Dalam kasus ini, polisi juga menemukan dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur.

Kasubdit IV Renakta Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Osva mengatakan, para pelaku diduga menjalankan proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural melalui agensi yang tidak memiliki legalitas resmi.

Modus tersebut dilakukan secara perorangan dengan merekrut calon pekerja untuk diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku.

“Terkait para pelaku, kami telah menahan satu orang tersangka. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran atau masuk daftar pencarian orang (DPO) dan akan segera kami lakukan penangkapan,” ujar Osva, saat rilis kasus di Mapolda Sulsel, Selasa (28/7/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sebanyak tujuh orang yang rencananya akan diberangkatkan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia.

Kasus ini terungkap setelah salah satu korban mengunggah status di media sosial yang memperlihatkan tiket pesawat menuju Surabaya.

Dalam unggahan tersebut, korban diketahui akan melakukan transit sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak.

Tim penyidik kemudian melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Hasilnya, polisi menemukan fakta bahwa sebagian besar orang tua para korban tidak memiliki keluarga maupun kerabat di Surabaya maupun Pontianak.

Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan antardaerah, melainkan bagian dari rencana pemberangkatan pekerja migran secara ilegal menuju Malaysia.

“Penyelidikan kami berawal dari informasi masyarakat dan unggahan salah satu korban di media sosial. Setelah ditelusuri, rata-rata orang tua korban tidak memiliki sanak keluarga di Surabaya maupun Pontianak. Dari sana kami memperjelas bahwa tujuan akhir keberangkatan para korban adalah Malaysia,” jelas Osva.

Dalam kasus ini, para korban diduga direkrut oleh tersangka yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, mereka akan diserahkan kepada pelaku lain di Kalimantan Barat untuk diberangkatkan menuju Malaysia.

Para korban nantinya akan dipekerjakan di sektor perkebunan kelapa sawit secara ilegal tanpa melalui prosedur resmi sebagai pekerja migran Indonesia.

“Mereka akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit secara ilegal,” pungkas Osva. []

Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nurul Azizah, menjelaskan bahwa pemulangan para WNI tersebut dilakukan secara bertahap dalam dua kloter. Kepulangan pertama dilakukan pada 22 Januari 2026 dengan satu penerbangan yang membawa 91 WNI. Selanjutnya, kloter kedua berlangsung pada 30 dan 31 Januari 2026 melalui tiga penerbangan berbeda.

Dari total 249 WNI yang dipulangkan, sebanyak 182 orang berasal dari Myanmar, sementara 67 lainnya dipulangkan dari Kamboja. Seluruhnya saat ini menjalani proses pendataan dan asesmen oleh penyidik Bareskrim untuk mengetahui peran, kondisi, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus yang mereka alami.

Berdasarkan hasil asesmen awal, para WNI tersebut sebelumnya menerima tawaran pekerjaan di luar negeri dengan berbagai posisi yang terlihat legal dan menjanjikan. Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator lokapasar, customer service, pengelola judi online, hingga pelayan restoran di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kamboja. Tawaran pekerjaan itu sebagian besar mereka terima melalui media sosial seperti Facebook dan aplikasi pesan instan Telegram.

]]> https://eranasional.com/97783/modus-kerja-di-luar-negeri-berujung-scam-online-249-wni-dipulangkan/feed 0 Aditya https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja#respond Fri, 23 Jan 2026 21:02:58 +0000 https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pembebasan ribuan warga negara Indonesia (WNI) dari lokasi-lokasi penipuan online di Kamboja menjadi perhatian serius media internasional. Fenomena ini dinilai mencerminkan besarnya skala industri penipuan daring yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, serta dampaknya terhadap warga negara asing yang menjadi korban perdagangan manusia.

Sedikitnya 1.400 WNI dilaporkan telah dibebaskan dari pusat-pusat penipuan online di Kamboja dan saat ini mencari perlindungan serta bantuan kekonsuleran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan korban terbanyak dalam operasi penipuan lintas negara di wilayah tersebut.

Media Timur Tengah berbasis Arab Saudi, Arab News, dalam laporannya pada Rabu (21/1/2026), menyoroti pembebasan massal tersebut sebagai bagian dari operasi besar-besaran pemerintah Kamboja dalam menindak industri penipuan online bernilai miliaran dolar AS.

“Diperkirakan ribuan orang telah dibebaskan dari tempat-tempat penampungan hasil penipuan di seluruh Kamboja dalam beberapa hari terakhir, termasuk lebih dari 1.400 warga negara Indonesia,” tulis Arab News.

Menurut laporan tersebut, gelombang pembebasan warga asing terjadi setelah Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengambil sikap tegas terhadap jaringan penipuan online yang selama ini beroperasi secara masif di berbagai wilayah negara tersebut. Industri ini selama bertahun-tahun disebut beroperasi dengan menyamarkan aktivitasnya sebagai perusahaan legal, kasino, hingga kawasan ekonomi khusus.

“Sejak pekan lalu, sejumlah warga negara asing yang dibebaskan dari pusat-pusat penipuan di Kamboja telah meminta bantuan dari kedutaan mereka,” tulis media tersebut.

Langkah penindakan ini dinilai sebagai sinyal kuat perubahan pendekatan pemerintah Kamboja, yang sebelumnya kerap mendapat sorotan internasional terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik perdagangan manusia dan kejahatan siber.

Arab News juga mengungkapkan bahwa hingga kini sekitar 1.440 WNI telah dipulangkan ke Indonesia. Angka tersebut dinilai signifikan jika dibandingkan dengan total kasus perlindungan WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh sepanjang tahun sebelumnya.

“Jumlah tersebut cukup besar, mengingat Kedutaan Besar Indonesia menangani total 5.008 kasus sepanjang tahun 2025,” tulis media tersebut.

]]> https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja/feed 0 Aditya https://eranasional.com/95949/9-wni-korban-tppo-di-kamboja-dipulangkan-bareskrim-polri https://eranasional.com/95949/9-wni-korban-tppo-di-kamboja-dipulangkan-bareskrim-polri#respond Sat, 27 Dec 2025 01:10:33 +0000 https://eranasional.com/95949/9-wni-korban-tppo-di-kamboja-dipulangkan-bareskrim-polri Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sembilan warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana eragangan orang (TPPO) di Kamboja dipulangkan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni menyebut pemulangan berbekal informasi dari orang tua korban. Mereka sempat melapor kepada Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri pada 8 Desember 2025.

“Laporan aduan masyarakat orang tua korban yg diterima desk ketenagakerjaan 8 Desember dan dari medsos adanya TPPO terhadap WNI yg dipaksa admin judi online dan mengalami kekerasan fisik,” ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni di gedung Bareskrim Polri, Jumat (26/12/2025).

Berdasarkan laporan tersebut, tanggal 15 Desember, pihak kepolisian langsung berangkat ke Kamboja dan berkoordinasi dengan KBRI Kamboja untuk melakukan pemulangan terhadap warga negara tersebut.

“Kami mencegah 3 orang calon tenaga kerja wanita di wilayah Kabupaten Serang, yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Riau,” kata Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Banten, Kompol Irene Missy, Jumat (29/8/2025).

Dia mengungkapkan, pencegahan ketiga wanita tersebut berkat adanya informasi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Tengah, terkait dugaan adanya calon-calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan secara ilegal di wilayah Provinsi Banten.

“Kami pun bertindak cepat menangapi informasi itu, dan berhasil mencegah ketiganya. Saat ini ketiganya berada di Polda Banten dan tengah dilakukan pendalaman lebih lanjut,” jelas Irene.

Irene menjelaskan, berdasarkan keterangan salah satu korban berinisial S, jika dirinya mengetahui jika adanya lowongan pekerjaan di Malaysia dari media sosial Facebook.
“Pengakuan korban informasi itu dari Facebook, terkait penawaran job pengasuh lansia dengan gaji sangat mengiurkan,” kata Irene.

Irene mengimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan gaji besar yang ditawarkan di luar negeri melalui media sosial.

Dari total 43 tersebut, sebanyak 17 bayi dijual ke Singapura, 17 bayi dijual di Indonesia, dan delapan bayi berhasil diselamatkan. Sementara satu lainnya meninggal dunia di tempat penampungan bayi di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

“Untuk yang diadopsi internasional dari data yang ada sudah 17 yang berangkat ke Singapura. Kemudian delapan yang kita amankan dari jaringan internasional. Kemudian satu bayi ditemukan sudah meninggal dunia di Pontianak,” ujar Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar), Kombes Pol Surawan, dikutip dari Metrotvnews.coom, Sabtu (9/8/2025).

Diketahui para bayi-bayi tersebut dijual ke Singapura seharga SGD20 ribu atau setara dengan Rp254 juta. Sedangkan harga bayi-bayi yang dijual di Indonesia berkisar antara Rp10-15 juta.

Total terdapat 22 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 20 orang berhasil ditangkap, sedangkan dua orang lainnya masih menjadi buron dengan nama Wiwit dan Yuyun Yuningsih.

Dikutip dari keterangan pers KBRI Bangkok, 400 WNI tersebut terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, enam di antaranya dalam kondisi hamil. Mereka semua sehat.

Seluruh WNI itu diseberangkan ke kota Maesot, Thailand, melalui 2nd Friendship Bridge. Setelah melalui proses screening kesehatan dan National Referral Mechanism, para WNI berangkat melalui jalur darat selama 10 jam menggunakan 9 bus menuju Bandara Don Mueang Bangkok.

Mereka kemudian diterbangkan menggunakan pesawat carter ke Indonesia.

Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI menyampaikan, puluhan WNI ini merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu dari 46 korban itu merupakan mantan anggota DPRD Indramayu dengan inisial R.

Melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com pada Kamis (20/2), 46 WNI ini telah dicap korban TPPO oleh National Refferal Mechanism Thailand.

Upaya pemulangan para WNI ini dilakukan malam ini melalui Bangkok, Thailand, dengan menggunakan dua penerbangan komersil.

Kedua penerbangan itu terbang malam ini dengan ketibaan dijadwalkan pada pukul 21.55 dan 22.10 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Myanmar dan Vietnam kerap menjadi sarang tempat praktik TPPO yang menargetkan warga asing termasuk WNI. Sebagian besar dijadikan pekerja paksa untuk judi online dan penipuan daring atau scam.

Pada Desember lalu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, mengatakan lebih dari 3.000 WNI terlibat dalam kasus penipuan online (online scam) di luar negeri. Jumlah itu akumulasi dari 2020 hingga November 2024.

“TPPO dan eksploitasi seksual itu, diungkap oleh jajaran Polda Sulsel selama November 2024,“ucap Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Rabu, 20 Oktober 2024.

Yudhiawan mmenambahkan, dari 35 kasus tersebut, 6 diantaranya diungkap oleh Ditreskrimum Polda Sulsel.

Dua kasus oleh Polrestabes Makassar, satu kasus Polres Pelabuhan Makassar, satu kasus Polres Gowa, dua kasus Polres Maros, satu Polres Pangkep dan satu Polres Barru.

Satu kasus Polres Parepare, satu Polres Pinrang, satu Polres sidrap, dua Polres Luwu, satu Polres Palopo, satu Polres Lutra.

Satu Polres Lutim, satu Polres Tator, satu Polres Torut, satu Polres Enrekang, satu Polres Bone, tiga Polres Wajo.

Dua Polres Sinjai, satu Polres Takalar, satu Polres Jeneponto, satu Polres Bantaeng dan satu Polres Bulukumba serta satu Polres Selayar.

“Dari 35 kasus eksploitasi seksual, sebanyak 32 laporan polisi. Dari 35 tersangka, 28 orang laki-laki dan tujuh perempuan,”ungkapnya.

“Sementara korban ada 41 orang. Perempuan dewasa 31 orang, anak dibawah umur 10 orang,“sambungnya.

Kata Yudhiawan, barang bukti yang berhasil disita dari kasus tersebut yakni, berupa uang tunai Rp 15.466.000, 24 unit handphone, satu Unit sepeda motor dan 12 kondom.

Wanita berinisial SP (22 tahun) dan UP (24 tahun) diketahui menjual seorang gadis berusia 15 tahun kepada pria hidung belang.

Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni, melalui Kasi Humas, Iptu Ibnu Holdon, mengatakan kasus TPPO ini terungkap berdasarkan hasil penyelidikan undercover Unit PPA Satreskrim Polres OKU.

Dia berujar, kasus ini berawal saat SP menawarkan jasa kencan kepada seorang pria hidung belang. Mereka pun menyepakati harga sebesar Rp 1 juta untuk sekali kencan, pada Minggu (3/11/2024).

“Pelaku SP kemudian mengajak rekannya UP untuk menemui korban di salah satu hotel di Kota Baturaja,” katanya, Selasa (5/11/2024).

Dua bayi jenis kelamin laki-laki dan perempuan hendak dibawa ke Bali untuk dijual ke pengadopsi dengan nilai puluhan juta.

“Sudah terjadi beberapa waktu lalu kita tangani ada sindikat penjualan bayi, jadi kejadiannya di tanggal 26 Juli,” kata Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana di Mapolres, Senin (2/9/2024).

Sebelumnya, salah satu korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus lowongan kerja di Kamboja, MR, mengaku adanya bantuan dari pihak agen atau calo di kantor Imigrasi Tangerang dalam pembuatan paspor. Sehingga mereka lolos dan dengan mudah mendapatkan paspor.

“Sesampainya di Imigrasi Tangerang, kami dijemput dua orang, salah satunya dari agen perjalanan itu. Kemudian kami diarahkan saat ditanya diminta menjawab keperluannya jalan-jalan bukan untuk kerja,” kata MR kepada Eranasional, Senin (12/8/2024).

MR mengaku dia tak mengikuti prosedur pada umumnya seperti antri dan cek berkas di loket. Begitu tiba, MR langsung masuk ke ruang foto dan hanya ditanya negara tujuannya.

“Enggak ada berkas-berkas asli seperti KK dan KTP aslinya yang diminta sama mereka. Kami juga tidak antri diloket, tapi langsung masuk,” ucap dia.

MR berangkat dengan menggunakan jasa agen perjalanan Sejahtera Permata Holiday yang beralamat di Jalan Taman Surya 3 No.22, Kalideres, Jakarta Barat.

Hal yang sama juga dialami korban lainnya, CL. Bahkan CL mengaku pihak imigrasi Tangerang juga merubah data pribadinya.

Hingga berita ini diturunkan, Kantor Imigrasi Tangerang masih belum merespons kabar tersebut.

“Kami memperketat proses penerbitan paspor sebagai langkah pencegahan terhadap kasus TPPO,” kata Kepala UKK Imigrasi OKU, Ardi Widodo dikutip dari Antara, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, pengawasan ketat ini perlu dilakukan khususnya bagi pemohon yang berniat bekerja ke luar negeri.

Setiap permohonan paspor dengan tujuan kerja luar negeri harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, lembaga penyalur tenaga kerja, dan BP2MI.

“Prosedur ketat ini untuk menangkal terjadinya kasus TPPO dengan menerapkan prosedur verifikasi yang mendalam,” ujarnya.

Sebelumnya, Salah satu korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus lowongan kerja di Kamboja, MR, mengaku adanya bantuan dari pihak agen atau calo di kantor Imigrasi Tangerang dalam pembuatan paspor. Sehingga mereka lolos dan dengan mudah mendapatkan paspor.

“Sesampainya di Imigrasi Tangerang, kami dijemput dua orang, salah satunya dari agen perjalanan itu. Kemudian kami diarahkan saat ditanya diminta menjawab keperluannya jalan-jalan bukan untuk kerja,” kata MR kepada Eranasional, Senin (12/8/2024).

MR mengaku dia tak mengikuti prosedur pada umumnya seperti antri dan cek berkas di loket. Begitu tiba, MR langsung masuk ke ruang foto dan hanya ditanya negara tujuannya.

“Enggak ada berkas-berkas asli seperti KK dan KTP aslinya yang diminta sama mereka. Kami juga tidak antri diloket, tapi langsung masuk,” ucap dia.

“Sesampainya di Imigrasi Tangerang, kami dijemput dua orang, salah satunya dari agen perjalanan itu. Kemudian kami diarahkan saat ditanya diminta menjawab keperluannya jalan-jalan bukan untuk kerja,” kata MR kepada Eranasional, Senin (12/8/2024).

MR mengaku dia tak mengikuti prosedur pada umumnya seperti antri dan cek berkas di loket. Begitu tiba, MR langsung masuk ke ruang foto dan hanya ditanya negara tujuannya.

“Enggak ada berkas-berkas asli seperti KK dan KTP aslinya yang diminta sama mereka. Kami juga tidak antri diloket, tapi langsung masuk,” ucap dia.

Hal yang sama juga dialami korban lainnya, CL. Bahkan CL mengaku pihak imigrasi Tangerang juga merubah data pribadinya.

“Nama saya di akta kelahiran dan KK beda, jadi diedit sama mereka (calo) dieditnya di Imigrasi Tangerang,” ujar CL. Pada saat itu CL juga mengatakan tidak diperlihatkan berkas-berkas miliknya yang asli.

Saat dikonfirmasi Eranasional, Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Uray Avian enggan menjawab dugaan keterlibatan oknum di kantor imigrasi Tangerang.

“Saya masih ada giat diluar kantor,” ucap Uray kepada Eranasional, Senin (12/8/2024).

Sebelumnya, tiga warga Manado, Sulawesi Utara, yang menjadi korban TPPO di Kamboja, telah berhasil dipulangkan ke tanah air. Ketiganya, yakni CL, RS, dan MS.

Jeylin, kakak CL, mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan adiknya dan kedua temannya. Namun, di balik rasa syukur itu, keluarga mereka masih dihantui oleh trauma mendalam dan kerugian materiil yang cukup besar akibat penipuan yang mereka alami.

“Ya bersyukur ya, sudah kembali dengan selamat. Tapi kami (keluarga) kesal sama orang-orang yang telah menipu adik saya dan dua temannya,” kata Jeylin saat ditemui di kediamannya, Pancoran Mas, Depok, Minggu (11/8/2024).

Jeylin dan keluarganya berharap para pelaku yang telah menjerat adiknya dan kedua temannya ke dalam kasus TPPO ini dapat bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Keluarga korban meminta agar para pelaku mengganti seluruh kerugian yang telah mereka derita.

“Kami berharap mereka mau mengganti semua kerugian yang telah mereka timbulkan. Jika mereka tidak mau bertanggung jawab, kami akan tempuh jalur hukum,” tegas Jeylin.

“Statistik kasus online scamming dari periode 2020 sampai Maret 2024 totalnya 3.703 orang. Paling banyak itu dari Kamboja 1.914 orang, kemudian yang kedua Filipina 680 orang, yang berikutnya Thailand 364 orang, dan Myanmar ada 332 orang,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sekitar 40 persen korban berasal dari wilayah Sumatera Utara.

“Sebagian besar hampir saya katakan 30 – 40 persen-nya itu dari Sumatera Utara,” kata Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum.

Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum menambahkan, para korban TPPO yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online itu berasal dari kalangan berpendidikan. Mereka terjebak dengan iming-iming bekerja di bidang informasi dan teknologi (IT) di perusahaan luar negeri.

“Korbannya melek teknologi, usia produktif 18 sampai 35 tahun dan bahkan mereka berpendidikan tinggi, ada yang sudah S2,” kata Woro.

Namun, sampai di negara tujuan, para korban justru disekap dan dipaksa bekerja yang tidak sesuai perjanjian awal.

Para korban bahkan diancam dengan pemotongan gaji apabila tidak memenuhi target yang ditentukan oleh pemilik bisnis ilegal tersebut.

“Jadi kalau mereka tidak memenuhi target, gaji mereka dipotong. Mereka itu tidak boleh kemana-mana, di situ saja mereka bekerja, semacam ada penyekapan, ada eksploitasi, makanya itu terjadi TPPO,” kata Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum.