Penunjukan ini diumukan oleh Mayor Jenderal Amerika Serikat, Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2/2016).

ISF dibentuk untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina, dengan mandat mengawasi gencatan senjata dan stabilitas keamanan.

Dalam pernyataanya, Jeffers menyebut Indonesia adalah satu dari lima negara yang paling pertama berkomitmen mengirim pasukan militer ke Gaza dalam kerangka ISF ini.

“Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF. Dengan langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng,” kata Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers, kepada media.

Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Deputy Commander atau Wakil Komandan ISF, menandai peran penting negara tersebut dalam struktur komando misi stabilisasi internasional.

“Indonesia telah diterima sebagai Wakil Komandan dari ISF,” tandasnya.

Komitmen Indonesia di Gaza

Komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza tidak hanya merupakan wujud kepedulian terhadap situasi yang terjadi di wilayah tersebut, tetapi juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional dan misi kemanusiaan.

Indonesia siap menjamin bahwa kehadiran pasukannya di Gaza akan berfokus pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan misi konfrontatif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman global tentang kontribusi Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkepanjangan di wilayah konflik.

Indonesia akan mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza. Pasukan ini akan bertugas dalam misi non-tempur, meliputi operasi kemanusiaan, medis, serta rekonstruksi infrastruktur.

ISF juga melibatkan negara lain seperti Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania. Kehadiran pasukan multinasional ini diharapkan mampu menciptakan kondisi stabil agar pemerintahan sipil di Gaza dapat berjalan dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY dalam kegiatan Town Hall Meeting Program Kementerian Transmigrasi di Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

“Tentunya kita berharap bisa terus mengejar pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi, mengapa? karena kita harus memanfaatkan jendela yang begitu terbatas menghadapi bonus demografi,” ujar Menko AHY.

Dia menekankan untuk menjadikan bonus demografi sebagai modal besar kita untuk keluar dari yang sering disebut sebagai middle income trap atau jebakan kelas menengah.

“Kita berharap bisa naik kelas menjadi negara yang berpendapatan tinggi pada saatnya nanti dan ini harus kita kejar melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Menko AHY.

Dia sangat bersyukur jika Indonesia ekonominya bisa terus tumbuh secara positif di tengah dinamika geopolitik yang juga tidak mudah bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk menavigasi banyak gejolak ketika ada ketegangan geopolitik.

“Termasuk perang yang sangat mungkin mengganggu stabilitas ekonomi termasuk rantai pasok energi dan lain sebagainya yang berpengaruh pada fundamental pertumbuhan ekonomi bangsa-bangsa sedunia termasuk Indonesia,” tambah Menko AHY

Menurut dia, tentunya semua pihak termasuk pemerintah berupaya dengan segala upaya faktor-faktor penopang ekonomi apakah itu konsumsi rumah tangga (domestic consumption), apakah itu belanja pemerintah atau government spending belanja pemerintah, apakah itu investasi maupun ekspor dihadapkan dengan impor Indonesia mudah-mudahan tumbuh dengan baik sehingga tetap positif.

Berbicara pertumbuhan ekonomi, lanjut dikatakan Menko AHY, tentu tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan, keadilan.

Menko AHY mengatakan tidak boleh kemudian menyisakan justru ada lapisan masyarakat yang prasejahtera yang terjebak dalam kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem.

“Itulah mengapa Bapak Presiden RI Prabowo Subianto juga menekankan pertumbuhan tinggi tapi merata di seluruh Indonesia tidak boleh ada kawasan manapun yang tertinggal termasuk Indonesia bagian timur termasuk saudara-saudara kita di Papua. Itu mengapa tadi juga hadir Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua karena kami perlu mendengar setiap saat apa yang menjadi prioritas atau yang diharapkan segera hadir dan tadi kita dengar bersama infrastruktur,” kata AHY.

Dalam kondisi terjepit dan terkepung, Satria kini tengah berjuang untuk dievakuasi. Kondisi Satria tersebut diketahui dalam video yang tampilkan Ruslan Buton yang juga mantan TNI, melalui akunnya Tiktoknya, Kamis (21/8/2025).

Dengan kondisi susah payah, Satria dengan napas terengah-engah itu sempat mengucapkan dirgahayu HUT ke-80 kemerdekaan RI, sebuah pesan sederhana namun sarat makna yang terlontar dari lisan seorang mantan WNI. Video tersebut diduga direkam pada Senin, 18 Agustus 2025.

“Dirgahayu Republik Indonesia mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka,” ucapnya dalam video.

Dalam video tersebut terlihat kondisi kepala Satria yang dibalut perban. Bekas aliran darah yang turun dari kepala masih terlihat di bagian pipi kirinya.

“Saya berkomunikasi dengan Satria Kumbara melalui chat WA, dan dia menyampaikan saat ini sedang dievakuasi karena mendapat serangan drone dan tembakan mortir yang bertubi-tubi. Sehingga Satria mengalamai cedera dan kepalanya penuh luka. Satria Kumbara saat ini sedang dievakuasi dalam keadaan yang terjepit karena sedang terkepung,” ujar Ruslan Buton dalam videonya, Jumat (22/8).

Menurut Ruslan, posisi Satria makin parah karena terkepung oleh pasukan musuh, membuat setiap upaya evakuasi menjadi misi yang sangat berbahaya.

Ruslan juga menyampaikan permintaan Satria agar masyarakat Indonesia mendoakan keselamatannya. “Dia juga meminta doa kepada seluruh warga Indonesia sehingga bisa selamat,” katanya.

Keputusan nekat Satria bergabung dengan militer Rusia dalam perang Ukraina membawanya pada konsekuensi hukum yang berat. Berdasar UU Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, Satria otomatis kehilangan kewarganegaraannya.[]

Eranasional.com – Indonesia terancam krisis multidimensi! Hal itu bisa terjadi apabila pemerintah tetap kukuh menaikkan harga-harga energi yang disubsidi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi, Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) subsidi dan juga tarif listrik.

Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyatakan, alangkah baiknya pemerintah tutup buku atas rencana kenaikan sejumlah harga komoditas energi. Apalagi energi tersebut merupakan subsidi yang menjadi kebutuhan kalangan menengah bawah.

“Inflasi diperkirakan menembus 5% di 2022 apabila pemerintah bersikeras menaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg secara bersamaan,” ungkap Bhima Dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (14/4/2022).

Meskipun harga-harga tersebut naik, masyarakat mau tidak mau akan tetap membeli karena udah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Nah, dengan begitu, akhirnya berimbas kepada naiknya angka kemiskinan di Indonesia.

“Dampak ke gejolak sosial juga harus diwaspadai, konflik horizontal antar masyarakat karena ketimpangan semakin lebar antara the haves dan the have-nots bisa picu krisis multidimensi,” tegas Bhima.

Dengan begitu, menurut Bhima, ongkos pemulihan ekonomi nya akan sangat lebih mahal. Ambil contoh misalnya di Srilanka, yang saat ini telah mengalami kebangkrutan di negaranya, begitu juga dengan Kolombia yang mengalami hal serupa seperti naiknya harga-harga energi sebagai kebutuhan yang tak bisa dihindari.

“Jika kenaikan harga terus persisten terjadi dan beruntun pada akhirnya masyarakat akan mengurangi konsumsi barang lain seperti menunda pembelian peralatan rumah tangga, barang elektronik, otomotif, pakaian jadi dan kebutuhan lain. Efek terburuk adalah penutupan pelaku usaha UMKM di sektor makanan minuman karena tidak kuat menanggung naiknya biaya produksi. Kalau UMKM gulung tikar, kita bisa perkirakan sendiri berapa banyak yang jadi pengangguran baru apalagi 97% serapan tenaga kerja ada di UMKM,” tandas dia.

Nah, Efek lainnya dari naiknya LPG 3 kg, terang Bhima, jika tidak hati-hati bisa menyebabkan panic buying karena masyarakat antisipasi dengan membeli dalam jumlah besar sebelum kebijakan kenaikan LPG dilakukan.

Disisi lain mekanisme penjualan LPG 3 kg cenderung terbuka, sehingga risiko kelangkaan LPG 3 kg sebagai konsekuensinya.

“Harusnya Pemerintah bisa menahan selisih harga keekonomian LPG 3 kg melalui mekanisme subsidi silang hasil windfall penerimaan negara dari ekspor Minerba dan perkebunan. Berdasarkan simulasi kenaikan harga minyak mentah, di proyeksi pemerintah sedang alami lonjakan pendapatan pajak dan PNBP sekitar Rp 100 T,” tandas dia.***