“Kasus ini sudah lama. Dari awal memang sudah ada dualisme, sudah double,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, Kamis (19/6/2025).

Dia menjelaaskan, dualisme kepemilikan terhadap 13 pulau tersebut sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Masing-masing daerah mengacu pada regulasi yang mereka miliki.

Di mana Pemkab Trenggalek lebih dulu memasukkan 13 pulau tersebut ke dalam wilayah administratifnya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

Namun lebih dari satu dekade kemudian, Pemkab Tulungagung juga memasukkan wilayah yang sama ke dalam dokumen RTRW mereka. Hal itu tertuang dalam Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043.

“Berlandaskan dokumen, pemerintah telah ambil keputusan bahwa 4 pulau itu milik Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Diketahui empat pulau yang menjadi sengketa itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Dengan adanya keputusan ini, Prasetyo meminta masyarakat tidak mempercayai isu liar mengenai polemik rebutan empat pulau itu.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu, diadakan rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Jakarta- Pemerintah tidak pernah membiarkan penjagaan kedaulatan wilayah Indonesia lengah atas segala bentuk ancaman.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, memastikan kelangsungan penjagaan kedaulatan dari pulau-pulau terluar Indonesia.

Menko Polhukam bersama Mendagri, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) 1 dan Bupati Natuna, Rabu (24/11) dari atas Kapal KRI Semarang di perairan Natura, Provinsi Kepulauan Riau bertolak ke Pulau Sekatung dan Pulau Laut menggunakan Helikopter.

Sebelum menaiki Helikopter, Mahfud menegaskan, ini memang isunya tidak popular dan tidak banyak yang tahu, tapi kita jaga terus setiap hari.

Lebih jauh ia mengatakan semua upaya kita lakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Ia mengatakan tanah dan perairan tidak boleh sejengkalpun hilang dari kekuasaan, kedaulatan hukum, dan teritori kita.

“Bangsa indonesa harus bangga dan harus menjaga kekayaan kita yang memiliki 17.504 pulau, termasuk pulau kecil seperti Pulau Sekatung dan Pulau Laut, sebagai bagian dari pulau-pulau kita yang terluar,” pungkas Mahfud

Pulau Sekatung adalah pulau terluar dan paling utara dari wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di laut Cina Selatan dan berbatasan dengan negara Vietnam. Sedangkan Pulau Laut merupakan Kecamatan yang terluar di daerah Kabupaten Natuna.

Jakarta, Eranasional. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan, klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas wilayah laut Natuna sama sekali tidak diakui oleh hukum internasional. Namun sebaliknya, Indonesia lebih memiliki landasan hukum kuat terkait itu.

Plt Jubir Kemlu RI, Teuku Faizasyah menekankan, Indonesia lebih punya hak atas kawasan laut Natuna. Hal itu berdasarkan tapal batas yang diatur dalam hukum internasional. Salah satunya dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982.

“Dari sisi hukum kita memiliki landasan hukum yang sangat jelas,” tegasnya  melalui keterangannya  dengan sejumlah awak media , Sabtu (4/1/2020).

Pasalnya, lanjut dia, dalil RRT dengan nine dash line (9 garis terputus) di Laut China Selatan hanyalah merupakan klaim sepihak. Padahal, nine dash line itu sama sekali tidak diakui oleh dunia internasional.

“Nine dash line sudah ada yuridiksi yang menetapkan bahwa itu tidak memiliki basis yang kuat terkait ini atas kasus yang diajukan oleh Filipina. Jadi itu merupakan hasil hukum internasional yang menjadi rujukan, tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga negara lain yang diklaim tumpang tindih oleh Tiongkok,” pungkasnya.

Perlu diketahui, nine dash line yang diklaim RRT meliputi Kepulauan Paracel, wilayah itu diduduki RRT namun diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, lalu Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, RRT, Brunei, Malaysia, Taiwan serta Vietnam.

(Fyan/Red).