” jawab Joice.

“Intinya apa?” tanya hakim lagi.

“Intinya masalah pendanaan, Yang Mulia, bahwa nanti akan ada RAB (rencana anggaran belanja) dari panitia acara Partai NasDem yang akan diserahkan kemudian pendanaan itu, saya diperintahkan Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Pak Sekjen,” kata Joice.

Hakim Rianto kemudian mendalami terkait anggaran yang diminta untuk mendanai acara NasDem tersebut.

Joice lantas menuturkan, awalnya ia meminta uang lebih dari Rp 1 miliar kepada Kasdi, sebagaimana RAB Nasdem.