Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Iran kembali menegaskan bahwa negara tersebut tidak mencari keuntungan politik maupun konsesi tambahan dari Amerika Serikat (AS), melainkan hanya menuntut pemulihan hak-hak ekonomi yang dianggap telah lama dirampas melalui kebijakan sanksi. Pemerintah Teheran menekankan bahwa pencabutan sanksi dan pembukaan kembali aset-aset negara yang dibekukan di berbagai yurisdiksi internasional menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyampaikan bahwa kebijakan sanksi yang dijatuhkan kepada Iran telah berlangsung selama beberapa dekade dan berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ia menilai bahwa tekanan ekonomi tersebut tidak hanya menyasar pemerintah, tetapi juga memengaruhi warga sipil melalui keterbatasan akses perdagangan, perbankan internasional, hingga investasi asing.

Menurut Baghaei, tuntutan utama Iran dalam berbagai perundingan internasional sebenarnya sederhana, yakni pencabutan seluruh sanksi yang dianggap tidak adil serta pengembalian aset negara yang dibekukan di luar negeri. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi Iran yang telah lama terdampak oleh pembatasan internasional.

Dalam pernyataannya, ia juga membantah keras tuduhan bahwa Iran memiliki niat untuk mengembangkan atau menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman terhadap negara lain. Iran, menurutnya, tetap berpegang pada prinsip bahwa program nuklir yang dijalankan bersifat damai dan ditujukan untuk kebutuhan energi serta riset ilmiah.

“Tidak ada ancaman nuklir dari Iran terhadap pihak mana pun di kawasan maupun dunia,” ujar Baghaei dalam pernyataannya yang dikutip dari laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa narasi yang mengaitkan Iran dengan ancaman nuklir merupakan bentuk kesalahpahaman yang terus berulang dalam dinamika politik global.