Ketika ditanya mengapa AS harus memiliki Greenland secara penuh, padahal Washington sudah memiliki akses militer yang luas di pulau tersebut dan perairan sekitarnya, Trump memberikan jawaban yang menegaskan pandangan strategisnya.
“Karena ketika Anda memilikinya, Anda mempertahankannya. Anda tidak mempertahankan hak sewa dengan cara yang sama. Anda harus memilikinya,” kata Trump.
Ambisi Trump terhadap Greenland bukanlah hal baru. Sejak masa jabatan sebelumnya, ia berulang kali menyatakan ketertarikannya untuk menjadikan Greenland bagian dari wilayah Amerika Serikat. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Trump secara terbuka tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mewujudkan rencana tersebut.
Namun, pernyataan Trump kembali memicu reaksi keras dari masyarakat dan elite politik Greenland. Lima partai politik utama di Greenland secara kompak menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih wilayah mereka.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (9/1/2026), partai-partai tersebut menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri, bukan oleh kepentingan negara asing.
“Kami tidak ingin menjadi orang Amerika,” demikian inti pesan yang disampaikan para pemimpin politik Greenland dalam pernyataan tersebut.
Sebagai bentuk keseriusan dan untuk menjamin transparansi politik, parlemen Greenland atau Inatsisartut memutuskan untuk memajukan jadwal sidang parlemen. Langkah ini diambil guna memastikan adanya:
Debat politik yang adil dan terbuka
Pembahasan komprehensif mengenai masa depan Greenland
Perlindungan penuh terhadap hak-hak rakyat Greenland
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa isu Greenland kini telah menjadi persoalan politik nasional yang sangat sensitif dan strategis bagi wilayah tersebut.
Tinggalkan Balasan