Buru Pemimpin Kartel Sinaloa, Pemerintah AS Siapkan Imbalan Rp167,8 M

Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap jaringan kejahatan terorganisir lintas negara dengan menawarkan hadiah hingga US$10 juta atau sekitar Rp167,8 miliar bagi siapa pun yang memberikan informasi kredibel terkait keberadaan dan penangkapan pimpinan Kartel Sinaloa. Pengumuman tersebut disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dalam keterangan resmi pada Kamis, 26 Februari.

Melalui Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional, pemerintah AS mengaktifkan Program Hadiah Narkotika (Narcotics Rewards Program/NRP) yang menawarkan imbalan hingga US$5 juta untuk masing-masing target. Dua sosok yang diburu adalah René Arzate-García alias “La Rana” dan Alfonso Arzate-García alias “Aquiles”, yang disebut sebagai pengendali faksi Tijuana dari Kartel Sinaloa.

Dalam pernyataannya, Pigott menjelaskan bahwa hadiah tersebut diberikan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau pemidanaan kedua tersangka, baik di wilayah Amerika Serikat maupun di negara lain. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Washington untuk mempersempit ruang gerak organisasi kriminal yang diduga kuat terlibat dalam perdagangan narkotika internasional.

Menurut otoritas AS, René dan Alfonso Arzate-García telah memimpin faksi Tijuana selama kurang lebih 15 tahun. Faksi tersebut disebut berperan penting dalam pengiriman narkoba lintas perbatasan, khususnya ke wilayah California. Pada 2023, pemerintah AS secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap keduanya atas dugaan keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba global.

Selain sanksi finansial, Departemen Kehakiman AS juga mendakwa René Arzate-García dengan sejumlah tuduhan serius, termasuk narkoterorisme, menjalankan usaha kriminal berkelanjutan, memberikan dukungan material kepada organisasi teroris asing, konspirasi perdagangan narkoba internasional, serta pencucian uang. Dakwaan ini mencerminkan pendekatan yang semakin keras terhadap kelompok kartel yang dianggap mengancam keamanan nasional.