Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative kembali mengaktifkan instrumen investigasi perdagangan yang dikenal sebagai Section 301 terhadap sejumlah negara mitra dagang. Kali ini, sebanyak 16 wilayah ekonomi masuk dalam daftar penyelidikan, termasuk Indonesia, yang dinilai memiliki potensi praktik perdagangan yang dianggap merugikan kepentingan industri Amerika.

Langkah ini muncul di tengah dinamika kebijakan perdagangan global, terutama setelah adanya perubahan arah kebijakan tarif di Amerika Serikat. Section 301 sendiri merupakan bagian dari Trade Act of 1974 yang memberikan kewenangan kepada USTR untuk menyelidiki serta mengambil tindakan terhadap negara yang dinilai melakukan praktik tidak adil dalam perdagangan internasional.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah AS menyebutkan bahwa investigasi ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan, tindakan, atau praktik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut bersifat diskriminatif atau tidak wajar, sehingga berpotensi menghambat perdagangan Amerika Serikat. Jika terbukti, Washington memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai bentuk sanksi, mulai dari pengenaan tarif tambahan hingga pencabutan fasilitas perdagangan.

Selain Indonesia, sejumlah negara besar seperti Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, dan India juga termasuk dalam cakupan investigasi ini. Kehadiran negara-negara tersebut dalam daftar menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar negara berkembang, tetapi juga mitra dagang utama AS di berbagai kawasan.

Dalam dokumen awalnya, USTR menyoroti adanya dugaan kelebihan kapasitas produksi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini disebut menciptakan surplus perdagangan yang berkelanjutan dan berpotensi menekan industri domestik Amerika. Pemerintah AS juga menilai adanya ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan domestik di negara-negara tersebut, yang berujung pada kelebihan pasokan di pasar global.