Penunjukan Maruli sebagai Komisaris Utama PT Pindad tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir Nomor: SK-16/MBU/01/2024 dan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri selaku para pemegang saham PT Pindad Nomor 001/KRUPS/LEN-PINDAD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad.

“Tentunya diharapkan dengan kehadiran Pak Maruli sebagai Komisaris Utama PT Pindad, kedepannya dapat membentuk rancang bangun industri pertahanan, khususnya di Angkatan Darat (AD) untuk lima tahun ke depan. Kita bisa kembangkan bersama proses penelitian dan pengembangan (litbang),” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam siaran pers, Selasa, 23 Januari 2024.

Selain itu, Kartika juga ingin memastikan bahwa PT Pindad berada dalam kondisi yang sehat agar ke depannya fokus menghasilkan bisnis-bisnis yang memberikan keuntungan.

Sementara itu, KSAD Maruli mengatakan ke depannya banyak hal yang akan dikembangkan bersama antara Litbang TNI AD dengan PT Pindad.

“Saya menyukai litbang, di internal Angkatan Darat banyak melakukan litbang. Nantinya bisa kita kolaborasikan dan kembangkan bersama PT Pindad,” kata Maruli.

“Mudah-mudahan kehadiran saya dapat membantu banyak serta berkontribusi aktif,” sambungnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia melalui tiga BUMN yang memproduksi persenjataan, dituding memasok senjata ke rezim junta militer Myanmar yang melanggar HAM. Tudingan itu ditepis Indonesia.

Tudingan berawal dari informasi kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari The Chin Human Right Organization (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP), dan mantan Jaksa Agung RI yang juga mantan Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Pelanggaran HAM di Myanmar, Marzuki Darusman.

Pada siaran pers bertanggal l2 Oktober 2023 yang disiarkan akun X (Twitter) @ChinHumanRights, mereka menyatakan pembuat senjata dari Indonesia dituding menjual secara ilegal produknya ke otoritas Myanmar. Mereka menuntut adanya investigasi untuk memastikan dugaan ini.

“Dugaan ini meliputi promosi dan dugaan penjualan dari pistol, senjata serbu, amunisi, kendaraan tempur, dan perlatan lain ke militer Myanmar selama dekade terakhir, termasuk potensi adanya penjualan setelah percobaan kudeta Februari 2021,” kata kelompok masyarakat sipil tersebut.

Adapun tiga BUMN yang dituding menjual senjata militer ke Myanmar adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Marzuki Darusman menyatakan tiga BUMN tersebut ada di bawah kendali langsung oleh pemerintah Indonesia.

“Fakta bahwa peralatan pertahanan telah dipromosikan secara aktif setelah kampanye genosida terhadap Rohingnya dan kudeta 2021 itu menimbulkan perhatian serius dan keraguan terhadap kemauan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajiban di bawah hukum HAM internasional dan hukum humanitarian,” ucap Marzuki Darusman.

Dia pun mendesak Komnas HAM Indonesia untuk menginvestigasi dugaan ini.