Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Rusia akhirnya mengeksekusi kebijakan kontroversial dengan memblokir penuh akses ke WhatsApp, aplikasi pesan instan milik Meta. Keputusan ini diumumkan pada Kamis, 12 Februari 2026, dan langsung berdampak pada sekitar 100 juta pengguna aktif di negara tersebut. Bagi banyak warga, WhatsApp selama ini bukan sekadar aplikasi komunikasi, melainkan sarana vital untuk bisnis, pendidikan, hingga hubungan keluarga lintas negara.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena WhatsApp dianggap tidak mematuhi regulasi domestik, khususnya kewajiban penyimpanan data pengguna di server lokal Rusia. “WhatsApp tidak tunduk pada hukum nasional. Karena itu, pemblokiran diberlakukan. Sebagai gantinya, warga dapat menggunakan Max, aplikasi pesan buatan dalam negeri yang kami posisikan sebagai messenger nasional,” ujar Peskov.
Max bukan sekadar aplikasi pesan biasa. Sejak 2025, aplikasi ini diwajibkan terpasang di semua perangkat baru yang dijual di Rusia. Pemerintah juga mewajibkan pegawai negeri, guru, dan siswa untuk menggunakannya. Dengan fitur yang diklaim mirip “super-app” seperti WeChat di Tiongkok, Max diharapkan menjadi pusat komunikasi, pembayaran, hingga layanan publik.
Namun, laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa Max tidak memiliki sistem enkripsi end-to-end seperti WhatsApp. Artinya, pesan yang dikirim dan diterima dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk pemerintah. Aktivis hak digital menilai hal ini membuka peluang pengawasan lebih luas terhadap percakapan warga, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi.
Meta, perusahaan induk WhatsApp, menilai kebijakan Rusia sebagai bentuk pemaksaan. Dalam pernyataan resmi di platform X, WhatsApp menyebut bahwa pemblokiran ini adalah upaya isolasi digital yang merugikan jutaan pengguna.
“Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya sebagai upaya mendorong warganya beralih ke aplikasi pengawasan buatan dalam negeri,” tulis WhatsApp .
Tinggalkan Balasan