RUSIA, Eranasional.com – Pemimpin Ortodoks Rusia Patriark Kirill meminta Presiden Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata sementara perang Rusia-Ukraina pada Jumat (6/1/2023) hingga Sabtu (7/1/2023). Alasannya karena perayaan Natal umat Kristen Ortodoks yang berlangsung pekan ini.

Pemimpin Ortodoks Rusia, Patriark Kirill menyerukan kedua belah pihak yang berperang di Ukraina untuk melakukan gencatan senjata Natal.

“Saya, Kirill, Patriark Moskow dan seluruh Rusia, memohon kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan tembakan dan menetapkan gencatan senjata Natal dari pukul 12:00 pada 6 Januari hingga 24:00 pada 7 Januari,” katanya Kamis (5/1/2023) waktu setempat dikutip Reuters.

“Sehingga orang-orang Ortodoks dapat menghadiri kebaktian pada Malam Natal dan Hari Natal,” katanya.

Bak gayung bersambut, seruan Kirill langsung dijawab Putin. Atas dasar saran Kirill, ujar Putin, ia memerintahkan gencatan senjata sementara di Ukraina pada malam Natal.

“Dengan mempertimbangkan seruan Yang Mulia Patriark Kirill, saya menginstruksikan Menteri Pertahanan Federasi Rusia untuk memperkenalkan gecatan senjata dari pukul 12:00 pada 6 Januari 2023 hingga 24:00 pada 7 Januari 2023 di sepanjang garis kontak antara pihak-pihak di Ukraina,” kata Putin, seperti dilaporkan The National.

Gereja Ortodoks Rusia sejauh ini merupakan gereja terbesar dalam persekutuan Ortodoks Timur, yang berpisah dengan Kekristenan Barat pada Skisma Besar tahun 1054. Saat ini gereja tersebut memiliki sekitar 100 juta pengikut di dalam Rusia dan lebih banyak lagi di luar.

Tetapi serangan Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari telah memecah belah dua jemaat Slavia terbesar itu. Gereja Ortodoks Rusia di Rusia diketahui mendukung serangan yang disebut Putin “operasi militer khusus”.

Ini memicu perselisihan memang sudah ada dalam Kekristenan Ortodoks Slavia yang telah berlangsung lebih dari seribu tahun sejak akar Rusia dan Ukraina. Semenjak Uni Soviet pecah dan menjadi negara sendiri, Kristen Ortodoks Ukraina memiliki autocephaly atau pemerintahan sendiri. **