“Iya benar ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar melalui keterangan tertulis, Minggu (11/5/2025).

Surat telegram TNI terkait pengamanan menyeluruh ini sudah terbit. Namun, langkah pastinya sedang dalam proses.

Menurut Harli, pengamanan ini memperkuat kerja sama antara TNI dan Kejagung yang sudah terjalin lama. Dua instansi itu dipastikan makin mesra.

“Itu bentuk dukungan TNI ke Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya,” pungkas Harli.

Rencananya, akan dikirim 20 ton daging sapi ke wilayah itu.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU yang ditandatangani oleh Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Irwan Nusyirwan dan Direktur Utama PT Karya Karimun Mandiri, Yuwono.

Penandatanganan MoU disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Direktur Ketersediaan Pangan Badan Nasional, Budi Waryanto.

Irwan mengatakan, pengiriman 20 ton daging sapi beku untuk pengiriman perdana sesuai dengan permintaan Pemerintah Kabupaten Karimun.

“Kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karimun sebanyak 30 ton per bulan. Rencananya untuk pengiriman perdana, minimal satu kontainer berisi 20 ton daging sapi beku sesuai permintaan Kabupaten Karimun,” ujar Irwan kepada wartawan Jumat 6 November 2023.

Menurutnya, suplai daging sapi beku selain membantu memenuhi kebutuhan daging masyarakat Kabupaten Karimun, sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Hal ini merupakan bentuk sinergisitas antar daerah, harus saling menopang dari sisi ketahanan pangan protein hewani dan komersialnya,” kata Irwan.

JAKARTA, Eranasional.com – Dalam rangka ekspansi bisnis dan memperkuat sinergi pelaku usaha, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerja sama dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk fasilitas pembiayaan bagi pelanggan polimer domestik Chandra Asri.

Kolaborasi pemberian fasilitas pembiayaan ini menjadi program optimalisasi transaksi wholesale dalam mendukung akuisisi transaksi value chain yang dirancang khusus oleh BRI untuk sektor industri petrokimia nasional.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk pengembangan bisnis yang kuat antara BRI dan Chandra Asri, serta komitmen BRI dalam memberikan financial solution terintegrasi dan inovatif bagi pelanggannya.

“Kerja sama ini mendorong BRI untuk memberikan layanan secara berkesinambungan dalam ekosistem bisnis Chandra Asri dari hulu ke hilir sehingga dapat menciptakan nilai tambah di segmen menengah, ritel, hingga mikro,” jelas Agus.

Adapun pemberian fasilitas pembiayaan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri dengan mengoptimalkan pengolahan bahan baku di dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM.

Selain itu, keduanya optimistis hal ini dapat menunjang daya saing rantai nilai industri, mendorong stabilitas rantai pasok, dan memberikan nilai tambah pada produk petrokimia nasional.

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, nantinya Chandra Asri akan menilai secara cermat pelanggan korporat. Selanjutnya, akan merekomendasikan pelanggan yang memenuhi kriteria kepada BRI untuk kemudian mendapat akses fasilitas pembiayaan tersebut. Lebih lanjut, fasilitas ini juga bisa didapatkan oleh konsumen yang membeli dari pelanggan langsung Chandra Asri.

Polymer Sales Director Chandra Asri Raymond Budhin juga mengatakan, perseroan menyambut baik kemitraan strategis dengan BRI untuk memperkenalkan program solusi keuangan ini sehingga pelanggan dapat memperoleh manfaatnya.

“Kolaborasi ini juga merupakan apresiasi bagi pelanggan kami yang telah memilih kandungan produk dalam negeri untuk mendukung bisnis mereka. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Chandra Asri untuk menjadi mitra pertumbuhan yang mampu menjawab tantangan permintaan domestik dan mendukung industri hilir Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Raymond.

Dari akun Twitter Khalid bin Salman, adik dari putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad Bin Salman itu pun menceritakan pertemuan mereka sebagai pertemuan antara dua neggara sahabat.

“Atas arahan Putra Mahkota, saya bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas cara-cara meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan antara kedua negara sahabat kita,” jelasnya dalam akun Twitter yang dilihat Okezone, Senin (7/8/2021).

Dalam ungggahannya itu, terlihat Prabowo mengenakan peci hitam dengan setelan jas biru gelap disambut dengan meriah. Khalid bin Salman tampak selalu di sampingnya.

“Kami meninjau sejumlah isu global dan regional yang menjadi kepentingan bersama,” jelasnya lagi.

Los Angeles – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat selama satu minggu, 12-19 November. Dalam salah satu agendanya, Yasonna menyempatkan diri berkunjung ke University of California (UCLA), selasa waktu setempat (16/11).

Yasonna, bersama Chancellor and Faculty Members UCLA membahas kemungkinan kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan UCLA.

Menurut Yasonna, UCLA merupakan salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat, dan telah banyak meraih berbagai penghargaan. Dengan adanya kerja sama antara Kemenkumham dengan UCLA, diyakini dapat meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham.

Dalam pertemuan itu, Yasonna memaparkan tugas dan fungsi Kemenkumham berikut raihan prestasi yang telah dimiliki. Yasonna berharap kerjasama dengan UCLA akan semakin meningkatkan kualitas SDM ASN Kemenkumham. Implikasinya adalah paradigma yang dimiliki oleh ASN tersebut akan berkorelasi dengan peningkatan layanan publik yang prima.

Yasonna menjelaskan bahwa dalam layanan publik, Kemenkumham memiliki slogan PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

“Sebuah organisasi dapat berkembang dan terus beradaptasi dengan segala perubahan apabila memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang tinggi. Dengan adanya kerja sama antara Kemenkumham dan UCLA, pastinya akan sangat berdampak positif dalam mewujudkan tata nilai Kemenkumham yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif),” ujar Yasonna.

Pada kesempatan yang sama Senior Advisor to the Chancellor Diane Gu menyambut baik akan gagasan yang disampaikan Menkumham.

“Kami sangat menyambut baik, dan berharap akan ada banyak mahasiswa dari Kemenkumham yang belajar di UCLA,” imbuhnya.

Selain menjadi universitas yang bergengsi dan telah banyak meraih berbagai penghargaan. UCLA merupakan universitas milik pemerintah, yang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang lengkap, high technology, dan indah.

Jakarta – Indonesia dan Korea Selatan mengadakan kerja sama untuk percepatan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektonik (SPBE) melalui “Digital Government Cooperation Center (DGCC) 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dalam rilisnya di Jakarta, Selasa, menyebutkan DGCC memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama untuk dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan mendiskusikan langkah-langkah implementasi SPBE.

“Ini diperlukan untuk menata kembali penyelenggaraan SPBE kita yang selama ini telah telanjur berjalan secara parsial, tidak terintegrasi, mengembalikan arah, dan kebijakan penyelenggaraan SPBE ke arah dan semangat yang sama,” kata

Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dilakukan dengan penandatanganan MoU antara Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/MOIS) Republik Korea Selatan yang diwakili oleh Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae Sung.

Pada kerja sama kali ini, Indonesia akan berfokus pada percepatan pelaksanaan peta rencana, arsitektur dan manajemen SPBE, teknologi 4.0 serta pengembangan digital talent

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan yang tepat untuk mengantarkan transformasi digital pada pemerintahan guna mendukung SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel.

Sejumlah upaya terus dilakukan Kemenpan RB dalam percepatan penerapan SPBE yang terpadu di setiap instansi pemerintah.

Salah satu upayanya, yakni dengan menggandeng Pemerintah Korea Selatandalam penerapan SPBE berupa MOIS-DGCC sebagaimana kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya sejak 2015 hingga 2019.

Menteri Tjahjo mengapresiasi terjalinnya kerja sama dan kolaborasi yang dibangun oleh Indonesia dan Korea Selatan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya Minister of Interior and Safety, Duta Besar Republik Korea Selatan beserta jajarannya atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik sehingga kerja sama ini dapat terlaksana kembali,” ucapnya.

Penerapan e-government sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi merupakan upaya nyata dari Kemenpan RB untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait lima langkah percepatan transformasi digital, di antaranya dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis.

Menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan menyiapkan secepat-cepatnya hal-hal yang berkaitan dengan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.

Sementara itu, Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae Sung menjelaskan tiga peran penting DGCC dalam reformasi birokrasi ke depan.

“Pertama, DGCC akan menjadi kontributor dalam menyusun strategi dan kebijakan digital government dengan menambahkan teknologi digital seperti AI, big data, smart technology, dan mobile,” katanya.

Kedua, DGCC akan berperan sebagai mesin utama dalam menjalin hubungan kerja sama dengan kedua negara dalam berbagi pengalaman dan konsultasi terkait reformasi birokrasi.

Ketiga, DGCC akan membantu mendorong reformasi birokrasi dengan menjawab tuntutan masyarakat dalam birokrasi yang bersifat daring, anti korupsi, dan efisien.

Dengan begitu, capaian kebijakan e-government dapat disebarluaskan kepada kementerian lain, lembaga negara, serta pemerintah daerah. (Ryck/ant)

Beijing [Eranasional.com] Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan ke Tiongkok pada Rabu (18/12/2019) setelah melakukan serangkaian pertemuan dan kegiatan.

Setelah pertemuan resmi dengan Menteri Pertahanan Nasional RRT, Jenderal Wei Fenghe dan Deputi Direktur Jenderal State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND), Xu Zhanbin pada Senin 16 Desember 2019, Menhan Prabowo Subianto juga bertatap muka dengan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat RRT, Jenderal Xu Qiliang. Sementara kunjungan kehormatan ke Jenderal Xu Qiliang terlaksana pada tanggal 17 Desember 2019 di Markas Besar People’s Liberation Army (PLA) di Deshengmen, Beijing.

Dalam pertemuan ini, Menhan Prabowo Subianto menyampaikan keinginan Indonesia untuk memperdalam hubungan persahabatan dengan Tiongkok.

“Tentunya di bidang pertahanan dan militer hal ini dilaksanakan dengan penguatan dialog dan kerja sama kedua pihak, serta dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” ujarnya.

Jenderal Xu Qiliang menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara berkembang sangat baik.

“Kerja sama pertahanan dan militer merupakan bagian penting dari hubungan Indonesia dan Tiongkok. Oleh karena itu, diharapkan terus ada kemajuan dan kerja sama yang pragmatis antara kedua pihak, terutama dikaitkan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2020 mendatang,” harapnya.

Dalam kunjungan kehormatan ini, Menhan RI didampingi oleh Duta Besar RI, Djauhari Oratmangun, Atase Pertahanan KBRI Beijing, Brigadir Jenderal Kuat Budiman, Penasihat Kemenhan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Letjen (Purn) Suryo Prabowo, serta delegasi yang terdiri dari pejabat tinggi Kemenhan dan TNI.

Anggota delegasi dari Kemhan RI dan TNI juga pada hari ini berkesempatan berkunjung ke beberapa industri strategis RRT yang berada di Beijing. Kunjungan ini merupakan pendalaman awal hasil dialog Menhan Prabowo Subianto dengan State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND) pada 16 Desember 2019.

Menhan Prabowo Subianto meninggalkan Beijing pada Rabu (18/12/2019), selanjutnya bertolak menuju ke Tokyo, Jepang.

(Red).