Peristiwa ini langsung menjadi sorotan masyarakat karena Batam selama ini dikenal sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia. Banyak warganet meminta pemerintah memberikan penjelasan transparan agar citra pelayanan keimigrasian Indonesia tetap terjaga di mata internasional.

Dalam keterangannya di media sosial, WN Singapura tersebut mengaku sempat dihentikan oleh seorang petugas saat berada di area pemeriksaan imigrasi. Ia disebut ditegur karena menggunakan telepon genggam di lokasi pemeriksaan. Namun, menurut pengakuannya, ponsel tersebut dipakai untuk menunjukkan dokumen perjalanan yang diperlukan.

Situasi kemudian disebut berkembang menjadi tidak nyaman. Turis tersebut mengaku diminta membayar uang sebesar Rp500 ribu terkait pengurusan visa. Ia juga mengeklaim mendapat tekanan verbal dan ancaman akan diminta tidur di kapal feri atau bahkan dibawa ke penjara apabila tidak mengikuti arahan petugas.

Unggahan itu dengan cepat menyebar luas dan memicu beragam reaksi dari publik. Sebagian netizen mempertanyakan prosedur pelayanan di pelabuhan internasional, sementara lainnya meminta masyarakat menunggu hasil klarifikasi resmi dari pihak Imigrasi.

Menanggapi ramainya pemberitaan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam akhirnya buka suara. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memanggil seluruh pihak yang terlibat guna memperoleh penjelasan lengkap terkait kejadian itu.

]]> https://eranasional.com/101428/petugas-imigrasi-sekupang-dicopot-sementara-usai-aduan-wn-singapura-viral/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96082/menimipas-ungkap-alasan-pemerintah-terbitkan-calling-visa-untuk-51-warga-israel https://eranasional.com/96082/menimipas-ungkap-alasan-pemerintah-terbitkan-calling-visa-untuk-51-warga-israel#respond Sat, 03 Jan 2026 10:56:12 +0000 https://eranasional.com/96082/menimipas-ungkap-alasan-pemerintah-terbitkan-calling-visa-untuk-51-warga-israel Jakarta, ERANASIONAL.COM – Keputusan pemerintah Indonesia memberikan izin masuk kepada 51 warga negara (WN) Israel melalui mekanisme calling visa tengah menjadi perbincangan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Jenderal (Purn) Agus Andrianto, menegaskan bahwa penerbitan visa tersebut telah melalui proses penyaringan yang sangat ketat dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Dalam keterangannya pada Sabtu (3/1/2026), Agus memastikan bahwa pemberian izin ini bukanlah keputusan tunggal dari kementeriannya, melainkan hasil kesepakatan kolektif.

Agus menjelaskan bahwa setiap permohonan visa dari negara-negara yang masuk dalam daftar calling visa harus dibahas oleh sebuah tim koordinasi khusus. Tim ini biasanya terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta unsur pengamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

“Jika visa diajukan oleh warga negara Israel, selalu ada tim yang membahas apakah mereka diizinkan masuk atau tidak. Keputusan ini lahir dari rapat koordinasi bersama, jadi bukan kewenangan mutlak satu kementerian saja,” jelas mantan Wakapolri tersebut.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pemberian visa kepada 51 WN Israel ini didasari pada tujuan bisnis. Agus mensinyalkan bahwa kehadiran mereka telah mendapatkan restu karena dianggap memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional dengan tetap mengedepankan aspek keamanan.

“Intinya, rekomendasi bersama itulah yang menjadi dasar. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan matang di baliknya, termasuk profil pemohon dan tujuan kehadirannya,” tambahnya.

Apa Itu Calling Visa?

Bagi masyarakat awam, istilah calling visa mungkin terdengar asing. Secara hukum di Indonesia, calling visa adalah layanan visa yang diberikan kepada warga negara dari negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu.

Sebagai informasi, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, warga negara Israel tidak dapat mengajukan visa ke Indonesia melalui mekanisme umum. Mereka diwajibkan menggunakan skema calling visa, yakni jenis visa yang memerlukan persetujuan khusus dari pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Calling visa umumnya diberlakukan bagi warga negara dari negara-negara yang dianggap memiliki sensitivitas tertentu, baik dari sisi politik, keamanan, maupun hubungan luar negeri. Prosesnya mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap tujuan kunjungan, latar belakang pemohon, serta potensi risiko yang dapat ditimbulkan selama berada di Indonesia.

Berikut adalah poin utama mengenai prosedur calling visa:

• Negara Tanpa Hubungan Diplomatik: Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, WN Israel tidak bisa mendapatkan visa biasa di bandara (Visa on Arrival) atau melalui proses umum.
• Proses Kliring (Clearing House): Permohonan harus melalui tahap penilaian di tingkat pusat. Tim koordinasi akan melakukan pengecekan latar belakang (background check) yang mendalam untuk memitigasi potensi risiko keamanan atau politik.
• Persyaratan Penjamin: Pemohon biasanya diwajibkan memiliki penjamin di Indonesia yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan mereka selama di tanah air.

Penerapan kebijakan ini cenderung diberlakukan bagi negara-negara yang dinilai memiliki sensitivitas tinggi. Selain aspek keamanan, tim penilai juga mempertimbangkan dampak politik internasional, mengingat posisi teguh Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Namun, dalam praktik diplomasi ekonomi, interaksi profesional di level bisnis terkadang dimungkinkan melalui skema pengawasan ketat ini tanpa mengubah posisi politik negara secara fundamental.

Langkah Menimipas dalam menjelaskan prosedur ini diharapkan dapat meredam spekulasi di masyarakat. Dengan adanya transparansi bahwa izin tersebut melibatkan lintas kementerian, pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan dan keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap izin masuk warga negara asing ke wilayah hukum Indonesia.

Kata Sandiaga, bebas visa kunjungan itu sudah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 7 Desember 2023.

“Telah diputuskan untuk diajukan negara-negara mana yang akan diusulkan untuk bebas visa kunjungan. Dari Kemenparekraf mengajukan 20 negara,” jelas Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Adapun keduapuluh negara yang diusulkan Kemenparekraf selama ini tercatat sebagai negara-negara dengan kunjungan turis asing tertinggi ke Indonesia, di antaranya Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Uni Emirat Arab (UAE), Arab Saudi, dan Belanda.

Kemudian, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, Spanyol, dan Qatar serta beberapa negara tambahan lainnya yang selama ini berkontribusi dalam investasi ke Indonesia.

Sandiaga berharap dengan penerapan kebijakan bebas visa kunjungan ini bisa meningkatkan pariwisata Indonesia.

Apalagi, pemerintah telah menargetkan pemasukan dari pariwisata mencapai Rp200 triliun di tahun 2024.

“Ini dengan menyasar high spender, atau pariwisata berkualitas khususnya yang berkaitan dengan lama tinggalnya mereka di Indonesia dan juga dari segi belanja ke ekonomi lokal,” ujar Sandiaga.

“Jadi tidak hanya pariwisata saja, tapi pertimbangan investasi dan dampak ekonomi,” sambungnya.

Kapan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 20 negara diterapkan, dia menyatakan Kemenparekraf akan memprosesnya terlebih dulu. Katanya, dalam waktu sebulan ke depan pemerintah akan mematangkan daftar 20 negara tersebut.

“Setelah matang, akan dilaporkan ke Bapak Presiden. Kemudian, akan ada tindaklanjut dengan kebijakan imigrasi,” tuturnya.

“Jadi akan kita finalkan, arahan Bapak Presiden satu bulan ini. Daftar 20 negara diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan,” lanjutnya.

Lebih detail lagi Sandiaga menjelaskan, rencanany bebas visa kunjungan untuk turis dari 20 negara ini berlakunya selama kurang dari 30 hari atau kunjungan singkat.

Sebab, ada permintaan dari sejumlah daerah, misalnya Batam, Bintan, dan Kepulauan Riau yang mengalami penurunan kunjungan dari turis asing. (*)

CHINA, Eranasional.com – Negeri Tirai Bambu menangguhkan penerbitan visa jangka pendek di Korea Selatan dan Jepang pada Hari Selasa, setelah mengumumkan akan membalas negara-negara yang memerlukan tes COVID-19 negatif pelancong dari China.

Negeri Tirai Bambu mencabut karantina wajib untuk kedatangan, mengizinkan perjalanan untuk melanjutkan perjalanan melintasi perbatasannya dengan Hong Kong sejak Minggu, menghapus pembatasan besar terakhir di bawah rezim “nol-COVID” yang mulai dihapus pada awal Desember setelah protes warga.

Itu menyebabkan virus tersebar di antara 1,4 miliar penduduk, menimbulkan kekhawatiran dengan Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat beserta negara lain mewajibkan tes COVID negatif dari pelancong asal China.

Meskipun Negeri Tirai Bambu itu memberlakukan persyaratan pengujian serupa untuk semua kedatangan, juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin mengatakan kepada wartawan pada Hari Selasa, pembatasan masuk untuk pelancong China adalah “diskriminatif” dan Negeri Tirai Bambu akan mengambil “tindakan timbal balik”.

Sebagai langkah pembalasan pertama, Kedutaan Besar China di Korea Selatan menangguhkan pemberian visa jangka pendek untuk pengunjung Korea Selatan.

Itu akan menyesuaikan kebijakan dengan pencabutan “pembatasan masuk diskriminatif” Korea Selatan terhadap China, kata kedutaan di akun resmi WeChat, melansir Reuters 10 Januari.

Kedutaan Besar China di Jepang kemudian mengumumkan langkah serupa, dengan mengatakan misi dan konsulatnya telah menangguhkan penerbitan visa mulai Selasa. Pernyataan kedutaan tidak mengatakan kapan mereka akan melanjutkan penerbitan visa.

Langkah itu dilakukan segera setelah Jepang memperketat aturan COVID-19 bagi pelancong yang datang langsung dari China, dengan menetapkan hasil negatif dari tes PCR yang diambil kurang dari 72 jam sebelum keberangkatan, serta tes negatif saat tiba di Jepang.

Beberapa pemerintah negara asing telah menyuarakan keprihatinan tentang transparansi data Beijing, karena pakar internasional memperkirakan setidaknya 1 juta kematian akibat COVID-19 di Negeri Tirai Bambu tahun ini. **

Eranasional.com – Bank sentral Rusia mengatakan bank di negara itu akan menggunakan UnionPay Cina sebagai pengganti sistem pembayaran Visa dan Mastercard yang akan berhenti berfungsi di luar negeri setelah 9 Maret 2022

Kartu kredit keluaran bank Rusia yang menggunakan sistem pembayaran Visa dan Mastercard akan berhenti berfungsi buntut dijatuhkannya sanksi atas agresi ke Ukraina.

Kartu Mastercard dan Visa yang diterbitkan Rusia akan diterima di Rusia hingga masa berlakunya habis, kata bank sentral, Minggu, 6 Maret 2022.

Larangan luar negeri juga berlaku untuk kartu yang diterbitkan oleh anak perusahaan lokal bank asing, kata bank.

Pengumuman ini muncul setelah perusahaan pembayaran AS Visa dan Mastercard mengatakan mereka menangguhkan operasi di Rusia, bergabung dengan daftar perusahaan yang memutuskan hubungan bisnis dengan Rusia.

Bank sentral menambahkan bahwa banyak bank Rusia berencana untuk mengeluarkan kartu menggunakan UnionPay, sebuah sistem yang katanya diaktifkan di 180 negara.

Sejumlah bank termasuk Sberbank dan Tinkoff mulai mengeluarkan kartu yang memberi lencana bersama sistem pembayaran Mir domestik Rusia dengan UnionPay.

Ribuan orang Rusia, termasuk wisatawan, terdampar di luar negeri setelah banyak negara menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Rusia sementara Rusia membalas dengan larangan terbang bagi banyak maskapai asing.

Bank sentral menyarankan warga yang saat ini berada di luar negeri, untuk menarik uang tunai sebelum larangan mulai berlaku.