Massa yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai untuk mengawal sidang praperadilan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh Padepokan Padang Ati, Desa Simbang Kulon, berinisial AH.

Sambil berorasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan keadilan bagi para korban santriwati, massa menuntut majelis hakim menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan pihak tersangka.

Massa Sempat Kejar Kuasa Hukum Tersangka

Kericuhan kecil sempat mewarnai area pengadilan sesaat setelah persidangan selesai digelar. Massa yang emosional langsung mengejar tim kuasa hukum tersangka AH, yakni Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova.

Melihat situasi memanas, petugas kepolisian di lokasi bergerak cepat melakukan pengamanan ketat dan berhasil mengevakuasi tim advokat tersangka ke dalam gedung pengadilan.

Musaogah, salah satu warga Simbang Kulon, menegaskan bahwa aksi massa ini merupakan bentuk kemarahan masyarakat atas dugaan kejahatan seksual di lingkungan keagamaan.

“Masyarakat berharap pelaku kejahatan seksual ini dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Jika dibiarkan, ini akan menjadi sejarah memalukan di lingkungan pesantren dan kami akan all-out untuk membela korban,” tegas mantan Muhibbin Padepokan Padang Ati tersebut.

Hakim Tolak Praperadilan, Penetapan Tersangka Sah

Ketegangan massa akhirnya mencair setelah Hakim Tunggal PN Pekalongan, Ardhianti Prihastuti, membacakan putusan perkara nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Pkl. Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan dari pihak AH.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Hakim Ardhianti saat membacakan amar putusan di ruang sidang.

Dengan diketuknya putusan tersebut, penetapan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan terhadap AH oleh pihak kepolisian dinyatakan sah secara hukum.

Respons Kuasa Hukum Korban, Polres dan Kuasa Hukum Tersangka

Kuasa Hukum para korban, Ahmad Fauzi, mengapresiasi ketegasan majelis hakim yang menolak gugatan pemohon.

“Kami berharap, pada persidangan pokok perkara nanti akan memberikan keadilan kepada korban, dan terdakwa diberikan hukuman yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Termohon, Kompol Dr. Akhwan Nadzirin, bersyukur karena putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta hukum serta prosedur KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang diterapkan penyidik.

“Alhamdulillah bahwa saat ini sudah dilakukan putusan praperadilan, dan rekan-rekan tahu sendiri putusannya. Karena kami sesuai prosedur, maka praperadilan dari pemohon ditolak,” ujarnya.

Menanggapi kekalahannya di tingkat praperadilan, Kuasa Hukum AH, Arif N.S., menyatakan bahwa pihaknya menerima dan menghormati penuh putusan hakim tersebut.

“Kami sebagai Tim Advokat dari AH menghormati putusan pengadilan, artinya menghormati putusan praperadilan yang sudah dibacakan tadi,” kata Arif usai sidang.

Aksi Borong Jajanan dan Syukuran Warga

Sebagai bentuk rasa syukur atas penolakan praperadilan tersebut, warga Simbang Kulon merayakannya secara spontan di depan gedung PN Pekalongan.

Warga memborong seluruh dagangan para pedagang kaki lima di sekitar pengadilan, lalu membagikan makanan dan jajanan tersebut secara gratis kepada massa serta warga yang hadir.

Aksi syukuran ini menjadi penutup pengawalan persidangan yang berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri dengan kondusif. (em-aha)

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon ini dipimpin oleh hakim tunggal PN Pekalongan.

Pemohon AH didampingi tim kuasa hukum Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova. Sementara pihak termohon, Kapolres Pekalongan Kota cq Kasat Reskrim, diwakili Wakapolres Kompol Dr. Akhwan Nadzirin.

Dalam permohonannya, kubu AH meminta hakim membatalkan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan karena dinilai tidak sah. Kuasa hukum menilai syarat materiil minimal dua alat bukti belum terpenuhi dalam proses penetapan tersangka kliennya.

Selain itu, kuasa hukum pemohon, Arif N.S., mengkritik proses hukum yang terkesan terburu-buru. Laporan polisi dibuat pada 26 Mei 2026, dan kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei 2026 atau dalam rentang 1×24 jam.

“Kami tidak mempermasalahkan penegakan hukumnya, tetapi hukum acaranya tidak boleh dikesampingkan. Kami minta termohon menguraikan fakta dan bukti permulaan yang diperoleh dalam rentang 1×24 jam tersebut,” tegas Arif.

Menjawab tudingan itu, Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Dr. Akhwan Nadzirin menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan telah sesuai KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Pihaknya bahkan mengklaim telah mengantongi tiga alat bukti sah untuk menjerat tersangka.

“Kami sudah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi korban, surat hasil pemeriksaan psikologi korban, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut,” terang Kompol Akhwan.

Di luar ruang sidang, suasana PN Pekalongan tampak memanas usai dipadati sekitar 150 warga dari beberapa desa di Kecamatan Buaran. Massa yang kompak mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai mengawal jalannya persidangan.

Warga membentangkan puluhan poster dan spanduk berisi tuntutan keadilan, penolakan praperadilan, dukungan terhadap para korban dugaan pelecehan seksual serta desakan agar pelaku dihukum berat.

Sebagai informasi, tersangka AH dijerat Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atas dugaan pelecehan terhadap enam santriwati.

Persidangan praperadilan perkara ini dijadwalkan kembali berlanjut pada Kamis (27/8/2026) dengan agenda pembacaan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. (em-aha)

Penasihat hukum AH, Arif N.S, meminta masyarakat menghormati bukti ilmiah tersebut dan tidak lagi menggiring opini liar.

Saat ditemui di kantornya pada Selasa (7/7/2026), Arif bersyukur atas keluarnya hasil uji forensik setelah menunggu hampir satu bulan sejak tes dilakukan.

Menurutnya, hasil medis ini menjadi titik terang yang mematahkan narasi viral bahwa kliennya telah menghamili santriwati tersebut.

“Alhamdulillah, hasil tes DNA membuktikan tidak terdapat hubungan biologis. Kami berharap masyarakat dan netizen bisa lebih bijak beropini serta menghormati proses hukum,” ujar Arif.

Pihak kuasa hukum juga mengapresiasi kinerja penyidik Polres Pekalongan Kota yang dinilai telah melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional dan objektif.

Namun, berbekal hasil DNA ini, Arif mengaku akan segera melayangkan surat permohonan resmi kepada pihak kepolisian.

Surat formal tersebut berisi pengajuan penangguhan atau pengalihan penahanan terhadap tersangka AH yang saat ini masih mendekam di sel Mapolres.

Arif menilai penahanan kliennya sejak awal kurang sejalan dengan aturan penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia merujuk pada Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025 yang menyebut penahanan baru bisa dilakukan jika ada kekhawatiran nyata tersangka akan melarikan diri atau merusak barang bukti.

“Klien kami sangat kooperatif sejak awal, tidak ada niat menghambat penyidikan ataupun menghilangkan barang bukti,” jelas Arif.

Terkait adanya aduan tambahan dari enam santriwati lain, Arif menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan di kepolisian.

Ia menyerahkan sepenuhnya pembuktian perkara tersebut kepada majelis hakim di persidangan berdasarkan alat bukti sah Pasal 184 KUHAP.

“Kami berharap semua pihak ikut mengawal proses hukum ini agar benar-benar transparan dan objektif. Biarlah keadilan ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi,” tambahnya.

Arif menambahkan, dalam setiap pemeriksaan maupun kunjungan pribadi, sang kiai konsisten membantah seluruh tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya.

Kliennya optimistis bahwa kebenaran materiil atas kasus ini akan terbuka secara benderang saat proses pengadilan nanti.

Mengenai kondisi terakhir AH di dalam sel tahanan Polres Pekalongan Kota, Arif memastikan kliennya dalam keadaan sehat, sabar, dan tawakal.

Di dalam tahanan, sang kiai tetap aktif bersosialisasi dan mengisi waktu dengan kegiatan keagamaan secara rutin.

“Kondisi beliau sehat dan tawakal. Aktivitas di dalam tahanan diisi dengan bersosialisasi bersama tahanan lain, membaca kitab, dan ibadahnya tetap lancar,” pungkas Arif. (em-aha)

Pertemuan tersebut menghadirkan tokoh lintas agama, pengasuh pesantren, guru ngaji, hingga organisasi kemasyarakatan. Para peserta mendiskusikan berbagai persoalan mulai isu kebangsaan hingga perkembangan ekonomi nasional.

“Hari ini pesantren dan guru ngaji menurut saya adalah benteng dari akhlak bangsa Indonesia,” ujar Bupati Jember Muhammad Fawait secara terbuka.

Gus Fawait menilai keberadaan pesantren memiliki posisi penting dalam menjaga moral masyarakat luas. Kemajuan teknologi informasi melalui media sosial saat ini mendominasi perubahan pola komunikasi publik.

“Ada upaya menggiring opini dan memengaruhi masyarakat untuk mencaci maki pemimpin kita. Ini harus disikapi dengan bijak,” kata Gus Fawait mengingatkan peserta.

Gus Fawait mengajak para tokoh agama melihat situasi nasional berdasarkan basis data faktual. Masyarakat tidak boleh mudah memercayai narasi negatif yang berkembang liar di ruang digital.

“Kalau berbicara nilai tukar rupiah, kondisi hari ini tidak bisa disamakan dengan tahun 1998. Faktanya tidak seperti itu,” pungkas Gus Fawait meluruskan informasi.

Pemerintah daerah meyakini fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan kondisi yang relatif kuat. Cadangan devisa negara yang aman siap mendukung langkah Jember menuju swasembada pangan.

TABALONG, Eranasional.com – Usai menghadiri acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh adat di Wisma Tamu, Komplek Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat (17/03/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah sangat menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan semua pihak dalam membangun negara Indonesia.

“Saya betul-betul sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kalimantan Selatan, oleh Kabupaten Tabalong, dan juga kerja sama kita semuanya pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dan juga para ulama dalam rangka membenahi yang belum baik, memperbaiki yang belum baik,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau dengan letak geografis yang tidak mudah sehingga perlu kerja keras dan kerja sama dari semua pihak dalam pengelolaannya. Meski tidak mudah, Presiden meyakini Indonesia akan berhasil menjadi negara besar jika didukung oleh semua pihak.

“Tidak mudah, tetapi saya meyakini insyaallah baik sekarang maupun pemimpin-pemimpin yang akan datang apabila didukung oleh para alim ulama dengan dukungan doa maupun dorongan dari masyarakat, saya meyakini negara ini akan menjadi sebuah negara besar, baik secara ekonomi maupun yang lain-lainnya,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani. **

Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah awal membendung potensi tindakan teror di berbagai daerah di Indonesai pasca Taliban menguasai Afghanistan.

Ia menegaskan kalau pemerintah akan membasmi seluruh terorisme dan radikalisme, meskipun bukan dari pengikut Taliban.

“Kita tidak akan mendiskusikan, apakah Taliban itu teroris atau bukan. Tetapi pemerintah akan tegas menangani dan menindak tindakan terorisme dan radikalisme, apakah itu Taliban atau bukan,” kata Mahfud saat berdialog dalam Silaturahmi Menko Polhukam, Menteri Agama, dan Kepala BNPB dengan Pengasuh Pondok Pesantren, Organisasi Keagamaan, dan pimpinan lintas agama se-Provinsi Jawa Timur, Selasa (31/8/2021) malam.

Menurutnya, siapapun yang melakukan tindakan terorisme serta menganggu ketentraman masyarakat Indonesia akan ditindak dan diburu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyebut kondisi Indonesia ikut ‘menghangat’ ketika Taliban tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah Afghanistan.

“Memang ketika mulai terjadi nego-nego antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan yang mulai terkepung waktu itu, di Indonesia agak hangat-hangat juga,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, aparat terus mengejar dan menangkap sejumlah orang, karena mulai melakukan langkah-langkah awal untuk melakukan tindakan terorisme di berbagai tempat,” tambah Mahfud.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep Madura, KH. Moh Hosnan Annafi’, meminta pemerintah mengambil langkah tegas terkait potensi menguatnya terorisme dan radikalisme di Indonesia pasca keberhasilan kelompok Taliban menguasai Afghanistan.

“Saat pemerintah sedang fokus ke masalah penanganan Covid-19, jangan-jangan dipihak lain ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut dengan membangun kekuatan dan tindakan terorisme baru, sehingga muncul aksi radikalisme seiring keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan,” pintanya.

Ia juga meminta pemerintah tidak lengah meski sedang kerja keras dan fokus memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menurutnya, memutus mata rantai terorisme dan radikalisme di Indonesia juga tak kalah penting dari upaya mengatasi Covid-19.

JAKARTA- Negara Indonesia yang lahir dari ijtihad para ulama menjadi pembelajaran bahwa perjuangan Islam adalah perjuagan substansi, bukan perjuangan formal simbolik. Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara kesepakatan tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat dialog virtual dengan tokoh lintas agama Sulawesi Selatan, Jumat (20/8).

“Ibrahnya itu substantif. Persaudaraannya yang diperjuangkan, kedamaiannya, kesantunan dan kejujurannya. Itu merupakan satu cara dakwah yang baik,” ujar Mahfud MD saat merespons sekelompok orang yang ingin mendirikan negara Islam dengan berbagai aksi terornya di berbagai daerah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Mahfud memaparkan, Indonesia meski tidak pakai nama negara Islam Indonesia atau negara khilafah Indonesia, perjuangan substansi ajaran Islam telah dilakukan sejak Indonesia berdiri.

“Meski tidak pakai nama negara Islam, kita perjuangkan substansinya pakai substansi ajaran Islam, persaudaraan antar sesama manusia. Islam itu agama kemanusiaan, tidak memandang agama apapun, semua adalah saudara sesama manusia,” papar Mahfud sembari menegaskan Indonesia sebagai negara berdasar Pancasila adalah perjanjian suci antar anak bangsa.

Paparan Mahfud diperkuat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang juga hadir dalam dialog ini. Menurut Yaqut, satu fakta sejarah yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa kita ingkari adalah Indonesia merdeka bukan hanya hasil Islam saja. Tokoh agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, semua ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia.

“Maka menjadi kewajiban kita semua menjaga Indonesia ini tetap utuh sebagai warisan dari para tokoh kita terdahulu. Kalau kita tidak mau bersama menjaga Indonesia, artinya kita menginjak-injak apa yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu kita dan itu tentu bukan ajaran dari agama kita,” ujar Yaqut.

Dalam kesempatan ini, Yaqut mengingatkan agar jangan mau dikotak-kotakkan dalam berbagai varian paham agama yang berbeda. Yaqut mengajak para tokoh agama yang hadir secara virtual setia pada ideologi negara Pancasila.

“Pancasila ini final, tidak bisa diganggu dengan bentuk ideologi yang lain. Pancasila adalah kesepakatan untuk hidup bersama dalam sebuah wilayah bernama NKRI. Dan ini sudah jadi alasan yang cukup bagi kita semua untuk tetap hidup damai berdampingan dan saling menghargai dengan agama sebagai inspirasi kita bersama,” tambahnya.

Menurut Yaqut, tidak ada ideologi di dunia yang sekuat Pancasila. Ia berharap, para tokoh agama sama-sama menjaga ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan perbedaan.

“Percayalah bahwa radikalisme, pemahaman agama yang fatalistik dan membabi buta itu pada ujungnya adalah keruntuhan tatanan masyarakat,” pungkas Yaqut.

Hadir dalam dialog virtual ini tokoh lintas agama, pimpinan Pondok Pesantren, pimpinan Ormas Lintas Agama, tokoh adat dan Forkopimda se-Sulawesi Selatan.

Dialog ini adalah upaya Kemenko Polhukam untuk menjaga kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap kondusif dengan terus menjalankan disiplin dan protokol kesehatan. Itu sebabnya, hadir pula perwakilan BNPB untuk menjelaskan pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi yang diharapkan dipandu oleh para tokoh lintas agama.

Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar silaturahmi dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, dan pimpinan serta tokoh lintas agama se-Jawa Barat (Jabar) secara virtual, Minggu (25/7).

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kepala BNPB, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dan puluhan pemimpin ormas lintas keagamaan ini, Mahfud menegaskan, pemerintah telah berusaha maksimal menangani sektor kesehatan dan ekonomi dalam mengatasi Pandemi Covid-19.

“Pemerintah sudah berusaha maksimal. Kita di awal kesulitan masker, obat, APD. Kini obat, vaksin, APD, masker, sudah merata. Itu langkah pemerintah. Kemudian di sektor ekonomi, pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah. Ada bansos, bantuan langsung tunai, kredit tanpa bunga, semua disalurkan,” paparnya.

Karena itulah, lanjut Mahfud, pemerintah meminta kesadaran masyarakat dalam mematuhi prokes dan mendukung program vaksinasi.

“Mohon para tokoh bantu pemerintah. Megingatkan umat, gembala, dan santri masing-masing di Jawa Barat. Kampanye protokol kesehatan. Ajak umat vaksinasi. Pemerintah silakan dikritik,” ajaknya.

Mendengar paparan Mahfud MD, sebagian besar perwakilan tokoh lintas agama dan ormas mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, sejumlah pimpinan pondok pesantren dan pimpinan gereja, siap membantu pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dalam menyukseskan program vaksinasi.

Yakni dengan mengizinkan gedung dan halaman ponpes, maupun tempat ibadah yang dalam pelaksanaan PPKM tidak dapat dipergunakan, dialihfungsikan menjadi tempat perawatan isolasi mandiri (Isoman) bagi pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat Muhammad Najib menyebut, masjid yang semula menjadi sektor yang harus ditutup, agar bisa dimanfaatkan sebagai pusat sosialisasi, edukasi, pelatihan, hingga pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayahnya.

“Jadi Covid health and care pandemic. Jadi masjid difungsikan seperti itu. Masjid bisa dikelola oleh warga di lingkungan masjid. Semua warga yang terkonfirmasi, ditangani langsung oleh warga. Apakah pengobatannya, atau juga termasuk kalo memungkinkan itu (masjid) untuk isoman dan vaksinasi,” kata Najib.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Bambang Widjaja yang mengatakan, gereja sangat bisa dilibatkan pemerintah untuk merawat pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. Apalagi, kata dia, selama ini gereja-gereja di Jawa Barat juga memberlakukan ibadah secara daring. Bukan hanya gedung gereja, kata dia, tempat tinggal para pendeta misalnya, dapat dijadikan sebagai tempat isoman.

“Karena itu, dimungkinkan. Dan kami berpikir daripada gedung-gedung gereja itu tak terpakai, lebih baik itu digunakan sebagai tempat isoman atau vaksinasi. Hanya perlu petunjuk yang lebih jelas arahan teknis supaya penggunaan tempat itu dapat dukungan dari Dinkes dan Puskesmas setempat. Sehingga kita bersama-sama masyarakat mencoba menanggulangi situasi yang gawat darurat ini,” sebutnya.

Serupa, Prof. Oman Fathurahman dari Ponpes Al-Hamidiyah Depok juga menyatakan, pesantrennya siap jika dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19.

“Kami siap karena gedung dan halaman memadai. Kami juga menyarankan pemerintah lebih intens melibatkan tokoh agama dan pesantren, terutama untuk melakukan kontra narasi kepada pihak yang menyebarkan hoaks terkait Covid-19,” tandasnya.

Ketut Suta Arnawa, anggota FKUB Kabupaten Bogor dari agama Hindu juga antusias dan amat setuju jika organisasi keumatan dan keagamaan dilibatkan dalam penanganan Corona, terutama dalam program vaksinasi.

Sementara itu,  KH. Usamah Mansyur, Katib Syuriah PWNU Jabar mengajak seluruh tokoh agama mengingatkan umat mematuhi prokes dengan berbagai dalil agama.

“Tak perlu ngotot-ngototan dan berdebat. Pake rukhsoh yang ada. Hujan badai saja boleh salat Jumat di rumah, apalagi ini pandemi Covid-19. Kita perlu bersatu dengan pemerintah menangani pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Jakarta, eranasional.com – Dalam rangka menjaga dan mengamankan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakpus mengundang para Tokoh Masyarakat (Tomas), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Tokoh Agama (Toga). Silahturahmi Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes (Pol) Heru Novianto, S.,Ik tersebut berlangsung di Aula Lantai 3 Mapolres Metro Jakpus, Selasa, (14/1/2020) sekitar pukul 09.30 WIB.

Acara yang dipimpin langsung oleh Kombes (Pol) Heru Novianto, S., Ik, ini dalam sambutannya mengatakan,” Terimakasih atas waktunya untuk bersilaturahmi juga bersinergi dengan Instusi Polri, khususnya di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Heru.

Selanjutnya Kapolres Metro Jakpus menyampaikan bahwa Saya selaku Kapolres yang baru menjabat mohon bantuan dan kerjasamanya dari Ormas, para Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat untuk menciptakan situasi yang kesejukan, aman, nyaman, damai dan kondusif, untuk kita semua. ‘paparnya.

“Dengan diadakan pertemuan ini sebagai ajang menjalin tali silaturahmi dan mari kita memupuk kebersamaan antara Polri, Ormas, Toga, dan Tomas agar tetap bersinergi juga terbangun dengan baik,” harapnya.

Partisipasi Ormas, Toga, dan Tomas di wilayah Jakarta Pusat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pelaksanaan kegiatan masyarakat terjalin dengan baik, ucap Kapolres.

Lanjut beliau sampaikan,”kemampuan Polri sangat terbatas tanpa bantuan dari Ormas yang ada di wilayah Jakarta Pusat untuk ikut menjaga keamanan lingkungan mustahil wilayah Jakarta Pusat bisa aman,” terangnya.

Mari kita bangun kebersamaan ini, sikap kesadaran hukum agar masyarakat tertib dalam setiap aturan yang diatur sehingga terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan kondusif. Tutup Kapolres.  (Fyan/red).