Pernyataan tersebut disampaikan Kim Jong-un melalui surat resmi yang dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), pada Jumat (9/1/2026). Surat itu merupakan balasan atas pesan sebelumnya yang dikirimkan Putin kepada Kim, meski KCNA tidak merinci waktu maupun konteks pengiriman surat dari Presiden Rusia tersebut.

Dalam suratnya, Kim menekankan bahwa kerja sama antara Pyongyang dan Moskow akan terus berlanjut dan berkembang sejalan dengan kerangka kemitraan strategis komprehensif yang telah disepakati kedua negara.

“Kerja sama erat kita akan terus berlanjut di berbagai bidang sesuai dengan semangat kemitraan strategis komprehensif antara Republik Rakyat Demokratik Korea dan Federasi Rusia, kepentingan strategis kedua negara, serta aspirasi dan keinginan rakyat kedua bangsa,” tulis Kim Jong Un.

Lebih lanjut, Kim Jong-un secara terbuka menyatakan kesetiaannya kepada Presiden Putin dan menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah Rusia. Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa hubungan Korut–Rusia tidak bersifat sementara, melainkan dibangun dalam jangka panjang.

“Saya akan sepenuhnya menghormati dan tanpa syarat mendukung semua kebijakan yang Anda jalankan serta keputusan yang Anda buat. Saya siap untuk selalu berdiri bersama Anda dan Rusia. Pilihan ini tidak akan berubah dan akan tetap abadi,” ujar Kim dalam surat tersebut.

Pernyataan ini memperlihatkan posisi politik Korea Utara yang semakin tegas berpihak pada Rusia, terutama di tengah dinamika geopolitik global dan konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Korea Utara dan Rusia memang menunjukkan penguatan signifikan, baik di bidang diplomatik, ekonomi, maupun militer. Kedua negara semakin intens melakukan pertukaran pejabat tingkat tinggi serta kerja sama strategis yang dinilai melampaui hubungan diplomatik biasa.

Puncak penguatan hubungan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2024. Perjanjian ini mencakup klausul penting berupa dukungan militer timbal balik, di mana kedua negara berkomitmen untuk saling membantu apabila salah satu pihak diserang oleh negara ketiga.

Kesepakatan tersebut menuai perhatian luas dari komunitas internasional karena dinilai dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur dan Eropa Timur.

Salah satu indikator paling nyata dari eratnya hubungan Korut dan Rusia adalah keterlibatan langsung Pyongyang dalam konflik Rusia–Ukraina. Korea Utara dilaporkan telah mengirimkan pasukan untuk membantu militer Rusia di medan perang.

Berdasarkan laporan badan intelijen Korea Selatan (Korsel), Korut diperkirakan mengerahkan hingga 15.000 prajurit untuk mendukung operasi militer Rusia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 personel dilaporkan tewas dalam pertempuran.

Tak hanya mengirim pasukan tempur, Pyongyang juga memberikan dukungan teknis. Pada Agustus 2025, Korea Utara mengirim sekitar 1.000 insinyur militer ke wilayah Kursk, Rusia bagian barat. Para insinyur tersebut bertugas membantu militer Rusia dalam proses pembersihan ranjau sisa pertempuran dengan pasukan Ukraina.

Langkah ini memperkuat pandangan bahwa aliansi Korut–Rusia telah berkembang menjadi kerja sama militer aktif, bukan sekadar dukungan politik atau diplomatik.

Penguatan hubungan antara Pyongyang dan Moskow memicu kekhawatiran di kawasan Asia Timur, khususnya di Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Para analis menilai aliansi ini berpotensi meningkatkan ketegangan regional, terutama terkait isu nuklir dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

Di sisi lain, bagi Korea Utara, hubungan erat dengan Rusia dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi tawarnya di tengah sanksi internasional yang masih membelit negara tersebut. Sementara bagi Rusia, dukungan Korut memberikan tambahan sumber daya dan legitimasi politik di tengah isolasi dari negara-negara Barat.

Pernyataan Kim Jong-un mengenai “sekutu abadi” menandakan bahwa Pyongyang dan Moskow tengah membangun hubungan jangka panjang yang berlandaskan kepentingan strategis bersama. Hubungan ini diperkirakan akan terus berkembang, terutama dalam konteks militer, teknologi, dan diplomasi internasional.

Dengan dinamika global yang semakin kompleks, kemitraan Korut–Rusia dipastikan akan terus menjadi sorotan dunia internasional dalam waktu yang lama.

Mengutip Strait Times yang melansir Bloomberg dan TV Chosun, laporan berasal dari seorang pejabat pemerintah Korea Selatan (Korsel) yang tidak disebutkan namanya. Diketahui banjir dahsyat memang melanda Korut Juli lalu.

“Sekitar 20 hingga 30 pejabat pemerintah daerah di daerah yang dilanda banjir ditembak pada bulan Agustus,” kata laman itu, dikutip Kamis (5/9/2024).

“Banjir dahsyat itu diyakini telah menewaskan hingga beberapa ribu orang di daerah yang paling parah dilanda di provinsi Jagang,” tambahnya.

Badan Intelijen Nasional Korsel sebenarnya telah mengatakan pihaknya memantau situasi dengan saksama setelah mendapatkan informasi intelijen terkait perkembangan tersebut. Namun sayangnya, Kementerian Unifikasi Korsel yang menangani hubungan dengan Korut menolak berkomentar.

KORUT, Eranasional.com –  Komandan Militer Kedua Korea Utara (Korut) Pak Jong-chon yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat Partai Pekerja yang berkuasa dan sekretaris Komite Pusat partai resmi digantikan oleh Ri Yong-gil.

“Keputusan itu dibuat pada pertemuan tahunan komite pekan lalu,” ungkap laporan kantor berita negara KCNA pada Minggu (1/1/2023).

Komandan Militer Kedua Pak terlihat duduk di barisan paling depan saat rapat dengan kepala tertunduk. Tempat duduknya diperlihatkan lagi kemudian tampak kosong.

Komisi Militer Pusat yang dipimpin Kim, dianggap lebih kuat daripada Kementerian Pertahanan negara dalam hal pengambilan keputusan militer.

Tidak ada alasan yang disebutkan untuk perombakan tersebut, tetapi pemerintah Korea Utara secara teratur merombak posisi kepemimpinan.

Oh Gyeong-sup, rekan di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional di Seoul, mengatakan kepada Reuters bahwa Pak mungkin bertanggung jawab atas “kegagalan operasi keamanan” menyusul insiden di mana drone Korea Utara menyusup ke wilayah udara Korea Selatan.

Ketika Seoul mengirim tiga pesawat tak berawak (UAV) kembali melintasi perbatasan Korut, tampaknya tidak ada tanggapan dari Pyongyang yang menunjukkan pertahanannya mungkin gagal mendeteksi drone itu.

Pak sempat diturunkan pangkatnya pada tahun 2021 ketika Kim menegur beberapa pejabat atas penanganan mereka terhadap respons pandemi Covid-19, tetapi dia kemudian dipromosikan lagi.

Pada Senin, Kim menyerukan Pyongyang untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) baru dan meningkatkan persenjataan nuklirnya di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.

Kim menuturkan Pyongyang membutuhkan “kekuatan militer yang luar biasa” untuk mempertahankan diri, karena Washington dan “musuh kita yang tidak diragukan lagi” di Seoul mencoba “mengisolasi dan menahannya”.

Dia mengatakan rudal baru yang mampu melancarkan “serangan balik nuklir cepat” harus dikembangkan. “Kim mengatakan produksi massal senjata nuklir taktis dengan peningkatan eksponensial persenjataan nuklir negara itu menjadi fokus strategi pertahanannya untuk tahun 2022,” papar laporan KCNA.

Pyongyang melakukan sejumlah tes rudal tahun lalu, menurut perhitungan media Barat. Mereka menembakkan rudal balistik jarak pendek di lepas pantai timurnya pada dini hari 1 Januari. Sementara itu, Washington dan Seoul mengklaim Korea Utara bersiap untuk uji coba nuklirnya sejak 2017. **