“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Waka BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S Deyang di Jakarta, Rabu (8/4).

Nanik juga melaporkan ke presiden bahwa ia terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai Juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk juga bila ada mitra yang melakukan mark up harga bahan baku serta memonopoli suplier, dan lain lain.

“Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol seperti ditirukan Nanik.

Tak hanya memerintahkan penertiban SPPG, presiden juga meminta agar pemberian MBG diarahkan ke para penerima manfaat yang memang harus diperbaiki gizinya.

“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik sambil menambahkan bahwa ia akan membentuk tim untuk menyisir penerima MBG agar tepat sasaran dan tidak mubazir.

Presiden juga menekankan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara memaksa, khususnya bagi kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.

“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.

Menurut Nanik, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tutup Nanik.

Pelaksanaan salat tersebut berlangsung khidmat. Seusai salat, Presiden bersama Kasatgas Tito melakukan halalbihalal bersama masyarakat setempat.

Presiden juga membagikan bingkisan Lebaran berupa paket sembako dan perlengkapan ibadah secara simbolis kepada masyarakat Aceh Tamiang.

Kehadiran Presiden Prabowo bersama jajaran tersebut menjadi simbol kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatera.

Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Idulfitri 1447 Hijriah.

Presiden juga menghaturkan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat terdampak bencana. Ia turut menyampaikan apresiasi atas progres pemulihan yang berlangsung sangat cepat.

“Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah, hampir 100 persen [tidak ada lagi yang di tenda]. Di tenda sudah tidak ada lagi [pengungsi], 100 persen,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan apresiasi karena situasi di lingkungan pengungsian berangsur membaik. Saat ini, para pengungsi telah menempati huntara yang disiapkan oleh pemerintah.

Selain itu, akses listrik di wilayah terdampak juga hampir seluruhnya pulih. Di samping itu, bantuan kepada masyarakat terdampak bencana juga telah disalurkan.

“Saya sangat bangga, terima kasih kepada semua petugas, semua aparat, dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua K/L yang kerja luar biasa. Mereka kerja luar biasa, bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan di provinsi-provinsi lain,” ungkap Presiden.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden didampingi Kasatgas Tito juga meninjau langsung lokasi huntara bagi warga terdampak bencana.

Selain Kasatgas Tito, Presiden turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta pihak terkait lainnya.

Presiden Prabowo tiba di Aceh Tamiang pada Sabtu (21/3/20206) pagi, disambut oleh Tito bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Batalyon Infateri Raider Khusus 111/Karma Bhakti.

Turut mendampingi Presiden Prabowo di Aceh, yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak. Presiden Prabowo sebelumnya merayakan malam takbiran bersama dengan masyarakat Sumatera Utara.

Kehadiran langsung pemerintah pusat ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat terdampak bencana dapat merayakan lebaran dalam kondisi yang semakin pulih dan lebih baik.

Kunjungan ini juga menjadi kelanjutan dari perhatian Presiden terhadap masyarakat Aceh, salah satunya melalui penyaluran bantuan sebesar Rp72,75 miliar untuk mendukung tradisi Meugang.

Bantuan tersebut digunakan untuk pengadaan sapi yang didistribusikan ke 19 kabupaten/kota, termasuk wilayah terdampak bencana.

Melalui skema tersebut, sebanyak 3.042 desa di Aceh mendapatkan alokasi bantuan, dengan masing-masing desa menerima sekitar Rp50 juta untuk pembelian sapi.

Bantuan ini tidak hanya menjaga tradisi Meugang tetap berjalan, tetapi juga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang Lebaran sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Intinya adalah 3.042 desa, warganya harus mendapatkan bagian daging sapi,” ujar Tito sebelumnya.

Tito menegaskan seluruh kebijakan bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek kemanusiaan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Menurut Tito, bantuan yang disalurkan langsung kepada masyarakat akan meningkatkan daya beli dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, terutama di wilayah yang sempat mengalami tekanan akibat bencana.

“Kalau masyarakat punya daya beli, mereka akan belanja. Dari situ ekonomi bergerak, pasar hidup kembali, dan pertumbuhan ekonomi bisa pulih,” ujarnya.

Dengan kombinasi bantuan sosial, dukungan tradisi lokal seperti Meugang, serta percepatan pembangunan hunian, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana dapat merayakan Idulfitri dengan kondisi yang semakin pulih, baik secara sosial maupun ekonomi.

Kehadiran Presiden bersama jajaran pemerintah pusat di Aceh Tamiang diharapkan juga menjadi penguat semangat bagi masyarakat sekaligus memastikan seluruh program pemulihan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. (agn)

Peresmian jembatan tersebut dilakukan Prabowo yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Setpres dari Hambalang, Bogor, Senin (9/3/2026).

Infrastruktur tersebut dibangun untuk memudahkan aktivitas masyarakat setelah terjadinya bencana banjir bandang di sejumlah daerah.

Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Satuan tugas tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak.

“Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah bekerja keras dan khususnya satgas jembatan hari ini meresmikan 218 jembatan,” kata Prabowo dalam konferensi pers secara daring, Senin, (9/3/2026).

Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras semua pihak, baik atas nama pemerintah maupun secara pribadi.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan satgas serta penunjukan KSAD sebagai pimpinan dilakukan untuk mempercepat pembangunan jembatan, baik yang berukuran besar maupun kecil.

Menurut Prabowo, seluruh pembangunan 218 jembatan tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 2,5 bulan.

Prabowo menilai pencapaian tersebut merupakan prestasi luar biasa yang mencerminkan dedikasi tinggi dari para prajurit TNI serta petugas lainnya.

“Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, Pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun di desa, dusun, dukuh. Pemerintah RI tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan kesulitan,” tandas Prabowo.

Prabowo mengakui bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi kesulitan akibat perang yang saat ini terjadi di Timteng.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 218 jembatan yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Setpres dari Hambalang, Bogor, Senin (9/3/2026).

“Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena,” kata Prabowo.

Prabowo justru menyisipkan pesan dunia sedang tidak baik-baik saja, dan Indonesia tak kebal dari dampaknya.

Ia menegaskan, walau Indonesia jauh dari pusat konflik, efeknya tetap bisa memukul dalam negeri. Karena itu, pemerintah harus siap menghadapi tekanan yang datang dari luar.

Prabowo juga mengaku tidak ingin menutup-nutupi keadaan. Ia bahkan menyatakan akan memberi taklimat kepada seluruh rakyat Indonesia dalam waktu dekat.

“Kita harus siap menghadapi kesulitan. Selain itu, dirinya juga menyoroti problem di dalam negeri. Masih ada kekurangan para pejabat, birokrat, dan petugas,” ucap Prabowo.

Ia juga menegaskan korupsi dan permainan pengusaha nakal telah membuat banyak kekayaan bangsa hilang.

Meski begitu, presiden menegaskan Indonesia tetap berada di jalur nonblok dan menghormati semua negara. Sikap itu, menurut dia, menjadi modal agar Indonesia tetap tegak di tengah dunia yang sedang goyah.

“Harus memerangi korupsi di setiap tingkat, korupsi, penipuan dengan pengusaha-pengusaha nakal,” tandas Prabowo.

Penjelasan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Langkah ini merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

“Harapannya daerah-daerah bisa untuk melakukan penanganan bencana sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu tetap ditangani pusat,” ujarnya.

Sebelumya pada rapat secara virtual bersama pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana, Kamis (5/3/2026),

Mendagri menjelaskan, penambahan TKD ini untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana.

Bahkan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun, penambahan ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujar Mendagri pada rapat tersebut.

Dari total Rp10,6 triliun tersebut, masing-masing daerah mendapat jumlah yang beragam. Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Saat ini kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026. Mendagri juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Presiden meminta agar anggaran tambahan tersebut betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.

Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya pada rapat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri melalui unggahan media akun X @Kemlu_RI, pada Sabtu (28/2/2026).

“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” tulis akun media X @Kemlu_RI.

Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.

Kementerian Luar Negeri menilai peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang dan waspada. WNI diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat guna memastikan keselamatan dan keamanan.

Sebelumnya pada Sabtu (28/2) pagi, Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut merupakan yang kedua dilakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak serangan pertama pada Juni 2025.

Trump menyatakan pasukan Amerika meluncurkan operasi militer besar di Iran untuk melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman yang disebutnya berasal dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran yang dimediasi Oman. Putaran pertama dan kedua digelar awal bulan ini di Muscat dan Jenewa, berfokus pada pembatasan pengayaan serta persediaan uranium Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran yang dimediasi Oman. Putaran pertama dan kedua digelar awal bulan ini di Muscat dan Jenewa, berfokus pada pembatasan pengayaan serta persediaan uranium Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Serangan itu terjadi di tengah putaran ketiga pembicaraan damai AS-Iran di Jenewa yang dimediasi Oman. Tak lama kemudian, Ira melancarkan serangan balasan dengan merujuk pada hak yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Selain Tel-Aviv, Iran juga disebut menyerang pangkalan militer AS di negara-negara Teluk.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyatakan, bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memandang pasar karbon sebagai instrumen strategis untuk mendanai konservasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Aturan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola karbon nasiona,” ujar Menhut Raja dalam keterangan tertulis yang diterima Eranasional di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Lanjut Menhut Raja menambahkan Perpres 110/2025 disusun melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Pemerintah menegaskan bahwa regulasi ini lahir dari kebutuhan Indonesia dan sepenuhnya untuk kepentingan nasional, bukan berdasarkan tekanan pihak luar. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa, pengelolaan nilai ekonomi karbon berada di bawah kendali penuh Pemerintah Indonesia,” ujar Menhut Raja.

Kerja sama internasional tetap dilakukan, lanjut dikatakan dia, seluruhnya ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional tanpa mengurangi kedaulatan negara.

Diketahui, Perpres ini merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Melalui tata kelola karbon yang lebih kuat, pemerintah memastikan potensi karbon hutan Indonesia dikelola secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Menhut Raja menilai aturan ini mempertegas peran sektor kehutanan, bukan hanya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan unit karbon bernilai ekonomi tinggi.

Menurut dia, pengelolaan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi diperkuat untuk mendukung ketahanan iklim sekaligus pertumbuhan ekonomi hijau.

“Terdapat tiga perubahan utama dalam Perpres ini. Pertama sinkronisasi kebijakan karbon diintegrasikan dengan pembangunan nasional. Kedua deregulasi, penyederhanaan dan penguatan sistem perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dan lebih efisien. Ketiga desentralisasi, pembagian peran antar Kementerian/Lembaga dibuat lebih jelas dan akuntabel,” ujar dia.

Selain itu, Perpres 110/2025 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis. Nantinya, masyarakat yang menjaga dan memulihkan hutan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan terukur.

Perpres ini Berfokus Pengembangan Kredit Karbon Indonesia 

Menhut Raja menegaskan Perpres ini berfokus pada pengembangan kredit karbon Indonesia yang berkelas dunia, berkualitas tinggi (high-quality) dan berintegritas (high-integrity), serta diakui secara global tanpa mengabaikan prioritas pembangunan nasional.

“Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya mendukung agenda iklim global, tetapi juga memperkuat konservasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tandas Menhut Raja.

Dia menegaskan untuk memperkuat ekosistem karbon nasional, Kemenhut menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah lembaga internasional, seperti International Emissions Trading Association, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, dan The Coalition to Grow Carbon Markets.

“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan konektivitas pasar, memastikan standar integritas global, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap kredit karbon Indonesia,” tutup Menhut Raja.

Penunjukan ini diumukan oleh Mayor Jenderal Amerika Serikat, Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2/2016).

ISF dibentuk untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina, dengan mandat mengawasi gencatan senjata dan stabilitas keamanan.

Dalam pernyataanya, Jeffers menyebut Indonesia adalah satu dari lima negara yang paling pertama berkomitmen mengirim pasukan militer ke Gaza dalam kerangka ISF ini.

“Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF. Dengan langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng,” kata Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers, kepada media.

Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Deputy Commander atau Wakil Komandan ISF, menandai peran penting negara tersebut dalam struktur komando misi stabilisasi internasional.

“Indonesia telah diterima sebagai Wakil Komandan dari ISF,” tandasnya.

Komitmen Indonesia di Gaza

Komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza tidak hanya merupakan wujud kepedulian terhadap situasi yang terjadi di wilayah tersebut, tetapi juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional dan misi kemanusiaan.

Indonesia siap menjamin bahwa kehadiran pasukannya di Gaza akan berfokus pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan misi konfrontatif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman global tentang kontribusi Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkepanjangan di wilayah konflik.

Indonesia akan mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza. Pasukan ini akan bertugas dalam misi non-tempur, meliputi operasi kemanusiaan, medis, serta rekonstruksi infrastruktur.

ISF juga melibatkan negara lain seperti Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania. Kehadiran pasukan multinasional ini diharapkan mampu menciptakan kondisi stabil agar pemerintahan sipil di Gaza dapat berjalan dengan baik.

Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amerika Serikat pada Selasa, 17 Febuari 2026 waktu setempat. Prabowo berserta rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1 dan mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC.

“Pertemuan difokuskan untuk membahas kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang,” ujar Letkol Teddy dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Letkol Teddy mengungkapkan kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh ratusan diaspora Indonesia yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan warga negara Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya.

Selama berada di Amerika Serikat, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung menjalani pertemuan pada malam hari waktu setempat, serta sejumlah agenda pertemuan dengan pemerintah dan pelaku usaha Amerika Serikat.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk memperkuat rantai ekonomi dan meningkatkan produktivitas industri dalam negeri,” tandas dia.

Dalam penerbangan menuju Amerika Serikat, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo. dijadwalkan Hadir 3 Agenda 

Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yakni pertemuan dengan kelompok pengusaha Amerika Serikat pada Rabu (18/2), Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza pada Kamis, 19 Februari 2026 serta pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk salah satunya menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang proses negosiasinya telah berlangsung sejak 2025.

Terkait agenda BoP, KTT perdana tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jr. selaku inisiator pembentukan forum tersebut.

Sebagai informasi tambahan Indonesia resmi menjadi anggota BoP setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut dalam acara peluncuran di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Menhut Raja dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan (Rakorenwas) Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat–Daerah Menuju Indonesia Emas 2045″.

“Penambahan Polhut ini penting agar hutan benar-benar terjaga, karena implikasinya bukan hanya pada kehutanan, tetapi juga ketahanan pangan, energi, transmigrasi, APBN, hingga kebencanaan. Ke depan, jumlah Polhut akan terus diidealkan hingga mencapai sekitar 66 ribu personel,” ujar Menhut Raja. Juli dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia menegaskan pemanfaatan teknologi turut menjadi bagian dari perencanaan ke depan, termasuk penggunaan pesawat dan drone untuk pengambilan data, patroli kawasan, serta pengawasan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan. Beberapa praktik baik di daerah, termasuk di Kalimantan Timur, disebut akan menjadi rujukan pengembangan.

Sistem Talent Pool

Selain itu, Menhut Raja Juli menegaskan komitmen kementerian dalam membangun sistem talent pool dan asesmen kinerja yang objektif, transparan, dan berkelanjutan berbasis kinerja, evaluasi sejawat, serta rekam jejak yang terukur guna mendukung proses promosi yang adil dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia.

Menhut Raja Juli menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ekologi menjadi prinsip utama dalam perencanaan kehutanan ke depan. Penguatan tata kelola dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama pembenahan yang disampaikan Menteri Kehutanan adalah penyelesaian dashboard terpadu sebagai satu platform data dan peta kehutanan nasional.

“Kita harus menyelesaikan satu dashboard atau satu platform untuk bekerja bersama. Selama ini masih ada data dan peta yang belum terintegrasi. Bagaimana mungkin kita menjalankan satu kebijakan nasional jika di internal masih berbeda-beda. Dashboard ini akan memperbaiki proses forest governance ke depan,” ujar Menhut, Raja Juli.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan dashboard tersebut telah dikerjakan selama enam hingga delapan bulan dan ditargetkan dapat mulai digunakan dalam waktu dekat.

Sistem ini juga akan dikonsultasikan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan legitimasi, memperkuat perizinan, serta mencegah ego sektoral antarunit kerja.

Selain penguatan sistem data, Menhut Raja Juli menyoroti perlunya pembenahan struktur manajerial, khususnya pada level koordinasi wilayah.

Menurutnya, terdapat kekosongan fungsi koordinasi di level menengah yang menyebabkan beban koordinatif terlalu panjang.

“Kita membutuhkan Pusat Koordinasi Wilayah (Puskorwil) agar ada tanggung jawab yang jelas, fungsi koordinasi bisa diturunkan, dan evaluasi program dapat dilakukan dengan lebih baik,” tandas Menhut Raja Juli.

Mensesneg Prasetyo juga berharap konsep gentengisasi dapat mulai berjalan pada tahun ini.

“Gagasan gentengisasi tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah mendorong sektor pariwisata. Salah satu kunci utama pengembangan pariwisata adalah kebersamaan dan keindahan lingkungan,” ucap Mensesneg Prasetyo kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Dia mengatakan ada beberapa hal menjadi atensi Presiden dalam hal kebersihan dan keindahan. Diantaranya, lanjut kata Mensesneg, penggunaan atapyang berbahan seng seperti itu Termasuk yang berikutnya misalnya berkenaan dengan masalah sampah

Prasetyo menjelaskan pelaksanaan gentengisasi masih dibahas oleh lintas kementerian. Ia mengungkap gagasan sudah beberapa kali dibahas dalam pertemuan informal sebelum disampaikan Prabowo secara terbuka.

“Pertama kalau berkenaan dengan teknis sedang didiskusikan dengan beberapa lintas bidang kementerian. Sebenarnya ini juga bukan baru kemarin di forum di Rakornas tersebut Bapak Presiden menyampaikan, karena dalam pertemuan-pertemuan informal ini sudah didiskusikan beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Prasetyo menyebut beberapa kementerian telah mendapat pengugasan, termasuk terkait teknologi produksi genteng dalam jumlah besar. Ia berharap pemerintah dapat mulai berjalan pada tahun ini.

“Ya kita harapannya seperti itu ya. Yang kemudian juga bicara skema mungkin kita juga berkeinginan karena ini bagian dari menggugah supaya semua pihak juga pada akhirnya ikut terlibat gitu,” paparnya.

Terkait pendanaan, Prasetyo mengungkap program ini tidak semata-mata akan bergantung pada anggaran pemerintah. Nantinya, seluruh sektor akan bahu-membahu menjalankan konsep gentengnisasi gagasan Prabowo ini.

“Mungkin perorangan-perorangan atau pihak-pihak swasta, jadi tidak sekedar kita misalnya nanti hanya menggantungkan dari APBN atau APBD gitu. Karena semangat kebersamaan dan keindahan, kebersihan itulah dia sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan ingin menggugah itu,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan konsep gentengisasi dalam Rakornas Taklimat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Prabowo menyebut gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Ia menilai penggunaan atap seng yang mendominasi organisasi di Indonesia membuat lingkungan menjadi kurang ideal.

“Salah satu dalam rangka indah, saya lihat Saudara-saudara, semua kota, semua kota, kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” kata Prabowo.

Program unggulan Pemerintah ini bukan hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul, Bogor, Senin (02/02/2026).

“Kita semua paham rakyat kita membutuhkan pekerjaan, tapi kalau kita berteriak-teriak, kita mencela-mencela, menghardik-menghardik, tidak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG,” kata Prabowo

Prabowo mengklaim program MBG telah menyasar 60 juta penerima manfaat sampai hari ini. Setidaknya sudah ada 22.275 dapur operasional atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Sebanyak 13.829 di antaranya dalam proses penilaian.

“MBG kita sudah sampai 60 juta (penerima manfaat) hari ini, kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” ujarnya.

“Itu nanti di titik kalau kita sampai 82 juta (penerima manfaat), kita akan menciptakan 3-5 juta lapangan kerja,” sambungnya.

Prabowo menyebut ada sekian ribu kasus keracunan. Namun, dia lagi-lagi membandingkan angka tersebut dengan jumlah MBG yang berhasil disalurkan.

“Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,0087. Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” tandas Prabowo.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ia mengatakan, 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi penjabaran dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, banyak keberhasilan yang telah dicapai.

“Sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media,” ujarnya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Mendagri menegaskan, berbagai keberhasilan tersebut perlu terus dioptimalkan, termasuk pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan dengan menyamakan gerak langkah pemerintah pusat dan daerah.

“Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden membuka Rakornas sekaligus memberikan arahan strategis kepada para peserta pada sesi “Taklimat Presiden Republik Indonesia”.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu,” ujarnya.

Selain arahan Presiden, Rakornas 2026 juga menghadirkan berbagai pembicara dari jajaran Kabinet Merah Putih. Para pembicara menyampaikan sejumlah program strategis Presiden yang terangkum dalam berbagai topik pembahasan.

Ia menyebutkan, topik tersebut di antaranya “Program Prioritas Presiden: Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Energi”; “Program Strategis Presiden: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Swasembada Pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis”; serta “Peran Jaksa Agung, Polri, TNI, dan KPK dalam Mengawal Program Strategis Presiden”.

Kemendagri akan menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Kegiatan ini akan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam keterangannya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan bahwa Rakornas Tahun 2026 bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terutama untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Selain membuka acara, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan arahan kepada para peserta Rakornas. Ia juga akan menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2025. Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.

Ia menjelaskan bahwa kepala daerah dan Forkopimda berperan penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian target program prioritas Presiden. Mereka merupakan motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

Karena itu, Rakornas menjadi sarana untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan langkah kebijakan pusat dan daerah.

Dalam forum tersebut, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber yang terbagi dalam beberapa sesi tematik.

Setiap sesi akan membahas berbagai topik, seperti sinergi kebijakan ekonomi dan energi, kedaulatan pangan berkelanjutan serta isu strategis lainnya.

Rakornas ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta. Mereka terdiri atas unsur pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.