​Tel Aviv, ERANASIONAL.COM – Keputusan kabinet Israel menyetujui rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza memicu ketegangan hebat di dalam pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Menteri Keamanan Nasional yang dikenal berhaluan keras, Itamar Ben Gvir, melontarkan ancaman serius, menegaskan bahwa partainya akan berupaya menggulingkan koalisi berkuasa jika kelompok Hamas tidak benar-benar dibubarkan.

​Ancaman tersebut dilontarkan oleh Ben Gvir setelah serangkaian rapat, termasuk rapat kabinet keamanan dan rapat pemerintah yang meratifikasi kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) ini membuka jalan bagi penghentian pertempuran dan proses pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

​Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya telah mengumumkan bahwa gencatan senjata dijadwalkan mulai berlaku dalam waktu 24 jam setelah rapat pemerintah rampung. Proses pembebasan sandera di Jalur Gaza kemudian akan menyusul dalam 72 jam setelah periode 24 jam tersebut.

​Ultimatum dari Jewish Power

​Mengutip laporan Reuters pada Jumat (10/10/2025), Ben Gvir, melalui partainya Jewish Power, memberi peringatan keras. Ia menyatakan bahwa kompromi dengan Hamas, bahkan melalui skema pembebasan sandera sekalipun, tidak dapat diterima jika tujuannya bukan pembubaran total kelompok tersebut.

​Dalam sebuah pernyataan yang dirilis menjelang pembahasan persetujuan gencatan senjata Gaza, Ben Gvir menyampaikan ketegasan posisinya:

​”Jika pemerintahan Hamas tidak dibubarkan, atau jika mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah dibubarkan, padahal kenyataannya mereka masih ada dengan kedok yang berbeda, Jewish Power akan membubarkan pemerintahan tersebut,” tegas Ben Gvir.

​Pernyataan ini menggarisbawahi perpecahan mendalam di tubuh koalisi Netanyahu. Bagi Ben Gvir dan kelompok garis keras, keberadaan Hamas di Gaza dianggap sebagai garis merah yang tidak bisa ditoleransi, bahkan ketika Israel berusaha mencapai tujuan mendesak seperti pembebasan sandera.

​Pengesahan resmi gencatan senjata oleh pemerintah Israel pada Jumat (10/10) waktu setempat kini semakin menempatkan tekanan pada PM Netanyahu, yang harus menyeimbangkan kepentingan keamanan, desakan untuk membebaskan sandera, serta menjaga soliditas koalisi yang rentan dari ancaman perpecahan.