Menurut laporan yang dikutip dari Independent, Kamis (12/2/2026), Kim Ju Ae yang berusia sekitar 13 tahun disebut sebagai sosok yang sedang menjalani pelatihan kepemimpinan. Anggota parlemen Korea Selatan, Lee Soeong Kweun, menyatakan bahwa intelijen menggambarkan kemunculan Ju Ae sebagai bagian dari “tahapan suksesor terpilih”, sebuah fase penting dalam proses suksesi politik dinasti keluarga Kim.

Korea Utara sendiri dijadwalkan menggelar konferensi politik besar bulan ini. Dalam forum tersebut, Kim Jong Un diperkirakan akan mengumumkan arah kebijakan negara untuk lima tahun ke depan sekaligus memperkuat cengkeraman politiknya. Spekulasi berkembang bahwa Ju Ae akan diperkenalkan secara lebih resmi dalam Kongres Partai Pekerja, menandai langkah besar menuju kepemimpinan masa depan.

Sejak 2025, tanda-tanda suksesi Ju Ae semakin jelas. Ia pernah melakukan kunjungan politik tingkat tinggi ke China, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh anggota keluarga Kim yang masih muda. Selain itu, intelijen Korea Selatan melacak kehadirannya dalam berbagai kegiatan militer, kunjungan keluarga ke Kumsusan, hingga keterlibatannya dalam diskusi kebijakan bersama sang ayah.

Pernyataan tersebut disampaikan Kim Jong-un melalui surat resmi yang dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), pada Jumat (9/1/2026). Surat itu merupakan balasan atas pesan sebelumnya yang dikirimkan Putin kepada Kim, meski KCNA tidak merinci waktu maupun konteks pengiriman surat dari Presiden Rusia tersebut.

Dalam suratnya, Kim menekankan bahwa kerja sama antara Pyongyang dan Moskow akan terus berlanjut dan berkembang sejalan dengan kerangka kemitraan strategis komprehensif yang telah disepakati kedua negara.

“Kerja sama erat kita akan terus berlanjut di berbagai bidang sesuai dengan semangat kemitraan strategis komprehensif antara Republik Rakyat Demokratik Korea dan Federasi Rusia, kepentingan strategis kedua negara, serta aspirasi dan keinginan rakyat kedua bangsa,” tulis Kim Jong Un.

Lebih lanjut, Kim Jong-un secara terbuka menyatakan kesetiaannya kepada Presiden Putin dan menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah Rusia. Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa hubungan Korut–Rusia tidak bersifat sementara, melainkan dibangun dalam jangka panjang.

“Saya akan sepenuhnya menghormati dan tanpa syarat mendukung semua kebijakan yang Anda jalankan serta keputusan yang Anda buat. Saya siap untuk selalu berdiri bersama Anda dan Rusia. Pilihan ini tidak akan berubah dan akan tetap abadi,” ujar Kim dalam surat tersebut.

Pernyataan ini memperlihatkan posisi politik Korea Utara yang semakin tegas berpihak pada Rusia, terutama di tengah dinamika geopolitik global dan konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Korea Utara dan Rusia memang menunjukkan penguatan signifikan, baik di bidang diplomatik, ekonomi, maupun militer. Kedua negara semakin intens melakukan pertukaran pejabat tingkat tinggi serta kerja sama strategis yang dinilai melampaui hubungan diplomatik biasa.

Puncak penguatan hubungan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2024. Perjanjian ini mencakup klausul penting berupa dukungan militer timbal balik, di mana kedua negara berkomitmen untuk saling membantu apabila salah satu pihak diserang oleh negara ketiga.

Kesepakatan tersebut menuai perhatian luas dari komunitas internasional karena dinilai dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur dan Eropa Timur.

Salah satu indikator paling nyata dari eratnya hubungan Korut dan Rusia adalah keterlibatan langsung Pyongyang dalam konflik Rusia–Ukraina. Korea Utara dilaporkan telah mengirimkan pasukan untuk membantu militer Rusia di medan perang.

Berdasarkan laporan badan intelijen Korea Selatan (Korsel), Korut diperkirakan mengerahkan hingga 15.000 prajurit untuk mendukung operasi militer Rusia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 personel dilaporkan tewas dalam pertempuran.

Tak hanya mengirim pasukan tempur, Pyongyang juga memberikan dukungan teknis. Pada Agustus 2025, Korea Utara mengirim sekitar 1.000 insinyur militer ke wilayah Kursk, Rusia bagian barat. Para insinyur tersebut bertugas membantu militer Rusia dalam proses pembersihan ranjau sisa pertempuran dengan pasukan Ukraina.

Langkah ini memperkuat pandangan bahwa aliansi Korut–Rusia telah berkembang menjadi kerja sama militer aktif, bukan sekadar dukungan politik atau diplomatik.

Penguatan hubungan antara Pyongyang dan Moskow memicu kekhawatiran di kawasan Asia Timur, khususnya di Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Para analis menilai aliansi ini berpotensi meningkatkan ketegangan regional, terutama terkait isu nuklir dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

Di sisi lain, bagi Korea Utara, hubungan erat dengan Rusia dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi tawarnya di tengah sanksi internasional yang masih membelit negara tersebut. Sementara bagi Rusia, dukungan Korut memberikan tambahan sumber daya dan legitimasi politik di tengah isolasi dari negara-negara Barat.

Pernyataan Kim Jong-un mengenai “sekutu abadi” menandakan bahwa Pyongyang dan Moskow tengah membangun hubungan jangka panjang yang berlandaskan kepentingan strategis bersama. Hubungan ini diperkirakan akan terus berkembang, terutama dalam konteks militer, teknologi, dan diplomasi internasional.

Dengan dinamika global yang semakin kompleks, kemitraan Korut–Rusia dipastikan akan terus menjadi sorotan dunia internasional dalam waktu yang lama.

Pemerintah Jepang menyoroti peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara pada 4 Januari 2026. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan terdapat indikasi bahwa rudal-rudal tersebut terbang dengan pola lintasan yang tidak beraturan, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan regional.

Dalam konferensi pers yang digelar sekitar pukul 10.00 waktu setempat, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengungkapkan bahwa Korea Utara meluncurkan sedikitnya dua rudal balistik ke arah timur dari wilayah dekat pantai barat negara tersebut. Peluncuran itu terjadi dalam rentang waktu antara pukul 07.00 hingga 08.00 pagi.

Menurut Koizumi, kedua rudal diperkirakan jatuh di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Hingga saat ini, otoritas Jepang memastikan tidak ada laporan kerusakan maupun dampak terhadap kapal atau pesawat sipil yang beroperasi di wilayah tersebut.

Koizumi merinci, rudal pertama diluncurkan pada pukul 07.54 dengan ketinggian maksimum sekitar 50 kilometer dan jarak tempuh kurang lebih 900 kilometer. Sementara rudal kedua ditembakkan sekitar 11 menit kemudian, tepatnya pukul 08.05, dengan karakteristik ketinggian serupa dan jarak terbang yang diperkirakan mencapai 950 kilometer.

“Berdasarkan analisis awal, terdapat kemungkinan bahwa rudal-rudal tersebut menggunakan lintasan yang tidak beraturan. Saat ini kami masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan karakteristik penerbangannya,” ujar Koizumi.

Pola lintasan semacam ini menjadi perhatian khusus karena dinilai dapat menyulitkan sistem pertahanan misil dalam mendeteksi dan mencegat rudal. Jepang mencatat bahwa Korea Utara sebelumnya juga melakukan uji coba serupa. Pada 8 Mei tahun lalu, pemerintah Jepang menilai salah satu rudal yang diuji memiliki kemiripan dengan rudal balistik jarak pendek KN-23, yang dikenal memiliki kemampuan manuver tinggi.

Menteri Pertahanan Jepang saat itu, Gen Nakatani, menyebut Pyongyang tengah mengembangkan teknologi rudal yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara modern. Otoritas militer Korea Selatan juga mengungkapkan bahwa uji coba sebelumnya melibatkan kombinasi rudal KN-23 yang oleh Korea Utara disebut Hwasong-11ga—serta KN-25, peluncur roket super besar berdiameter 600 milimeter.

Menanggapi peluncuran terbaru, pemerintah Jepang menyampaikan kecaman keras. Koizumi menegaskan bahwa rangkaian uji coba rudal Korea Utara merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan Jepang, kawasan Asia Timur, serta komunitas internasional, sekaligus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Sebagai langkah diplomatik, Jepang telah menyampaikan protes resmi kepada Korea Utara melalui jalur diplomatik di Beijing. Kedepan, Jepang berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, khususnya dalam pertukaran informasi, pemantauan, dan analisis ancaman.

Koizumi menilai, pengembangan rudal oleh Pyongyang menunjukkan upaya memperkuat kemampuan pencegahan nuklir dengan mengombinasikan senjata nuklir dan sistem rudal balistik, sekaligus mempersiapkan skenario konflik dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Peluncuran ini tercatat sebagai yang pertama dalam sekitar dua bulan terakhir sejak November, sekaligus menjadi provokasi rudal pertama Korea Utara pada tahun 2026.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa situasi hak asasi manusia yang genting di Korea Utara juga merupakan faktor di balik ketidakstabilan dengan konsekuensi regional yang lebih luas.

“Saat ini, DPRK (Korea Utara) adalah negara yang tertutup dari dunia luar. Lingkungan yang menyesakkan dan sesak, di mana kehidupan adalah perjuangan sehari-hari tanpa harapan,” katanya.

Turk mengatakan hal pertama dari beberapa masalah penting yang memperburuk kondisi yang mengerikan di Korea Utara adalah penindasan yang semakin mendalam terhadap hak atas kebebasan bergerak.

“Kami menyaksikan situasi di mana orang-orang tidak bisa lagi pergi bahkan ketika mereka berada dalam keadaan paling putus asa atau dalam bahaya penganiayaan,” ucapnya.

Turk mengatakan penindasan terhadap kebebasan berekspresi, kondisi sosial ekonomi dan kerja paksa juga merupakan masalah yang memperburuk kondisi yang mengerikan tersebut. Ia mengecam penggunaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan buruk dan tidak adanya pengadilan yang adil.

Dia turut mencontohkan penghilangan paksa, termasuk warga Korea Selatan dan Jepang, yang telah hilang dalam 70 tahun terakhir.

“Yang menyedihkan, kebenaran penuh mengenai nasib orang-orang ini – yang kami perkirakan berjumlah lebih dari 100.000 – masih belum diketahui hingga hari ini,” tuturnya.

Komisaris itu menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sudah berlangsung lama, serius dan meluas, serta menekankan bahwa lanskap kesengsaraan, penindasan, ketakutan, kelaparan dan keputusasaan di DPRK sangat mengkhawatirkan.

“Semua jalan keluar dari hal ini dimulai dengan berbalik arah dari jalan buntu isolasi diri – membuka negara, terlibat kembali dengan komunitas internasional, memungkinkan kontak antar masyarakat, merangkul kerja sama internasional, fokus pada kesejahteraan semua orang,” pungkas dia.

TOKYO, Eranasional.com – Rudal balistik milik Korea Utara diyakini telah mendarat di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang. Pemerintah Jepang menyebut rudal balistik tersebut merupakan rudal balistik antar benua.

Dilansir dari AFP, rudal balistik milik Korea Utara itu jatuh pada Sabtu (18/2/2023).

“Pyongyang menembakkan satu rudal balistik kelas ICBM ke arah timur. Itu terbang selama sekitar 66 menit,” kata Kepala Juru Bicara Pemerintah Jepang, Hirokazu Matsuno.

Rudal balistik itu terbang sekitar 900 kilometer, mencapai ketinggian 5.700 kilometer, dan telah diyakini telah mendarat pada pukul 18.27 waktu Jepang.

Matsuno menegaskan, serangkaian tindakan Korea Utara ini mengancam perdamaian serta stabilitas Jepang dan komunitas internasional.

“Ini benar-benar tidak dapat dimaafkan,” ucap Matsuno.

Kata dia, Jepang telah mengajukan protes melalui saluran diplomatik. Jepang pun akan berkomunikasi dengan dunia internasional soal peristiwa tersebut.

“Pemerintah akan merespons dengan berkoordinasi erat dengan masyarakat internasional termasuk Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan melalui pertemuan Menteri Luar Negeri G7 yang sedang berlangsung dan Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.

KORUT, Eranasional.com –  Komandan Militer Kedua Korea Utara (Korut) Pak Jong-chon yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat Partai Pekerja yang berkuasa dan sekretaris Komite Pusat partai resmi digantikan oleh Ri Yong-gil.

“Keputusan itu dibuat pada pertemuan tahunan komite pekan lalu,” ungkap laporan kantor berita negara KCNA pada Minggu (1/1/2023).

Komandan Militer Kedua Pak terlihat duduk di barisan paling depan saat rapat dengan kepala tertunduk. Tempat duduknya diperlihatkan lagi kemudian tampak kosong.

Komisi Militer Pusat yang dipimpin Kim, dianggap lebih kuat daripada Kementerian Pertahanan negara dalam hal pengambilan keputusan militer.

Tidak ada alasan yang disebutkan untuk perombakan tersebut, tetapi pemerintah Korea Utara secara teratur merombak posisi kepemimpinan.

Oh Gyeong-sup, rekan di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional di Seoul, mengatakan kepada Reuters bahwa Pak mungkin bertanggung jawab atas “kegagalan operasi keamanan” menyusul insiden di mana drone Korea Utara menyusup ke wilayah udara Korea Selatan.

Ketika Seoul mengirim tiga pesawat tak berawak (UAV) kembali melintasi perbatasan Korut, tampaknya tidak ada tanggapan dari Pyongyang yang menunjukkan pertahanannya mungkin gagal mendeteksi drone itu.

Pak sempat diturunkan pangkatnya pada tahun 2021 ketika Kim menegur beberapa pejabat atas penanganan mereka terhadap respons pandemi Covid-19, tetapi dia kemudian dipromosikan lagi.

Pada Senin, Kim menyerukan Pyongyang untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) baru dan meningkatkan persenjataan nuklirnya di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.

Kim menuturkan Pyongyang membutuhkan “kekuatan militer yang luar biasa” untuk mempertahankan diri, karena Washington dan “musuh kita yang tidak diragukan lagi” di Seoul mencoba “mengisolasi dan menahannya”.

Dia mengatakan rudal baru yang mampu melancarkan “serangan balik nuklir cepat” harus dikembangkan. “Kim mengatakan produksi massal senjata nuklir taktis dengan peningkatan eksponensial persenjataan nuklir negara itu menjadi fokus strategi pertahanannya untuk tahun 2022,” papar laporan KCNA.

Pyongyang melakukan sejumlah tes rudal tahun lalu, menurut perhitungan media Barat. Mereka menembakkan rudal balistik jarak pendek di lepas pantai timurnya pada dini hari 1 Januari. Sementara itu, Washington dan Seoul mengklaim Korea Utara bersiap untuk uji coba nuklirnya sejak 2017. **

JAKARTA – Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat lebih kurus dari sebelumnya setelah mengalami penurunan berat badan hingga 20 kilogram (kg) di tengah spekulasi terkait operasi gastric band. Penurunan berat badan Kim telah terlihat dalam beberapa bulan terakhir dengan berita yang melaporkan kondisi itu membuat rakyat Korea Utara ‘sedih’.

Pemimpin berusia 37 tahun itu telah menambah berat badannya sejak dia mengambil alih kekuasaan di Korea Utara satu dekade lalu. Tetapi, baru-baru ini Kim terlihat lebih kurus, menimbulkan spekulasi mengenai kesehatannya.

Badan Intelijen Korea Selatan (NIS) mengatakan Kim telah kehilangan banyak berat badan pada tahun lalu, kemungkinan lebih dari 20 kg setelah menghilang dari mata publik selama beberapa bulan, demikian diwartakan The Sun.

Kim terlihat sangat kurus saat berfoto menyapa komandan dan pejabat politik Tentara Rakyat Korea di Pyongyang pada Jumat (30/7/2021) dengan setelan garis-garis abu-abu longgar.

NIS meyakini berat badan Kim Jong-un tahun lalu mencapai hampir 140 kg. Menurut salah satu sumber, kroni Kim mengatakan Sang Pemimpin bertambah gemuk karena stres yang berhubungan dengan pekerjaan, minum, merokok berat dan diet tinggi lemak.