Pasukan yang dijadwalkan beroperasi penuh pada tahun 2029 ini berada langsung di bawah komando London. Jenkins menegaskan bahwa unit ini bukan sekadar forum latihan bersama, melainkan pasukan siap tempur yang memiliki rencana operasi terintegrasi untuk menghadapi segala bentuk agresi di kawasan perairan Eropa. Langkah ini diambil sebagai respons atas data intelijen Inggris yang mengeklaim adanya peningkatan aktivitas militer Rusia di perairan Eropa hingga sepertiga dalam dua tahun terakhir.
Di sisi seberang, Moskow memberikan tanggapan dingin terhadap gerakan militer London tersebut. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, dengan tegas membantah tudingan bahwa negaranya memiliki rencana untuk menyerang NATO.
Menurut Medvedev, Rusia hanya akan bereaksi secara militer jika kedaulatan mereka diserang terlebih dahulu oleh pihak Barat. Senada dengan itu, Presiden Vladimir Putin menilai bahwa narasi mengenai “ancaman Rusia” hanyalah alat propaganda yang digunakan oleh negara-negara Barat untuk mengalihkan perhatian rakyat mereka dari berbagai persoalan domestik yang carut-marut, termasuk krisis biaya hidup dan ketidakstabilan politik dalam negeri. Moskow melihat penguatan militer Inggris di kawasan Baltik sebagai bentuk provokasi yang justru memperkeruh stabilitas keamanan regional.
Terlepas dari perdebatan diplomatik tersebut, Perdana Menteri Keir Starmer tetap bersikukuh pada kebijakan pertahanan yang keras. Dalam dokumen Strategic Defence Review 2025, pemerintah Inggris menetapkan target ambisius untuk menaikkan anggaran pertahanan hingga mencapai 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027. Salah satu pos pengeluaran terbesar yang direncanakan adalah modernisasi hulu ledak nuklir yang diperkirakan menelan biaya sekitar 15 miliar poundsterling.
Angka fantastis ini memicu perdebatan di internal parlemen, di mana banyak pihak mempertanyakan dari mana dana tersebut berasal di tengah beban utang negara yang masih tinggi. Namun, bagi London, menjaga status sebagai kekuatan nuklir global adalah harga mati untuk mempertahankan daya gentar (deterrence) di mata dunia.
Dinamika keamanan Inggris semakin rumit karena mereka juga harus membagi fokus ke kawasan Timur Tengah yang sedang membara. Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah memaksa Washington mengerahkan kapal induk USS George H.W. Bush ke Samudra Hindia sebagai tambahan dari dua gugus tempur kapal induk yang sudah bersiaga di Laut Arab dan Laut Merah. Inggris, sebagai sekutu terdekat AS, merasa berkewajiban untuk tetap hadir dalam lanskap keamanan Indo-Pasifik, meskipun sumber daya mereka di Eropa sendiri sedang dalam kondisi kritis.
Tinggalkan Balasan