Dr. Erlina menekankan pentingnya kesadaran diri untuk menggunakan masker sebagai langkah pencegahan penularan penyakit. Terutama, kondisi di Indonesia saat ini sedang sering hujan, yang menyebabkan imunitas dapat turun.

“Antisipasi saat mudik Lebaran, karena memang ini tradisi tahunan Indonesia, tidak pernah sepi. Ini migrasi tahunan. Tentu saja mengundang risiko penyebaran penyakit menular, kita harapkan baik flu Singapura, baik covid-19 tidak meningkat saat mudik,” kata dr. Erlina dalam konferensi pers secara daring, Kamis, 28 Maret 2024.

Flu Singapura menjadi hal yang diperingati. Kasus ini meningkat akibat infeksi Coxsackievirus. Virus ini dapat menular melalui berbagai cara, termasuk kontak langsung dengan penderita lewat ruam lenting pada kulit yang terbuka atau cairan droplet yang menyentuh mulut.

JAKARTA, Eranasional.com – Para penumpang kereta api baik jarak jauh maupun lokal diperbolehkan tidak mengenakan masker ketika menggunakan angkutan massal tersebut, tapi syaratnya harus sehat.

Aturan baru itu dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daop 1 Jakarta seiring semakin terkendalinya penyebaran virus COVID-19.

Aturan baru ini mulai berlaku terhitung sejak 12 Juni 2023. Tapi, bagi masyarakat dengan risiko tertular COVID-19 tetap dianjurkan memakai masker.

“PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta memberlakukan aturan baru bagi pelanggan kereta api jarak jauh dan kereta lokal diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19,” kata Pelaksana harian (Plh) Manager Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih melalui keterangan secara tertulis, Senin (12/6/2023).

Sedangkan bagi yang yang berisiko tertular COVID-19, PT KAI menganjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.

Feni menyebut aturan baru tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi COVID-19. Dia mengimbau agar masyarakat memperhatikan aturan baru tersebut sebelum menggunakan KAI.

“Dengan demikian, pelanggan Kereta Api Jarak Jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, Jakarta Kota, Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikarang, Cikampek, serta KA Pangrango keberangkatan Stasiun Bogor maupun Sukabumi diimbau untuk memperhatikan persyaratan baru naik kereta api,” ucapnya.

Diharapkan, lanjut Feni, relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional.

Berikut aturan baru menggunakan kereta api:

1. Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.

2. Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan.

3. Dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.

4. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.

5. Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi.

TAIWAN, Eranasional.com – Tiga tahun setelah pandemi global Covid-19, Taiwan mengumumkan warganya tidak perlu lagi harus memakai masker setiap saat di dalam ruangan, seperti saat berkegiatan di restoran dan kantor, warga Taiwan tidak lagi membutuhkan masker.

Menurut Pusat Komando Epidemi Pusat Taiwan pada Senin, 20 Februari 2023, seperti dikutip CNA, kendati demikian warga masih diharuskan memakai masker di tempat-tempat seperti rumah sakit dan institusi medis serta di angkutan umum.

Adapun di sekolah akan ada pelonggaran aturan penggunaan masker pada Maret, karena persyaratan tersebut dilonggarkan dalam dua bagian.

Terlepas dari peraturan baru, di jalanan Taipei, ibu kota pulau, dan di gedung perkantoran, banyak orang tetap memakai masker. Di toko kelontong, pembeli masih mengenakan penutup wajah.

Pada Desember lalu, Taiwan mencabut mandat masker luar ruangannya, yang mengharuskan orang untuk memakai alat pelindung wajah itu, termasuk di jalan.

Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan pada pekan lalu sudah mengumumkan, Taiwan akan mengizinkan masuknya penduduk Hong Kong dan Makau sebagai bagian dari pelonggaran lebih lanjut langkah-langkah pencegahan COVID-19. Akan tetapi, peraturan itu tidak menghentikan pembatasan pengunjung dari Cina daratan.

Penduduk Hong Kong dan Makau dapat mengajukan izin tinggal sementara di Taiwan mulai 20 Februari, kata dewan itu dalam sebuah pernyataan.

Wakil Menteri Dewan Urusan Daratan Taiwan Liang Wen-chieh mengatakan pada konferensi pers di Taipei pada Selasa lalu menyatakan, pembukaan kembali untuk penduduk Hong Kong telah dievaluasi sejak lama.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Transisi Menuju Endemi.

Dalam aturan yang diteken pada 30 Desember 2022, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dengan benar.

Dilansir dari Salinan Inmendagri, Minggu (1/1/2023), pemakaian masker diutamakan untuk empat kondisi. Pertama, memakai masker pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat.

Kedua, memakai masker di dalam gedung atau ruangan tertutup dan sempit, termasuk dalam transportasi publik. Ketiga, memakai masker bagi masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek, dan bersin-bersin. Dan, keempat, memakai masker bagi masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.

Kemudian, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Selain itu, pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular virus COVID-19.

Pemerintah pun meminta agar masyarakat tetap memakai aplikasi PeduliLindungi saat memasuki atau menggunakan fasilitas publik, termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

Lalu, jika ada warga yang merasakan gejala COVID-19, segera melakukan pemeriksaan (testing).

Dengan diterbitkannya Inmendagri No. 53/2022 ini maka Inmendagri No. 50/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, juga Inmendgari No. 51/2022 tentang PPKM pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun, pemerintah dapat melakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM pada Jumat (30/12/2022).

Pengumuman disampaikan di Istana Negara, Jakarta, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Jokowi mengimbay masyarakat untuk tetap meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi penularan virus COVID-19.

Eranasional.com – Sebanyak 38.519 orang di DKI Jakarta kena sanksi karena tidak menggunakan masker selama Januari 2022. Data ini berdasarkan catatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.

Dari puluhan ribu orang yang tak pakai masker tersebut, 38.073 orang menjalani sanksi kerja sosial dan 446 orang membayar denda administratif.

Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin mengatakan pengawasan akan terus ditingkatkan di tengah lonjakan kasus Covid-19. Terutama di tempat objek wisata dan pusat perbelanjaan.

“Pengawasan lebih kami fokuskan di tempat-tempat yang rawan terjadi kerumunan, yaitu di ruang-ruang publik seperti taman kota, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan kawasan obyek wisata,” ujar Arifin dikutip pada Minggu, (6/2).

Menurut dia, denda yang dibayarkan pelanggar disetorkan kepada kas daerah.

Tempat Usaha

Pengawasan juga berlaku kepada pelaku usaha. Arifin menyebutkan, selama Januari 2022, ssbanyak 6.962 tempat usaha makan dan minum (kafe, restoran, rumah makan), dilakukan pengawasan, dan hasilnya 356 tempat diberi sanksi denda Rp10.500.000.

Kemudian, untuk pengawasan di 1.919 lokasi perkantoran, di mana 155 lokasi di antaranya dilakukan penindakan. Serta pengawasan di 5.885 tempat usaha lainnya, di mana 326 lokasi di antaranya dilakukan penindakan dengan total denda Rp20.000.000.

“Kemudian juga dilakukan 170 kali pembubaran di lokasi-lokasi acara yang menimbulkan kerumunan,” sebut Arifin.

Pengawasan dan penindakan tersebut dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengizinkan warganya untuk beraktivitas tanpa menggunakan masker. Namun, dengan syarat harus sudah melakukan vaksinasi Covid-19 secara penuh sesuai dengan syarat yang ditentukan merek vaksin yang digunakan di AS.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden AS Joe Biden melalui laman instagram resmi white house yang di unggah pada Jumat (14/5/2021).

“Vaxxed or masked,” ujar Biden dalam video boomerang di akun Instagram @whitehouse, Kamis (13/5/2021) waktu setempat.

Dalam kutipannya Gedung Putih juga menambahkan mengenai persyaratan bagi warga AS yang ingin bisa melakukan kegiatan tanpa menggunakan masker.

“Pilihan ada di tangan Anda. Divaksinasi atau kenakan masker sampai Anda melakukannya (vaksinasi),” tulis white house.

Sebelumnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) melalui panduan kesehatan masyarakat terbarunya yang baru saja dirilis mengatakan ketentuan ini berlaku baik di dalam maupun luar ruangan.

Dalam panduan tersebut juga dijelaskan beberapa contoh di mana orang masih perlu memakai masker seperti di tempat perawatan kesehatan atau di bisnis yang memerlukannya. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang sudah mendapatkan dosis vaksin terakhirnya dua minggu atau lebih, diperkenankan tidak menggunakan masker.

Hal ini disampaikan Direktur CDC Dr. Rochelle Walensky mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers. Orang yang divaksinasi penuh juga masih perlu memakai masker di tempat-tempat seperti pesawat, bus, kereta api, dan transportasi umum lainnya.

“Siapapun yang telah divaksinasi penuh dapat berpartisipasi dalam kegiatan di dalam dan luar ruangan, besar atau kecil, tanpa memakai masker atau menjaga jarak secara fisik,” kata Walensky.

Sumber: CNBC

ERANASIONAL.COM – Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sementara itu, Afrizal Sintong selaku Bupati dan Sulaiman sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih terlihat mengabaikan Protokol Kesehatan.

Dalam foto yang beredar di media sosial mereka berfoto tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak fisik saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohil menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih di Bagansiapiapi, Rabu pekan lalu (10/2/2021).

Dalam akun tersebut, beberapa foto Wakil Bupati Rohil terpilih juga terlihat secara terang terangan di publikasikan di media sosial Facebook tanpa menggunakan masker ditengah Pandemi Covid-19.

Diduga foto itu diambil saat DPRD Kabupaten Rohil menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pengumuman Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rohil masa jabatan 2016-2021 dan Pengumuman Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (24/2/2021).

Saat dikonfirmasi Indonesiaparlemen terkait beredarnya foto Bupati Rohil terpilih tanpa menggunakan masker ditengah Pandemi Covid-19 itu, Afrizal Sintong yang akrab disapa Episintong menjawab dengan simpel.

]]> https://eranasional.com/6033/beredar-foto-di-sosial-media-tanpa-masker-bupati-dan-wakil-bupati-rohil-abaikan-prokes/feed 0 Redaksi Era https://daerah.eranasional.com/3012/denda-250-ribu-untuk-yang-tidak-menggunakan-masker https://daerah.eranasional.com/3012/denda-250-ribu-untuk-yang-tidak-menggunakan-masker#respond Thu, 14 May 2020 14:59:16 +0000 https://daerah.eranasional.com/3012/denda-250-ribu-untuk-yang-tidak-menggunakan-masker

Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengeluarkan peraturan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanggulangan Covid-19 di Bogor, Depok dan Bekasi.

Dalam peraturan itu disebutkan sanksi-sanksi yang bisa diberlakukan mulai dari sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum, atau denda administratif paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

“Dalam BAB III Pasal 4 menyatakan setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada wartawan di Depok, Kamis 14 Mei 2020.

Pergub Jabar tersebut juga menyatakan pemberian sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Selain itu, juga diatur pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas Umum, dimana setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi. (red)