Eranasional.com – Pemerintah Prancis pada Jumat (11/2) menyatakan akan menghapus syarat negatif tes covid-19 bagi para turis yang sudah divaksinasi di negara itu.

Kebijakan itu diambil bertepatan dengan munculnya fase baru pandemi covid  di sebagian besar negara dengan dominasi varian Omicron dan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi.

“Mulai Sabtu (12/2) bukti vaksinasi cukup  bagi pelancong untuk datang ke Prancis. Dari negara mana pun Anda berasal, sama seperti sebelum penyebaran varian Omicron”, kata pernyataan pemerintah seperti dikutip dari AFP, Sabtu (12/2).

Namun, bagi turis yang tidak atau belum divaksinasi, mereka masih wajib menunjukkan tes negatif covid.

Tetapi tindakan lain seperti pengujian pada saat kedatangan dan karantina akan dihapus jika berasal dari negara daftar hijau penyebaran covid. .

Namun, mereka yang tidak mendapat suntikan yang berasal dari negara-negara daftar oranye Prancis, mereka akan diminta keterangan soal alasan datang ke Prancis. Mereka juga akan diminta tes covid setelah tiba.

Jakarta- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengusulkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk pengurangan tes antigen sebagai tes Covid-19 dan lebih memilih memperbanyak tes PCR.

Hal ini menurut Ma’ruf Amin lantaran tes PCR memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Ketimbang tes antigen.

“Penggunaan antigen dan PCR sebenarnya antigen itu kalau saya amati positivity ratenya rendah,” ujar Ma’ruf Amin dikutip Jumat (23/7).

Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meminta untuk bisa mengurangi penggunaan tes Covid-19 lewat metode antigen.

“Saya mengusulkan supaya jangan terlalu banyak di antigen. Oleh karena itu memang antigen jangan terlalu banyak karena tingkat positivity ratenya itu menjadi sangat rendah,” katanya.

Adapun, pernyataan Ma’ruf di atas sebenarnya kurang tepat. Sebab, positivity rate adalah cara paling efektif untuk mengukur pengendalian Covid-19 di suatu wilayah.

Semakin rendah positivity rate artinya semakin baik, bukan sebaliknya. WHO pun telah menentukan batas aman positivity rate yakni di bawah 5 persen. Kalau sudah sampai titik itu, artinya pandemi mulai terkendali. Sementara di Indonesia positivity rate masih di atas 30 persen.

Selain itu, Ma’ruf Amin juga menyoroti angka positivity rate kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi yakni 39,24 persen jauh di atas standar WHO yakni 5 persen.

Oleh sebab itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.

“Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan bed occupancy rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah agar terus ditingkatkan, sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat.

“Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” pintanya.

Di samping itu, Wapres juga meminta para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah.

“Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu,” pintanya.