Kubu oposisi di parlemen kemudian meminta penundaan pemungutan suara terkait dekrit yang diajukan Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto. Dekrit tersebut sebelumnya diajukan setelah konsultasi dengan Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, yang mengusulkan agar kapal induk Garibaldi diserahkan kepada Indonesia secara cuma-cuma.
Anggota parlemen oposisi menegaskan bahwa persetujuan mereka bukan sekadar formalitas. Tanpa persetujuan parlemen yang mengikat, rencana transfer kapal induk tersebut tidak dapat dilanjutkan. Mereka bahkan meminta Menteri Pertahanan Crosetto datang langsung ke parlemen untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai kebijakan tersebut.
Akibatnya, proses pemungutan suara untuk menyetujui hibah kapal induk tersebut kemungkinan ditunda hingga setelah agenda politik domestik Italia, termasuk referendum politik yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret 2026.
Kontroversi semakin memanas setelah media Italia mempublikasikan isi surat dari pihak Kementerian Pertahanan Indonesia yang memuat referensi kepada perusahaan swasta Italia, Drass Galeazzi. Perusahaan tersebut dikenal sebagai produsen kapal selam mini dan sistem teknologi bawah laut.
Dalam dokumen yang beredar, terdapat bagian berjudul “Fasilitasi Pembayaran” yang menjelaskan kemungkinan mekanisme pembayaran melalui pihak ketiga jika aturan hukum menghalangi pembayaran langsung dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Italia. Dalam skema tersebut, Drass Galeazzi disebut sebagai entitas yang dapat ditunjuk untuk memfasilitasi proses tersebut dalam mekanisme pertukaran atau offset.
Surat itu juga menyebutkan bahwa nilai offset dari transfer kapal induk Garibaldi dapat dikreditkan ke rekening mitra yang ditunjuk, yakni Drass Galeazzi. Informasi ini kemudian memicu pertanyaan dari anggota parlemen Italia mengenai transparansi proses hibah dan potensi keterlibatan pihak swasta dalam mekanisme transaksi tersebut.
Perdebatan politik juga semakin sensitif setelah muncul laporan bahwa perusahaan Drass sebelumnya pernah memberikan sumbangan kepada partai politik sayap kanan Italia, Fratelli d’Italia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Informasi mengenai donasi tersebut dilaporkan oleh media Italia Il Domani, yang menyebutkan bahwa perusahaan itu memberikan kontribusi politik dalam beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, pemerintah Italia menegaskan bahwa keputusan untuk menghibahkan kapal induk Garibaldi bukanlah keputusan politik, melainkan keputusan administratif yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan teknis.
Tinggalkan Balasan