BMKG menjelaskan, 96S mulai terbentuk pada 24 Desember 2025 pukul 18.00 UTC (01.00 WIB). Untuk saat ini, kata BMKG, bibit badai ini memiliki peluang rendah menjadi siklon tropis.

Adapun dampak tidak langsung hingga 26 Desember pukul 19.00 WIB berupa:

• Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat: NTB dan NTT.
• Angin kencang: Pesisir selatan Bali hingga NTT
• Tinggi Gelombang kategori sedang (1.25 – 2.5 m): Perairan selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Samudera
• Hindia selatan Jawa Tengah hingga DI Yogyakarta, perairan selatan Pulau Lombok hingga Pulau Timor, dan Laut Sawu.
• Tinggi Gelombang kategori tinggi (2.5 – 4.0 m): wilayah Selat Bali bagian selatan dan Samudera Hindia selatan Jawa Timur hingga NTT.

“Kami minta wisatawan tidak melakukan aktivitas berenang di pesisir pantai, karena gelombang cukup tinggi,” kata Erwin dikutp dari Medcom.id, Minggu (7/7/2024).

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geologi (BMKG) sejak beberapa hari tinggi gelombang pesisir pantai selatan Banten berkisar antara 2,5-4 meter.

Balawista Lebak telah menyampaikan informasi tersebut kepada pengelola wisata, penginapan, relawan, nelayan, pokdarwis (kelompok sadar wisata), Koramil, Polsek, pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pihak lainnya.

Para wisatawan dilarang berenang di sekitar pesisir pantai selatan Banten mulai dari Pantai Bagedur, Binuangeun, Suka Hujan, Cihara, Cibobos, Panggarangan, Bayah, Pulomanuk dan Sawarna, karena dikhawatirkan terjadi kecelakaan laut karena gelombang tinggi hingga 4,0 meter.

“Kami berharap wisatawan agar mematuhi larangan itu, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan laut,” ucap Erwin

Menurut dia, pada akhir pekan wisatawan yang mengunjungi sejumlah objek wisata pantai selatan Banten kebanyakan dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Mereka menikmati pantai selatan Banten karena panorama alamnya yang asri dan alami.

Namun saat ini pesisir pantai selatan Banten cukup berbahaya, kata dia, apalagi jika berenang saat gelombang tinggi.

Balawista Kabupaten Lebak siaga melakukan pengawasan di kawasan objek wisata pantai dengan menyiagakan puluhan personel serta menambahkan rambu-rambu tanda bahaya di daerah rawan kecelakaan laut.

Pihaknya juga mengimbau agar orang tua selalu mengawasi anak mereka saat bermain di sekitar pantai.

“Kami sepanjang tahun ini sudah menerima laporan beberapa wisatawan di pesisir pantai selatan Banten yang menjadi korban kecelakaan laut hingga meninggal akibat terseret gelombang tinggi,” pungkas Erwin Komarasukma.

“Kedalaman gempa 10 km,” tulis BMKG dalam laporannya.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Jakarta, Eranasional. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan, klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas wilayah laut Natuna sama sekali tidak diakui oleh hukum internasional. Namun sebaliknya, Indonesia lebih memiliki landasan hukum kuat terkait itu.

Plt Jubir Kemlu RI, Teuku Faizasyah menekankan, Indonesia lebih punya hak atas kawasan laut Natuna. Hal itu berdasarkan tapal batas yang diatur dalam hukum internasional. Salah satunya dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982.

“Dari sisi hukum kita memiliki landasan hukum yang sangat jelas,” tegasnya  melalui keterangannya  dengan sejumlah awak media , Sabtu (4/1/2020).

Pasalnya, lanjut dia, dalil RRT dengan nine dash line (9 garis terputus) di Laut China Selatan hanyalah merupakan klaim sepihak. Padahal, nine dash line itu sama sekali tidak diakui oleh dunia internasional.

“Nine dash line sudah ada yuridiksi yang menetapkan bahwa itu tidak memiliki basis yang kuat terkait ini atas kasus yang diajukan oleh Filipina. Jadi itu merupakan hasil hukum internasional yang menjadi rujukan, tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga negara lain yang diklaim tumpang tindih oleh Tiongkok,” pungkasnya.

Perlu diketahui, nine dash line yang diklaim RRT meliputi Kepulauan Paracel, wilayah itu diduduki RRT namun diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, lalu Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, RRT, Brunei, Malaysia, Taiwan serta Vietnam.

(Fyan/Red).