Kuala Lumpur, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan adanya penyerahan wilayah antara Malaysia dan Indonesia terkait tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Klarifikasi ini disampaikan menyusul laporan media pada 22 Januari 2026 yang menyatakan bahwa Malaysia memberikan lahan seluas 5.207 hektare kepada Indonesia sebagai kompensasi atas masuknya tiga desa di wilayah Nunukan ke dalam wilayah Malaysia.
Melalui pernyataan resmi yang diterima di Kuala Lumpur pada Jumat (23/1/2026), Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam (Natural Resources and Environmental Sustainability/NRES) Malaysia, Dato’ Sri Arthur Joseph Kurup, menegaskan bahwa narasi mengenai “tukar guling” atau kompensasi wilayah tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik di kedua negara.
“Perundingan antara Malaysia dan Indonesia terkait penandaan serta pengukuran perbatasan darat dilakukan secara harmonis dan profesional, tanpa didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun perhitungan untung dan rugi,” ujar Arthur dalam pernyataannya.
Arthur menjelaskan bahwa finalisasi pengukuran dan penandaan perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di kawasan Sabah–Kalimantan Utara, merupakan hasil dari proses perundingan teknis yang sangat panjang. Proses tersebut berlangsung lebih dari 45 tahun dan melibatkan berbagai tahap kajian, diskusi, serta verifikasi lapangan.
Puncak dari proses tersebut adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara pada 18 Februari 2025. Kesepakatan ini menjadi landasan formal dalam penyelesaian sejumlah Outstanding Boundary Problem (OBP) yang selama puluhan tahun belum terselesaikan.
Menurut Arthur, percepatan penyelesaian isu perbatasan darat telah menjadi komitmen bersama Indonesia dan Malaysia, yang salah satunya ditegaskan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo, ke Malaysia pada 8 Juni 2023.
“Dalam seluruh proses perundingan, Malaysia juga melibatkan secara aktif Pemerintah Negeri Sabah sebagai bagian dari delegasi resmi, guna memastikan kepentingan daerah turut diperhitungkan,” katanya.
Tinggalkan Balasan