Trump juga menyebut keputusan Gabbard untuk fokus mendampingi suaminya merupakan langkah yang tepat. Presiden AS itu kemudian menunjuk wakil Gabbard, Aaron Lukas, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Intelijen Nasional untuk sementara waktu hingga pengganti definitif ditentukan.
Pengunduran diri Gabbard kembali menarik perhatian publik karena selama menjabat ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berbeda pandangan di pemerintahan Trump, terutama terkait kebijakan luar negeri dan pendekatan militer Amerika Serikat.
Sebelum bergabung dalam kabinet Trump, Gabbard merupakan politikus Partai Demokrat yang cukup vokal mengkritik intervensi militer AS di luar negeri. Ia juga dikenal sebagai mantan anggota Kongres yang beberapa kali mempertanyakan laporan intelijen dan kebijakan perang Washington.
Salah satu sikap politiknya yang paling menonjol adalah penolakannya terhadap perang dengan Iran. Dalam berbagai kesempatan, Gabbard menilai konflik berkepanjangan di Timur Tengah hanya akan memperbesar ketidakstabilan global dan menyeret Amerika Serikat ke perang yang lebih luas.
Posisinya itu membuat hubungan Gabbard dengan sebagian pejabat pemerintahan Trump disebut mulai merenggang, terutama menjelang operasi militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada Februari 2026.
Laporan media Amerika menyebut Gabbard tidak ikut hadir dalam sejumlah pertemuan penting antara Trump dan penasihat keamanan nasional menjelang dimulainya operasi tersebut. Situasi itu memicu spekulasi bahwa pengaruh politiknya di lingkaran Gedung Putih mulai berkurang.
Setelah konflik berlangsung, Gabbard juga beberapa kali dianggap tidak sepenuhnya mendukung alasan pemerintahan Trump dalam melancarkan serangan terhadap Iran. Ia menolak memberikan pernyataan yang memperkuat klaim bahwa Iran menimbulkan ancaman langsung bagi keamanan Amerika Serikat.
Saat memberikan kesaksian di Kongres AS, Gabbard menegaskan bahwa keputusan perang sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi militer Amerika.
Ia juga menyampaikan bahwa komunitas intelijen AS belum menemukan bukti Iran membangun kembali kapasitas pengayaan nuklir yang sebelumnya dihancurkan dalam operasi militer Amerika Serikat dan Israel tahun lalu. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena berbeda dengan narasi sebagian pejabat pemerintah yang menggunakan isu nuklir Iran sebagai salah satu dasar pembenaran operasi militer.
Tinggalkan Balasan