NATO – Dunia Eranasional.com

Hubungan Memanas, AS Pertimbangkan Kurangi Kehadiran Militer di NATO

Aditya — Thu, 09 Apr 2026 21:19:09 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan langkah strategis terkait penempatan militernya di kawasan Eropa, termasuk kemungkinan menarik sebagian pasukan dari sejumlah negara anggota NATO. Wacana ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan politik dan perbedaan sikap antara Washington dan beberapa sekutunya terkait dinamika keamanan global, khususnya yang melibatkan Iran.

Laporan yang beredar dari sejumlah pejabat pemerintahan menyebutkan bahwa rencana tersebut tidak hanya sebatas penarikan, tetapi juga mencakup opsi relokasi pasukan ke negara-negara anggota NATO lain yang dinilai lebih sejalan dengan kebijakan luar negeri dan strategi militer Amerika Serikat. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kontribusi dan komitmen masing-masing anggota aliansi dalam mendukung operasi militer yang dipimpin Washington.

Di bawah kepemimpinan Donald Trump, hubungan antara Amerika Serikat dan NATO kembali menjadi sorotan. Trump secara terbuka mengkritik sejumlah negara anggota aliansi tersebut yang dianggap tidak memberikan dukungan optimal terhadap agenda keamanan yang diusung Washington, termasuk dalam konteks ketegangan dengan Iran.

Sumber yang dikutip dari laporan The Wall Street Journal mengungkapkan bahwa opsi penarikan pasukan telah dibahas dalam beberapa pekan terakhir dan mendapatkan perhatian serius dari kalangan pejabat senior pemerintahan. Langkah ini bahkan disebut sebagai salah satu bentuk tekanan diplomatik terhadap sekutu yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, sebelumnya juga mengindikasikan bahwa isu ini berpotensi menjadi topik pembahasan dalam pertemuan antara Trump dan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Pertemuan tersebut dinilai penting dalam menentukan arah hubungan antara Amerika Serikat dan aliansi militer terbesar di dunia tersebut.

AS Klaim Masalah Utama Damai Ukraina–Rusia Tinggal Satu

Aditya — Thu, 22 Jan 2026 21:27:06 +0000

Swiss, ERANASIONAL.COM – Perang Ukraina yang telah mengguncang stabilitas global selama hampir empat tahun kembali menjadi sorotan dunia dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 di Davos, Swiss. Di tengah suasana penuh ketidakpastian, pernyataan mengejutkan datang dari utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, yang mengklaim bahwa hambatan utama menuju perdamaian Ukraina–Rusia kini telah mengerucut dan solusi permanen disebut berada dalam jangkauan.

Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian komunitas internasional. Setelah bertahun-tahun konflik berdarah tanpa kejelasan akhir, setiap sinyal gencatan senjata selalu disambut dengan harapan, namun juga dibayangi skeptisisme mendalam. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa upaya damai kerap kandas sebelum mencapai hasil konkret.

Namun, Davos 2026 menghadirkan dinamika berbeda. Di tengah tekanan ekonomi global, kelelahan perang, dan perubahan konstelasi politik internasional, diplomasi kembali bergerak ke garis depan.

Perang Ukraina tidak muncul secara tiba-tiba. Akar konflik dapat ditelusuri sejak 2014, ketika Rusia menganeksasi Krimea dan konflik bersenjata pecah di wilayah Donbas. Ketegangan semakin meningkat seiring ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, yang dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap doktrin keamanan nasional Rusia.

Bagi Rusia, ekspansi NATO ke Eropa Timur dianggap melanggar “garis merah” strategis. Sementara bagi Ukraina, integrasi dengan Barat adalah hak kedaulatan penuh sebagai negara merdeka. Benturan kepentingan inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.

Puncaknya terjadi pada 24 Februari 2022, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya sebagai “operasi militer khusus”. Serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara mengguncang Ukraina dan memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Meski banyak pihak memprediksi Kyiv akan jatuh dalam waktu singkat, perlawanan sengit Ukraina dengan dukungan militer dan finansial dari negara-negara Barat berhasil menggagalkan skenario tersebut. Pasukan Rusia mundur dari wilayah utara, dan konflik berubah menjadi perang atrisi yang panjang di wilayah timur dan selatan Ukraina.

Sepanjang 2023 hingga 2024, garis depan relatif statis namun sangat mematikan. Ribuan nyawa melayang dalam pertempuran parit yang brutal, sementara kedua belah pihak terus menguras sumber daya.

Isu Greenland Memanas, Presiden dan PM Eropa Tanggapi Ultimatum Tarif Trump

Aditya — Sun, 18 Jan 2026 16:08:19 +0000

Washington, ERANASIONAL.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dengan negara-negara Eropa. Kali ini, Trump secara terbuka mengaitkan kebijakan perdagangan dengan ambisinya untuk mengambil alih Greenland. Ia mengancam akan memberlakukan tarif impor sebesar 25 persen terhadap barang-barang dari Eropa apabila tidak tercapai kesepakatan terkait pembelian wilayah tersebut.

Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosial Truth Social pada Sabtu (17/1). Dalam pernyataannya, Trump menyebut kebijakan tarif akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026 dan akan tetap berlaku hingga Amerika Serikat memperoleh kesepakatan penuh untuk membeli Greenland.

“Mulai 1 Juni 2026, tarif untuk negara-negara Eropa akan dinaikkan menjadi 25 persen. Tarif ini akan terus dibayarkan sampai kita mendapatkan kesepakatan untuk membeli Greenland sepenuhnya,” tulis Trump, seperti dikutip AFP.

Trump juga melontarkan peringatan keras kepada negara-negara Eropa. Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Eropa berpotensi membahayakan stabilitas global.

“Negara-negara ini sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya dan tidak akan mampu bertahan lama,” lanjut Trump.

Dalam pernyataannya, Trump beralasan bahwa langkah agresif tersebut diperlukan demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Ia menilai situasi geopolitik di kawasan Arktik memiliki potensi ancaman serius, sehingga menurutnya keputusan tegas harus segera diambil.

“Oleh karena itu, demi melindungi perdamaian dan keamanan global, langkah-langkah tegas perlu dilakukan agar situasi yang berpotensi berbahaya ini bisa segera diakhiri tanpa keraguan,” ujar Trump.

Donald Trump Tak Gentar Kehadiran Militer Eropa, Ambisi Kuasai Greenland Tetap Jalan

Aditya — Fri, 16 Jan 2026 20:44:51 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengiriman personel militer Eropa ke Greenland disebut tidak akan mengubah sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait ambisinya untuk menguasai wilayah otonom milik Denmark tersebut. Gedung Putih menegaskan bahwa kehadiran pasukan Eropa maupun NATO di kawasan Arktik tidak memengaruhi pandangan Trump mengenai posisi strategis Greenland bagi kepentingan Amerika Serikat.

Greenland kembali menjadi sorotan internasional setelah Denmark mendorong peningkatan kehadiran NATO secara lebih besar dan permanen di kawasan tersebut. Langkah ini dipandang sebagai respons atas pernyataan Trump yang secara terbuka menyebut Greenland seharusnya berada di bawah kendali AS.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa pengerahan pasukan Eropa tidak akan memengaruhi arah kebijakan Trump.

“Saya tidak berpikir kehadiran pasukan Eropa memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden, dan juga tidak mengubah sama sekali tujuannya untuk mengakuisisi Greenland,” kata Leavitt, dikutip dari ABC News, Jumat (16/1/2026).

Trump sebelumnya menyatakan bahwa Greenland memiliki nilai strategis tinggi bagi keamanan nasional Amerika Serikat, terutama karena letaknya di Arktik dan potensi kekayaan mineralnya. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Saat ini, sekitar 200 personel militer Amerika Serikat dilaporkan telah ditempatkan di Greenland, yang memiliki populasi sekitar 57.000 jiwa. Keberadaan pasukan AS tersebut telah lama menjadi bagian dari kepentingan pertahanan Washington di kawasan Arktik.

Sementara itu, skala penuh penambahan pasukan Eropa di Greenland belum diumumkan secara resmi. Namun, sejumlah negara Eropa telah mengirimkan personel militer dalam jumlah terbatas, yang disebut bertujuan membantu Denmark mempersiapkan latihan militer di wilayah Arktik.

Langkah tersebut diambil sehari setelah pertemuan pejabat Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland gagal mencapai kesepakatan bersama terkait isu keamanan dan kedaulatan wilayah.

Trump Ingin Rebut Greenland, Warga Arktik Pilih Tetap Bersama Denmark

Aditya — Wed, 14 Jan 2026 15:14:47 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Warga Greenland menegaskan keinginan mereka untuk tetap menjadi bagian dari Denmark, menolak klaim Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen di Kopenhagen, menandai eskalasi ketegangan geopolitik di wilayah Arktik.

“Kami menghadapi krisis geopolitik. Jika harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark di sini dan sekarang, kami memilih Denmark,” ujar Nielsen dikutip Al Jazeera. Pernyataan ini muncul sehari setelah pemerintah Greenland menolak ancaman langsung Trump yang menegaskan niatnya untuk mengambil alih pulau itu.

Greenland adalah wilayah otonom Denmark dengan populasi sekitar 57.000 jiwa. Meskipun pulau ini telah lama menimbulkan perdebatan soal kemerdekaan dari Denmark, jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga lebih memilih mempertahankan hubungan dengan kerajaan Skandinavia tersebut, daripada bergabung dengan Amerika Serikat.

“Amerika Serikat sekali lagi menegaskan keinginannya untuk mengambil alih Greenland. Ini sesuatu yang tidak dapat diterima oleh koalisi pemerintahan Greenland dalam kondisi apa pun,” kata pemerintah koalisi pulau itu melalui pernyataan resmi.

Sebagai anggota Persemakmuran Denmark, Greenland juga tergabung dalam NATO. Nielsen menekankan bahwa pertahanan wilayah Arktik ini harus tetap berada dalam kerangka aliansi NATO, bukan kendali unilateral AS. “Sebagai bagian dari NATO, pertahanan Greenland harus melalui mekanisme yang ada, bukan klaim sepihak,” tambahnya.

Ancaman Trump telah memicu kemarahan di Eropa, dengan para sekutu memperingatkan bahwa upaya pengambilalihan akan memiliki dampak serius pada hubungan transatlantik. Pada Rabu mendatang, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Greenland Vivian Motzfeldt di Gedung Putih. Pertemuan ini dilakukan setelah permintaan resmi dari pihak Denmark dan Greenland menyusul pernyataan kontroversial Trump.

Trump sendiri menanggapi komentar Nielsen dengan nada keras. “Itu masalah mereka. Saya tidak setuju dengan mereka. Saya tidak tahu siapa dia, saya tidak tahu apa pun tentang dia, tetapi itu akan menjadi masalah besar baginya,” kata Trump kepada wartawan, dikutip NDTV.

Sejumlah analis menilai, sikap Trump mencerminkan ketertarikan AS pada posisi strategis Greenland di Arktik, yang kaya sumber daya alam dan memiliki jalur pelayaran yang semakin penting karena pencairan es di Kutub Utara. Meski demikian, pandangan mayoritas warga Greenland tampaknya tegas menolak campur tangan asing.

Jajak pendapat yang dilakukan sebelum pemilihan umum Maret lalu menunjukkan bahwa tiga dari empat pemilih Greenland mendukung partai-partai yang mendorong kemerdekaan secara bertahap, bukan langkah ekstrem seperti bergabung dengan AS. Pendekatan ini menekankan stabilitas politik, ekonomi, dan hubungan internasional yang telah terbangun dengan Denmark selama puluhan tahun.

Pengamat internasional menyoroti bahwa klaim Trump bisa memicu krisis diplomatik yang melibatkan NATO, karena Greenland merupakan titik strategis bagi pertahanan Atlantik Utara. Potensi konflik ini menambah kompleksitas hubungan AS-Eropa, di tengah isu keamanan global dan persaingan geopolitik di kawasan Arktik yang semakin memanas.

Selain faktor geopolitik, identitas dan sejarah budaya juga menjadi alasan warga Greenland menolak campur tangan AS. Greenland memiliki tradisi, bahasa, dan hak otonomi yang sudah diatur dalam konstitusi Denmark. Warga merasa bahwa pengambilalihan sepihak oleh AS akan mengancam hak mereka untuk mengelola urusan internal, termasuk sumber daya alam dan tata kelola wilayah.

Situasi ini menempatkan Trump dalam posisi yang sulit secara diplomatik. Meski memiliki kepentingan strategis, Presiden AS harus menghadapi realitas politik lokal di Greenland dan tekanan dari sekutu NATO. Penolakan tegas oleh warga dan pemerintah Denmark menegaskan bahwa klaim AS kemungkinan besar tidak akan diterima secara hukum maupun politik.

Dengan konflik diplomatik yang masih berkembang, pertemuan di Gedung Putih pekan ini menjadi sangat penting. Banyak pihak menilai, hasil pertemuan tersebut akan menentukan arah hubungan AS-Greenland-Denmark, serta implikasinya terhadap keamanan Arktik dan aliansi NATO secara keseluruhan.

China Minta NATO Stop Perkeruh Suasana Pemicu Perang

Angie — Sun, 25 Feb 2024 01:42:39 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – China menyatakan NATO harus menghentikan pertikaian dan mulai mendorong perdamaian global. Hal itu diungkapkan utusan China Zhang Jun pada pertemuan Dewan Keamanan PBB yang didedikasikan untuk peringatan dua tahun konflik Ukraina.

Pertarungan antara Moskow dan Kyiv, yang meletus menjadi konflik militer terbuka pada 24 Februari 2022, adalah “tragedi yang sebenarnya bisa dihindari,” tegas Zhang dalam pidatonya.

“Situasi yang dihadapi Eropa saat ini terkait erat dengan ekspansi NATO yang berulang kali ke arah timur sejak berakhirnya Perang Dingin,” katanya, dikutip dari RT, Minggu (25/2/2024).

Rusia memilih mencegah Ukraina bergabung dengan NATO sebagai salah satu tujuan utama operasi militernya. Moskow memperingatkan dalam berbagai kesempatan bahwa mereka memandang kemungkinan keanggotaan Kyiv dalam aliansi militer pimpinan AS sebagai ancaman besar terhadap keamanannya.

Utusan China menggarisbawahi perlunya “menghormati masalah keamanan yang sah dari semua negara,” yang merupakan anggota PBB. “Keamanan regional tidak dapat dijamin dengan memperkuat atau bahkan memperluas blok militer,” tambahnya.

Mantan Intelijen Senior Era Uni Soviet Sebut NATO Ingin Hapus Rusia dari Peta Dunia

Editor Eranasional — Tue, 10 Jan 2023 17:14:58 +0000

Nikolai Patrushev

MOSKOW, Eranasional.com – Mantan intelijen senior era Uni Soviet yang juga sekutu terdekat Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Hari Selasa, Moskow sekarang memerangi aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pimpinan Amerika Serikat, menyebut Barat berusaha menghapus Rusia dari peta politik dunia.

Presiden Putin menyebut perang di Ukraina sebagai pertempuran eksistensial dengan Barat yang agresif dan arogan, mengatakan Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi dirinya sendiri dan rakyatnya dari agresor mana pun.

Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev dipandang oleh para diplomat sebagai salah satu pengaruh garis keras utama pada Presiden Putin, yang telah menjanjikan kemenangan di Ukraina meskipun ada serangkaian kemunduran di medan perang.

“Peristiwa di Ukraina bukanlah bentrokan antara Moskow dan Kyiv, ini adalah konfrontasi militer antara Rusia dan NATO, dan terutama Amerika Serikat dan Inggris,” kata Patrushev kepada surat kabar Argumenti i Fakti dalam sebuah wawancara, melansir Reuters 10 Januari.

“Rencana Barat adalah untuk terus memisahkan Rusia, dan akhirnya menghapusnya dari peta politik dunia,” lanjut Patrushev.

Sebagai mantan mata-mata Soviet yang mengenal Putin sejak 1970-an, pandangan Patrushev memberikan wawasan tentang pemikiran di tingkat tertinggi Kremlin. Dia menolak peringatan Direktur CIA William Burns pada tahun 2021 terhadap invasi ke Ukraina.

Dalam analisis gaya Soviet terhadap Barat, Patrushev menyebut elite politik Barat korup, dikendalikan oleh perusahaan transnasional dan klan bisnis yang merencanakan serta melaksanakan “revolusi warna” di seluruh dunia.

“Negara Amerika hanyalah cangkang bagi konglomerat perusahaan besar yang menguasai negara dan mencoba mendominasi dunia,” sebut Patrushev.

Amerika Serikat, kata Patrushev, telah menyebarkan kekacauan di Afghanistan, Vietnam dan Timur Tengah, berusaha selama bertahun-tahun untuk melemahkan budaya dan bahasa “unik” Rusia.

Rusia, katanya, adalah korban rancangan Barat untuk mendorongnya kembali ke perbatasan Muscovy abad ke-15, menuduh Barat berdarah Ukraina untuk merusak Rusia.

“Tidak ada tempat bagi negara kita di Barat,” ujar Mantan intelijen senior ini.

Sebagai tanggapan, katanya, Rusia akan mencapai kedaulatan ekonomi dan kemandirian finansial, tetapi juga membangun angkatan bersenjata dan layanan khusus yang mampu menghalangi agresor potensial.

Bisnis Rusia dan modal swasta, katanya, perlu lebih “berorientasi nasional”.

“Generasi muda harus terinspirasi oleh ide-ide karya kreatif untuk kepentingan Tanah Air kita, dan tidak duduk di kantor korporasi Barat,” tandas Patrushev.

Terpisah, Amerika Serikat membantah klaim Rusia bahwa mereka ingin menghancurkan negara itu, produsen sumber daya alam terbesar di dunia, sementara Presiden Joe Biden memperingatkan bahwa konflik antara Rusia dan NATO dapat memicu Perang Dunia Ketiga.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari telah memicu salah satu konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, konfrontasi terbesar antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba 1962, ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat nyaris melakukan perang nuklir.

Amerika Serikat dan sekutu Baratnya mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai perampasan tanah kekaisaran, sementara Ukraina telah bersumpah untuk berperang sampai tentara Rusia terakhir dikeluarkan dari wilayahnya. **

AS Siap Perang Dunia III Jika NATO Diganggu

Iman Riyanto — Sat, 12 Mar 2022 04:55:24 +0000

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden

Eranasional.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menegaskan dirinya siap melakoni Perang Dunia III jika NATO yang diganggu.

Tetapi Biden tak mau ambil risiko jika harus memulainya dengan menghadapi Rusia di Ukraina.

Hal itu yang mendasari penolakannya untuk menerapkan zona larangan terbang di langit Ukraina.

“Saat kami memberikan dukungan ke Ukraina, kami akan melanjutkan untuk berdiri tegak dengan sekutu kami di Eropa dan mengirin pesan yang jelas, bahwa kami akan membela setiap jengkal wilayah NATO,” kata Biden di Philadelphia, Jumat (11/3/2022), seperti dikutip dari Bloomberg.

“Jika mereka bergerak sekali, kami akan merespons, memang itu Perang Dunia III. Tapi kami memiliki kewajiban suci di wilayah NATO,” lanjutnya.

Tetapi, Biden kembali menegaskan tak akan mengembil risiko dengan pertempuran melawan Rusia di Ukraina, termasuk tak akan menerapkan zona larangan terbang.

“Kami tak akan berjuang pada Perang Dunia III di Ukraina,” tutur Biden pada pidatonya di depan Partai Demokrat.

Ia menolak panggilan kepada AS untuk memikirkan usaha untuk menutup langit di atas Ukraina.

Hal itu termasuk yang diungkapkan Komandan Militer AS dengan menembak jatuh pesawat Rusia di langit Ukraina.

“Jangan seperti anak-anak. Apa pun yang Anda katakan, itu akan menjadi Perang Dunia III, OK?” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan jajarannya terus meminta agar AS dan NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di atas langit Ukraina.

Menurut Zelensky, hal itu bisa melindungi Ukraina dari usaha Rusia melakukan serangan udara dan pengeboman.

Tetapi, AS dan NATO menegaskan tak akan memuluskan permintaan tersebut.

Karena jika melakukan hal itu berarti telah mendeklarasikan peperangan dengan Rusia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sempat mengungkapkan dirinya merasa tersiksa harus menolak permintaan Zelensky tersebut.

Tetapi ia menegaskan bahwa hal itu berisiko untuk menimbulkan perang terbuka dengan Rusia.

Erdogan Telpon Putin Soal Invasi Rusia ke Ukraina, Ini Pesan yang Disampaikan

Iman Riyanto — Tue, 08 Mar 2022 00:01:43 +0000

Eranasional.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin via telepon pada Minggu (6/3) waktu setempat.

Erdogan berpesan agar serangan Rusia ke Ukraina segera diakhiri. Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari lalu.

“Gencatan senjata umum mendesak dilakukan. Ini akan mempermudah menemukan solusi politik dan menanggapi masalah kemanusiaan,” kata Erdogan dikutip dari CNBC Indonesia.

Erdogan juga meminta Putin mengizinkan koridor kemanusiaan di Ukraina. Ini untuk warga sipil yang ingin mengungsi.

“Hal itu dapat membuka jalan perdamaian bersama,” tegasnya lagi.

Seperti diketahui Erdogan telah beberapa kali menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara Kyiv dan Moskow. Meski menjadi anggota NATO, Turki dan Rusia diketahui memiliki hubungan dekat saat Ankara membeli sistem peluru kendali S.400, yang membuatnya tegang dengan AS.

Sementara itu, perang antara Rusia dan Ukraina membuat harga komoditas minyak meroket. Kondisi ini memberikan hantaman keras bagi Turki.

Kenaikan tersebut membuat Turki mencatat lonjakan inflasi. Per Februari saja, inflasi di Turki mencapai 4,81%.

Level ini, jika diakumulasi sejak Februari 2021, maka Turki telah mencatat inflasi yang meroket hingga 54,44%. Ini merupakan level tertinggi selama 20 tahun terakhir.

Tolak Ajakan Ukraina, Zelenskiy Kecewa Kepada NATO

Riam Sulistiyo — Sat, 05 Mar 2022 10:15:16 +0000

Eranasional.com – Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau yang dikenal dengan nama NATO menolak ajakan Ukraina untuk membantu negara tersebut dalam melindungi wilayah langitnya dari rudal dan pesawat-pesawat tempur Rusia.

NATO memberikan pernyataan penolakan tersebut pada pada Jumat, 4 Maret 2022.

Pasukan NATO mengaku waswas dan tidak ingin terseret dalam perang dengan Rusia di Ukraina.

Sejauh ini, negara-negara Eropa berjanji akan menjatuhkan lebih banyak sanksi untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy sudah mengajukan permohonan kepada NATO agar membuat zona larangan terbang ke wilayah langit Ukraina.

Diketahui, Rusia sudah melancarkan invasi ke Ukraina lewat jalur darat, laut, dan udara sejak 24 Februari 2022.

Namun, di luar dugaan bahwa kali ini NATO menolak untuk membantu Ukraina karena merasa tidak ingin terlibat dengan konflik negara tersebut.

“Kami bukan bagian dari konflik ini,” kata Sekjen NATO, Jens Stoltenberg sebagaimana dikutip dari Pikiran-Rakyat.com pada 5 Maret 2022.

Pihak NATO mengungkapkan bahwa alasan mereka tidak ingin terlibat perang di Ukraina karena sebagai upaya mencegah agar perang melebar ke hingga negara lain.

“Sebagai sekutu NATO, kami memiliki tanggung jawab untuk mencegah perang ini merembet ke luar Ukraina karena itu akan lebih berbahaya, lebih menghancurkan, dan akan menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia,” katanya setelah pertemuan NATO di Brussels.

Ukraina merupakan negara bekas pecahan Uni Soviet, yang saat ini ingin menjadi negara Uni Eropa dan bergabung dengan NATO.

Tindakan Ukraina tersebut dinilai Rusia sebagai hal yang bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia.

Sejak melancarkan invasinya, Rusia tidak hanya menembaki dan menyerang infrastruktur militer Ukraina. Area pemukiman penduduk dan infrastruktur milik warga sipil juga menjadi terkena dampak perang.

Selain itu, Rusia juga saat ini sudah mengambil alih dua kawasan reaktor nuklir dan itu sempat membuat khawatir pemerintah Ukraina.

Di samping itu, Presiden Zelenskiy dengan tegas mengkritisi penolakan NATO yang menyatakan bahwa tidak ingin terlibat perang.

Zelenskiy sangat menyayangkan penolakan dari NATO dan menyebut bahwa keputusan tersebut sama dengan memberikan lampu hijau kepada Rusia untuk membombardir Ukraina.

“Hari ini ada sebuah pertemuan NATO, Pertemuan ini sangat lemah dan membingungkan. Yang jelas, di pertemuan kali ini tidak seorang pun yang mempertimbangkan pertempuran ini demi tujuan utama, yakni kebebasan Eropa,” ujar Zelenskiy.

Rusia dan Ukraina merupakan dua negara yang saling bertetangga secara geografis. Saat ini banyak sekali bangunan apartemen yang hancur akibat serangan Rusia di Borodyanka, Ukraina.

Sejak Rusia meluncurkan invasinya pada 24 Februari 2022, negeri beruang merah tersebut telah membombardir sejumlah kota di Ukraina.

Hal tersebut menuai banyak sanksi ekonomi dari negara barat yang dijatuhkan kepada Rusia.(*/PR)