Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah China kembali menunjukkan sikap keras terhadap kasus korupsi di lingkungan militer. Dua mantan Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, resmi dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan penyalahgunaan jabatan.

Putusan tersebut diumumkan pada Kamis, 7 Mei 2026, melalui pengadilan militer China. Media pemerintah Xinhua melaporkan bahwa sidang terhadap kedua mantan pejabat tinggi itu dilakukan secara terpisah, meski sama-sama berkaitan dengan praktik korupsi di tubuh militer negara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian internasional karena Wei Fenghe dan Li Shangfu bukan sosok biasa dalam struktur pemerintahan China. Keduanya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus anggota Komisi Militer Sentral, lembaga paling berpengaruh dalam struktur militer China yang dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping.

Selain itu, keduanya juga merupakan mantan anggota Dewan Negara China, posisi strategis yang menunjukkan besarnya pengaruh politik dan militer yang pernah mereka miliki.

Dalam putusan pengadilan, Wei Fenghe dinyatakan bersalah karena menerima suap dalam jumlah besar dan menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu pihak tertentu memperoleh keuntungan tidak sah, terutama dalam urusan penempatan jabatan dan promosi personel militer.

Sementara itu, Li Shangfu dinyatakan bersalah atas dua pelanggaran sekaligus, yakni menerima suap dan menawarkan suap dalam sejumlah proyek strategis yang berkaitan dengan pengadaan persenjataan dan modernisasi militer.

Selain hukuman mati yang ditangguhkan selama dua tahun, pengadilan juga mencabut hak politik keduanya seumur hidup. Seluruh aset dan harta pribadi mereka juga disita oleh negara.

Dalam sistem hukum China, hukuman mati dengan penangguhan atau suspended death sentence merupakan bentuk hukuman berat yang biasanya akan dikonversi menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana tidak melakukan pelanggaran lain selama masa penangguhan dua tahun.

Namun dalam kasus Wei dan Li, pengadilan menegaskan bahwa setelah hukuman dikurangi menjadi penjara seumur hidup, keduanya tidak akan mendapatkan kesempatan pengurangan hukuman maupun pembebasan bersyarat.

Keputusan itu memperlihatkan betapa seriusnya pemerintah China menangani kasus korupsi di lingkungan militer, terutama terhadap pejabat tinggi yang dianggap menyalahgunakan kepercayaan negara.

Investigasi terhadap Wei Fenghe sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Dalam laporan yang dirilis Xinhua pada 2024, disebutkan bahwa Wei menerima “sejumlah besar uang dan barang berharga” dari berbagai pihak sebagai imbalan atas bantuan politik dan jabatan.

Laporan tersebut menyebut tindakan Wei memiliki dampak yang sangat serius dan membahayakan integritas militer China.

Wei Fenghe sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan kekuatan rudal strategis China. Ia pernah menjabat sebagai komandan Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat China dari 2015 hingga 2017.

Pasukan Roket merupakan unit elite yang mengawasi sistem persenjataan strategis, termasuk rudal balistik dan senjata nuklir China.

Setelah masa jabatannya berakhir, posisi Wei kemudian digantikan oleh Li Shangfu yang juga menjadi figur penting dalam modernisasi militer China.

Li dikenal sebagai salah satu jenderal kepercayaan Presiden Xi Jinping. Ia memiliki peran besar dalam proyek pengembangan teknologi pertahanan dan pengadaan senjata modern.

Tak hanya di bidang militer, Li Shangfu juga dikenal sebagai tokoh penting dalam program luar angkasa China. Ia pernah memimpin sejumlah proyek ambisius terkait eksplorasi antariksa dan pengembangan teknologi satelit.

Karena kedekatannya dengan Xi Jinping dan pengaruhnya di sektor pertahanan, jatuhnya Li dalam kasus korupsi mengejutkan banyak pengamat politik internasional.

Vonis terhadap dua mantan Menteri Pertahanan ini disebut sebagai salah satu hukuman paling berat yang pernah dijatuhkan kepada pejabat militer senior China dalam beberapa dekade terakhir.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Guo Boxiong juga pernah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2016 karena kasus suap.

Sementara mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat lainnya, Xu Caihou, meninggal dunia akibat kanker pada 2015 saat masih menjalani proses investigasi korupsi sebelum sempat diadili.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa militer China menjadi salah satu fokus utama kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping sejak ia berkuasa pada 2012.

Xi Jinping selama bertahun-tahun dikenal menjalankan operasi besar-besaran untuk membersihkan Partai Komunis China dan institusi negara dari praktik korupsi.

Kampanye itu tidak hanya menyasar pejabat sipil, tetapi juga menjangkau petinggi militer, termasuk mereka yang sebelumnya dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Pada 2023, operasi pembersihan besar-besaran bahkan mulai menyasar Pasukan Roket elite China, unit strategis yang mengendalikan sistem rudal dan senjata nuklir negara tersebut.

Gelombang investigasi kemudian terus meluas hingga awal 2026. Salah satu perkembangan paling mengejutkan adalah pemecatan Zhang Youxia, jenderal tertinggi Tentara Pembebasan Rakyat China sekaligus Wakil Ketua Komisi Militer Pusat.

Zhang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Xi Jinping dan termasuk tokoh paling berpengaruh di militer China.

Pembersihan besar-besaran di tubuh militer ini memunculkan berbagai spekulasi internasional mengenai stabilitas internal Tentara Pembebasan Rakyat China.

Lembaga pemikir keamanan global, International Institute for Strategic Studies (IISS), dalam laporannya tahun ini menyebut operasi antikorupsi yang terus berlangsung berpotensi meninggalkan kekosongan serius dalam struktur komando militer China.

IISS menilai proses investigasi dan pemecatan pejabat tinggi dapat memengaruhi kesiapan tempur militer China yang saat ini sedang menjalani modernisasi besar-besaran.

Meski demikian, pemerintah China tetap menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk memperkuat disiplin, loyalitas, dan efektivitas angkatan bersenjata.

Bagi Xi Jinping, membersihkan militer dari praktik korupsi dianggap sebagai bagian penting dari upaya menjadikan China sebagai kekuatan militer modern dan dominan di dunia.

Vonis terhadap Wei Fenghe dan Li Shangfu sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pemerintah China tidak akan memberikan toleransi terhadap korupsi, bahkan kepada pejabat militer paling senior sekalipun.